OPINI: Daya Saing Indonesia, Strategi Besar Reindustrialisasi

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan (kanan) dan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat terbatas tentang insentif investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari
08 Februari 2019 15:00 WIB Irwanda Wisnu Wardhana, Pengurus DPP Himpunan Peneliti Indonesia Aspirasi Share :

Dalam sepekan terakhir Istana Negara sibuk mendebat artikel The Economist edisi 17 Januari 2019 berjudul Indonesia’s Economic Growth is Being Held Back by Populism. Tulisan tersebut mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% yang dijanjikan Presiden Jokowi tidak dapat dicapai, karena pendekatan populisme saat menjelang pemilu.

Dalam konteks debat ini, saya ingin mengulas perspektif mengenai premature deindustrialisation yang disebut dalam artikel tersebut.

Istilah tersebut dikenalkan Dani Rodrik, profesor Harvard University pada 2013. Menurutnya, sebuah negara mengalami premature deindustrialisation ketika kinerja sektor manufaktur melemah sebelum negara tersebut kaya. Secara empiris, negara berpenghasilan tinggi melalui proses transformasi struktural dari sektor pertanian beralih ke sektor manufaktur, lalu berpindah ke sektor jasa. Contoh negara Asia yang mengikuti pola ini adalah Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Indonesia telah mengikuti pola transformasi struktural dengan industrialisasi manufaktur sejak 1971 dan mencapai puncaknya pada 2001, kemudian mengalami deindustrialisasi prematur secara konsisten. Paska 2001, kontribusi sektor manufaktur terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menurun dan penyerapan lapangan pekerjaan hanya meningkat 1% selama 13 tahun. Demikianlah temuan penelitian Tadjoeddin, Auwalin, dan Chowdhury pada 2016. Temuan tersebut sama dengan laporan American Chamber of Commerce (Amcham) pada 2016. Penelitian terbaru pada tahun lalu oleh Andriyani dan Irawan juga menunjukkan hal yang sama.

Amcham mengemukakan tiga penyebab deindustrialisasi prematur di Indonesia, yaitu produktivitas pekerja menurun tetapi upah meningkat, biaya logistik tinggi, dan regulasi yang kompleks. Penyebab tersebut saya konfirmasi dari berbagai data. Keluhan pengusaha terkait dengan upah minimum buruh yang selalu meningkat, tidak seimbang dengan peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja.

Posisi Indonesia dalam Logistics Performance Index turun peringkat dari 43 pada 2007 menjadi peringkat 46 pada 2018, sekaligus membuktikan biaya logistik yang tinggi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada November 2018 menyampaikan ‘obesitas regulasi’ akibat puluhan ribu peraturan di berbagai level pemerintahan. Buruknya regulasi dikonfirmasi dengan peringkat Indonesia dibawah rata-rata dunia, sesuai laporan Worldwide Governance Indicators 2018.

Selain tiga penyebab tersebut, patut dipertimbangkan pula penyebab lainnya, yaitu perubahan preferensi jenis pekerjaan. Generasi milenial mendambakan jam dan tempat kerja yang fleksibel, ditandai dengan munculnya berbagai startup, co-working space di kota-kota besar, dan profesi independen seperti freelancer, blogger, dan vlogger. Meningkatnya minat kewirausahaan (entrepreneurship) masyarakat dengan menjamurnya warung tenda, gerai laundry, dan toko-toko herbal. Namun, sayangnya para pekerja tipe kekinian tersebut sebagian besar bergerak pada bidang-bidang yang memiliki nilai tambah yang rendah.

Reindustrialisasi atau revitalisasi sektor manufaktur merupakan solusi atas masalah deindustrialisasi prematur. Memang, terdapat tantangan berat dengan menurunnya nilai perdagangan dan investasi dunia akibat fenomena slowbalization sebagai antitesis globalization (The Economist, 2019), yang ditandai oleh menguatnya hambatan perdagangan dan proteksionisme.

Akan tetapi, Indonesia memiliki peluang mendapatkan relokasi pabrik dari perusahaan yang memutuskan keluar dari China akibat perang dagang dengan Amerika Serikat.

Untuk menjamin keberhasilan reindustrialisasi, saya menawarkan lima strategi berikut. Pertama, menjadikan reindustrialisasi sebagai mainstream (arus utama) kebijakan pembangunan. Pemerintah memfasilitasi seluruh elemen bangsa, dari desa sampai ibukota, untuk sinergi sumber daya dalam sebuah grand strategy reindustrialisasi.

Pemerintah tidak mendikte jenis teknologi, produk atau program tertentu tetapi mendorong kalangan industrialis yang mengembangkannya sesuai dengan keahlian, kebutuhan, dan penguasaan pasarnya masing-masing.

Kedua, menciptakan iklim kompetisi dan penghargaan. Mencontoh Jepang, pemerintah menciptakan kompetisi ekspor dengan memberikan ‘hadiah’ berupa akses pembiayaan dan insentif lainnya kepada perusahaan yang berprestasi mencapai volume ekspor tertentu.

Strategi ini diakui oleh para ekonom sebagai salah satu penyebab ‘keajaiban ekonomi’ Jepang yang hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk menjadi negara makmur paska kehancuran di Perang Dunia Kedua.

Ketiga, membina pekerja ekonomi kreatif dan wirausahawan sehingga usaha mikro, kecil, dan menengah dapat naik kelas menjadi korporasi manufaktur besar dan mengglobal. Sebagai ilustrasi, kosmetik di tangan pemilik salon hanya melayani puluhan orang di sekitarnya, sementara kosmetik di tangan industrialis akan menjadi jutaan unit yang diekspor dan merajai pasar dunia.

Keempat, melakukan debottlenecking atau menghilangkan sumbatan-sumbatan yang menghambat kinerja sektor manufaktur seperti tata kelola upah, produktivitas, keterampilan, regulasi, dan ekonomi biaya tinggi.

Penetapan upah minimum dan hari libur oleh lembaga berkekuatan hukum beranggotakan pengusaha, pekerja, dan kalangan independen, sehingga risiko politisasi upah dan konflik dapat dimitigasi.

Selain itu menerapkan model ‘dual sistem’ Jerman dimana siswa mempelajari teori di ruang kelas dan praktik di tempat kerja secara simultan, sehingga menciptakan spesialis di berbagai jenis industri sejak usia 16 tahun.

Penting pula melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pusat-daerah, sehingga regulasi menjadi sederhana dan mengurangi ongkos administrasi.

Langkah berikutnya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan fokus menghubungkan pusat-pusat industri, supply chain, dan sisi penawaran dan permintaan, sehingga menurunkan biaya logistik.

Kelima, menawarkan paket insentif fiskal sebagai daya ungkit penarik minat investor berupa tax holiday, tax allowance, dan fasilitas lainnya. Namun, ‘gula-gula’ tersebut hanya akan efektif membuat calon investor beralih dari Vietnam, Myanmar, dan negara kompetitor lainnya apabila Indonesia berhasil melakukan debottlenecking terhadap sumbatan-sumbatan pembangunan industri.

Sebagai penutup, Indonesia harus belajar dari Korea Selatan yang dulu pernah sama-sama miskin dan terjajah. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, Negari Ginseng berhasil melakukan transformasi struktural sehingga mengubah statusnya dari negara miskin menjadi negara industri kaya.

Berbekal motivasi yang kuat untuk mengalahkan Jepang yang pernah menjajah mereka dan penerapan strategi yang tepat, kinerja sektor manufaktur sangat mencorong dalam wujud produk-produk Samsung dan Hyundai, sehingga menyamai bahkan mempecundangi Jepang.

Semoga reindustrialisasi dapat mendorong Indonesia lepas landas menjadi negara adil, makmur, dan sejahtera sesuai amanat konstitusi dan para pendiri bangsa, sebelum perayaan satu abad kemerdekaan.

Sumber : Bisnis Indonesia