OPINI: Pemimpin Harus Menjaga Kemajemukan Indonesia

Pemimpin dan masyarakat harus menjaga keragaman. Pemimpin menjadi simpul utama menjaga pluralitas. Keragaman itulah jiwa bangsa Indonesia. Keragaman itulah identitas bangsa Indonesia. Mengapa? Karena sejak lahir hingga sekarang Indonesia adalah masyarakat majemuk.

Menjaga pluralitas berarti menjaga keberadaan bangsa Indonesia, menjaga tetap tegaknya bangsa dan masyarakat Indonesia. Sudah menjadi kehendak Tuhan Maha Pencipta bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa, budaya, adat istiadat.

Hidup dalam masyarakat yang beragam tentu sering muncul masalah. Pemimpin dan masyarakat Indonesia harus memegang teguh semangat dan jiwa Pancasila. Pancasila mengajarkan saling menghormati, toleransi, bekerja sama, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila telah teruji dalam menyatukan bangsa Indonesia hingga sekarang ini. Karakteristik utama yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah kejujuran, mempunyai visi jauh ke depan, mampu menginspirasi para pengikutnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.

Gejala penolakan pluralitas dapat kita lihat semakin bermunculan di masyarakat. Hal ini ditandai antara lain pengeboman gereja di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu, 13 Mei 2018, yang menewaskan 11 orang; pembakaran undung-undung di Gunung Meriah; dan bentrok di Dangguran, Singkil, Aceh, pada 13 Oktober 2015, yang menewaskan satu orang (wahidinstitute.org, 2015).

Pemimpin dan masyarakat harus dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan-peramasalahan di atas. Kata kunci untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu tetap berpegang pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI. Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut sebagai konsep konsensus dasar kebangsaan (lemhannas.go.id).

Orang atau kelompok orang yang merusak, mengebom, membunuh, atau korupsi adalah orang-orang yang tidak mengindahkan dan tidak menghormati eksistensi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI. Orang-orang ini perlu ditanya akan jati diri sebagai warga negara Indonesia.

Sebuah peribahasa terkenal berbunyi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kita harus mengikuti atau menghormati adat istiadat di tempat tinggal kita. Para pendiri bangsa, tokoh, pemimpin, dan masyarakat Indonesia telah sepakat terhadap konsensus dasar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI.

Siapa pun yang tinggal di wilayah Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia, harus menghormati konsensus dasar tersebut. Dengan begitu tidak akan ditemukan lagi tindakan-tindakan yang tidak ber-Pancasila, tidak ber-Bhinneka Tunggal Ika, tidak ber-UUD 1945, dan tidak ber-NKRI. Kita menyadari konsensus dasar kebangsaan sering mendapat tantangan baik dari ranah global ataupun lokal.

Drajat Tri Kartono ketika berbicara dalam konferensi internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret beberapa waktu lalu berpendapat seorang pemimpin dalam masyarakat plural seperti Indonesia mempunyai tantangan yang sangat berat untuk membangun identitas nasional.

Identitas nasional bangsa Indonesia senantiasa berjuang untuk melawan identitas global dan lokal. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menempatkan dan membangun identitas nasional di atas pengaruh global dan lokal. Sangat mungkin seorang warga negara Indonesia suatu saat berpikir dan mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai identitas global dan pada saat lain mengidentikkan diri pada nilai-nilai lokal. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan global atau lokal.

Identitas Nasional

Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa dan negara yang secara filosofis membedakan bangsa dan negara tersebut dengan bangsa dan negara lain. Identitas nasional diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun nonfisik seperti nasib, keinginan, cita-cita dan tujuan.

Sigmund Freud menegaskan bahwa character is striving system with underly behavior. Karakter itu adalah kumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya juang atau daya dorong yang melandasi pikiran, sikap, dan perilaku (dalam Erwin, 2013).

Identitas nasional bangsa dan negara Indonesia seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945, bahasa Indonesia, bendera merah putih harus mendapatkan prioritas perhatian para pemimpin bangsa dan negara ini. Para pemimpin bangsa dan negara harus mampu menyusun strategi, rencana, dan program kegiatan untuk menginternalisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ihwal pentingnya identitas nasional.

Pembangunan identitas nasional merupakan langkah yang harus ditempuh para pemimpin apabila menginginkan bangsa dan negara Indonesia tetap jaya sepanjang masa. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak menginginkan negara Indonesia mengalami peristiwa seperti sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang dulu pernah jaya kemudian keduanya tenggelam oleh waktu.

Kita tidak menginginkan satu dari provinsi kita lepas dari NKRI. Kasus Provinsi Timor Timur yang dulu pernah di pangkuan Indonesia selama kurang lebih 24 tahun dan kemudian lepas pada 19 Oktober 1999 semoga tidak akan terulang lagi di provinsi lain.

Jalur-jalur untuk membangun identitas nasional bangsa Indonesia meliputi jalur pendidikan, jalur birokrasi pemerintahan, jalur budaya, dan praktik pembangunan nasional. Melalui jalur pendidikan, identitas nasional dapat dimasukkan ke dalam kurikulum nasional dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Sekolah-sekolah harus menanamkan betapa pentingnya identitas nasional. Identitas nasional berfungsi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Identitas nasional mempererat kerukunan dan semangat kekeluargaan bangsa Indonesia. Kurikulum pendidikan nasional harus mengecam, tidak menoleransi tindakan-tindakan subversif, pengeboman, korupsi yang dapat merongrong dan melunturkan identitas nasional Republik Indonesia.

Melalui jalur birokrasi pemerintahan, identitas nasional harus menjadi titik perhatian yang tidak bisa ditawar-tawar. Birokrasi pemerintahan dari yang terendah yaitu desa/kelurahan hingga pemerintah pusat harus seragam seiya sekata dalam mengembangkan dan membangun identitas nasional bangsa Indonesia.

Melalui jalur budaya, identitas nasional dapat dijadikan sebagai ajang kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merasa bangga akan Pancasila yang merupakan perwujudan dari akar budaya masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merasa bangga terhadap beribu pulau, beratus bahasa daerah, berbagai macam suku, berbagai agama yang ada di Indonesia.

Melalui praktik pembangunan nasional, identitas nasional dapat diwujudkan melalui proyek-proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Praktik pembangunan tidak hanya semata-semata mengejar kepentingan fisik, tapi kepentingan sosial yang terkait dengan pembangunan identitas nasional jauh lebih penting.

Proyek-proyek pemerintah pusat maupun daerah harus menghindari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Setiap rupiah biaya proyek negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proyek-proyek pemerintah yang mengarah pada tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme dapat melumpuhkan semangat nasionalisme.

Proyek-proyek negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat memperkuat sendi-sendi nasionalisme untuk menuju kejayaan bangsa dan negara. Memilih pemimpin dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan presiden wajib memerhatikan kriteria bahwa pemimpin harus mampu menjaga pluralitas bangsa Indonesia.

*Penulis adalah dosen sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Solopos