OPINI: Sudah Berdayakah Perempuan Indonesia?

Gender merupakan perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.

Namun, kesenjangan atau ketidakadilan gender tidak berkaitan secara langsung dengan kodrat manusia tetapi lebih merupakan kondisi ketidakadilan sebagai akibat sistem dan struktur sosial.
Hal ini menjadi salah satu masalah yang ingin diatasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang kelima, yaitu kesetaraan gender atau gender equality untuk memastikan semua gender mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan tanpa mengalami diskriminasi.

Untuk menilai tingkat keberdayaan perempuan di kehidupan politik dan ekonomi, terdapat Gender Empowerment Index (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Badan Pusat Statistik menghitung IDG dengan tiga komponen penghitungan yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

IDG Indonesia pada 2022 berada pada level 76,59%, meningkat dibandingkan dengan IDG 2021 yang sebesar 76,26%. Keterlibatan perempuan Indonesia yang terukur dalam indikator pemberdayaan ini menunjukkan bahwa secara nasional tingkat keaktifan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik sudah cukup tinggi.

Kalimantan Tengah memiliki IDG tertinggi se-Indonesia dan satu-satunya provinsi dengan IDG di atas 80 yaitu 82,08 pada 2021 meskipun sedikit turun pada 2022 menjadi 81,98. Provinsi dengan kesetaraan pemberdayaan perempuan terendah adalah Nusa Tenggara Barat yaitu 53,47 pada 2022.

Komponen kehidupan politik perempuan dalam IDG adalah persentase keterlibatan perempuan di parlemen. Jumlah penduduk perempuan Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah 133,54 juta orang atau 49,42%. Keterwakilan kehidupan politik perempuan IDG 2021 mencapai 21,89%. Pada 2022, keterlibatan perempuan di parlemen menurun menjadi 21,74% diakibatkan terjadinya pergantian antarwaktu (PAW) yang tidak mengakomodasi penggantian anggota parlemen perempuan dengan gender yang sama.

Untuk skala nasional, kehidupan politik perempuan Indonesia belum seimbang dengan jumlah total penduduk perempuan. Provinsi dengan kehidupan politik perempuan tertinggi adalah Kalteng dengan level 33,33%.

Kehidupan Politik

Banyak daerah yang masih nol keterlibatan perempuannya di parlemen. Kabupaten Minahasa memiliki tingkat kehidupan politik perempuan terbaik di Indonesia dengan representasi keterlibatannya di parlemen sebesar 48,57%.

Komponen pemberdayaan gender yang berhubungan dengan ekonomi diukur dengan tingkat persentase perempuan sebagai tenaga profesional, tenaga manajer, administrasi dan teknisi serta persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional mencapai 49,99% pada 2021 dan menurun menjadi 48,65% pada 2022.

Ditinjau dari komposisi penduduk perempuan yang mencapai 49,42% dan Tingat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan Indonesia sebesar 53,41%, maka capaian IDG yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi ini sangat menggembirakan karena menggambarkan bahwa perempuan Indonesia dapat mengatasi diskriminasi gender dalam kehidupan kariernya serta mampu bersaing secara kompetitif dengan laki-laki di dunia kerja.

Kehidupan ekonomi perempuan diukur juga dengan tingkat sumbangan pendapatan perempuan. Secara nasional, perempuan Indonesia berkontribusi pendapatan 37% terhadap seluruh perekonomian. Jika dibandingkan dengan tingginya persentase perempuan sebagai tenaga profesional yang mencapai hampir 50%, maka disinyalir terjadi diskriminasi upah gaji pekerja perempuan dibandingkan pekerja laki-laki.

Gambaran kehidupan politik dan ekonomi yang tecermin dari IDG Indonesia dapat menggambarkan bahwa secara umum kehidupan politik perempuan Indonesia masih mengalami ketidakadilan, sedangkan kehidupan ekonominya cukup menunjukkan perkembangan yang lebih menggembirakan walaupun masih terjadi diskrimanasi di daerah-daerah tertentu.

Hal ini perlu dibenahi oleh semua pihak karena keberhasilan pencapaian tujuan kelima SDGs merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dengan memaksimalkan peran serta pemberdayaan perempuan Indonesia.

Asriana Ariyanti
Statistisi Ahli Muda BPS Kota Bogor, Alumni The Australian National University, Canberra

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News