OPINI: Inovasi Pariwisata Agar Lebih Berkualitas

Jeff Bezos, pebisnis sukses AS berpandangan visioner tentang pariwisata. Menurutnya, pada era digital, pariwisata harus berinovasi memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan yang terus berkembang. Hal ini relevan dengan upaya pemerintah memperkuat pariwisata Indonesia agar lebih berkualitas. Pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan nasional sekaligus berfungsi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan, dan inklusif. Kebijakan pemerintah harus right on the track mengarahkan sektor pariwisata lebih bermutu dan berdaya saing.

Sejauh ini, pemerintah sukses menjadikan Indonesia sebagai destinasi paling atraktif dan diminati wisatawan dari Asia Tenggara sepanjang 2021. Padahal masa itu terjadi pandemi. Dibandingkan dengan 10 negara ASEAN, jumlah wisatawan ke Indonesia terbesar menggeser Malaysia. Pascapandemi kunjungan wisatawan ke Indonesia terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 1,12 juta kunjungan pada Juli 2023 atau naik 74,07% dibanding tahun sebelumnya (yoy). Menurut BPS, tren kenaikan secara kumulatif jumlah kunjungan wisman ke Indonesia terlihat sepan-jang Januari—Juli 2023 yakni 6,31 juta alias naik 196,85% dibanding periode sama tahun sebelumnya (Januari—Juli 2022) yang hanya 2,12 juta kunjungan. Data BPS tentang tren kenaikan jumlah kunjungan wisman pascapandemi merupakan momentum bagi pemerintah menyusun kebijakan inovatif agar pariwisata lebih berkualitas. Di antara kebijakan inovatif itu adalah pengembangan destinasi pariwisata superprioritas (DPSP). DPSP dikembangkan melalui program penciptaan “10 Bali Baru” tersebar dari barat hingga timur.

Dari 10 yang direncanakan kini sudah terwujud lima DPSP. Kelima DPSP ini meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, serta Likupang di Sulawesi Utara. Setiap DPSP memiliki karakter khas sehingga atraktif bagi wisatawan. Seperti Sirkuit di Mandalika, sangat diminati wisman karena ada event seperti Mandalika Racing Series, Moto GP. Selain membangun DPSP lain sesuai program, penguatan pariwisata butuh kebijakan inovatif dan aksi nyata. Tujuannya adalah mengakselerasi pencapaian pariwisata berkualitas. Termasuk di dalamnya adalah prioritas kebijakan inovatif untuk meningkatkan daya saing.

Untuk peningkatan daya saing, Bank Indonesia (BI) mengajukan lima prioritas kebijakan. Kelima prioritas itu tersaji dalam Insight Report 2023 bertajuk Penerapan Quality Tourism dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional. Prioritas pertama, adalah infrastruktur aksesibilitas dan amenitas, termasuk infrastruktur digital.

Kedua, penguatan branding tiap DPSP disertai peningkatan kapasitas SDM. Ketiga, aspek keberlanjutan menjaga kelestarian alam mengedepankan fasilitas dan layanan ramah lingkungan. Adapun prioritas keempat, adalah fasilitasi investasi pengembangan pariwisata bertaraf internasional serta penyelenggaraan MICE-event di DPSP.

Fasilitasi bertujuan mendukung geliat pariwisata serta promosi pariwisata menjangkau seluruh penjuru dunia sebagai prioritas kelima. Kelima, prioritas kebijakan BI dapat menjadi benchmark atau rujukan bagi kementerian dan lembaga terkait untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya untuk memperkuat pengembangan pariwisata. Kolaborasi perlu digalang mengingat dampak pariwisata terhadap sektor ekonomi. Ajang MotoGP Mandalika pada Oktober 2023 lalu misalnya, terbukti sebagai momen sports tourism andalan untuk mendorong sektor perekonomian lebih dinamis.

Manfaat Ekonomi
Event internasional di berbagai lokasi DPSP memberi manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM, serta lainnya memperoleh berkah sport tourism berupa dampak turunan (multiplier effect) yang relatif tinggi. Dampak turunan berupa peningkatan ekonomi lokal dan wilayah sekitar DPSP berlokasi. Ajang MotoGP misalnya, berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan domestik regional bruto Provinsi NTB sebesar 1,46% (yoy) serta pemasukan negara mencapai Rp4,5 triliun. Warga merasakan manfaat dari terciptanya lapangan usaha yakni bisnis akomodasi, makanan, dan minuman sebesar 22,29%. Juga ada usaha transportasi dan pergudangan bernilai 15,36%. Penguatan pariwisata berkualitas melalui inovasi merupakan pilihan rasional. Kebijakan pemerintah sejalan dengan pandangan visioner Jeff Bezos tentang perlunya inovasi pariwisata pada era digital yang telah dikutip di awal tulisan ini. 

Jusuf Irianto
Guru Besar du Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia