OPINI: Ujian Kredibilitas RAPBN 2020

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo akan mengikuti sidang tahunan dan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR. - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
23 Agustus 2019 05:02 WIB Haryo Kuncoro Aspirasi Share :

Titik tonggak tahapan jangka menengah pertama menuju pencapaian visi Indonesia 2045 telah dipancangkan RAPBN 2020. Dengan tema untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia, RAPBN 2020 didesain secara konservatif tapi tetap memancarkan sikap optimisme.

Sikap optimisme terpantul dari target belanja negara yang diperkirakan mencapai Rp 2.528,8 triliun. Kenaikan belanja sebesar 8% dari outlook APBN 2019 ditujukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,3%. Kenaikan 1 basis poin target pertumbuhan ekonomi dari outlook 2019 mengindikasikan tekad kerja keras pemerintah.

Nuansa konservatif terbersit dari sisi penerimaan. Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam menyusun RAPBN 2020 tidak banyak berubah dari realisasi APBN 2018. Tingkat inflasi, misalnya, dipatok sama persis dengan realisasi APBN 2018 dan outlook 2019, yakni sebesar 3.1%.

Persentase kenaikan belanja yang lebih rendah daripada kenaikan penerimaan menjadi poin utama yang patut dicatat. Imbas dari peningkatan signifikan pendapatan negara niscaya memperbaiki defisit menjadi minus Rp307,2 triliun atau 1,76% dari produk domestik bruto (PDB). Saldo minus ini menjadi yang terkecil dalam lima tahun terakhir.

Pengendalian defisit membawa efek positif bagi keseimbangan primer. Defisit keseimbangan primer ‘tinggal’ Rp12 triliun atau 0,7% dari PDB. Dengan defisit primer yang menurun, pemerintah hendak mengirim sinyal untuk menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan sebagai prasyarat penting untuk berkontribusi pada kinerja ekonomi makro.

Dengan modal konservatisme, realistis, dan optimisme ini, isu utama RAPBN 2020 ke depan adalah kredibilitas. Berkaca dari APBN 2018, kenaikan pendapatan negara disumbang oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2018 dipatok Rp13.400, sedangkan realisasinya Rp14.247 per dolar AS.

Adapun asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2020 dipatok Rp14.400. Nilai kurs saat Presiden menyampaikan pidato RAPBN 2020 berada di level Rp 14.258 dolar AS. Nilai ini agaknya masih sangat riskan. Artinya, windfall loss dari selisih kurs sangat boleh jadi sebagai tantangan terbesar RAPBN 2020.

Ujian kredibilitas juga menghadang dari komposisinya. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2020 diprediksi menurun dari Rp386,3 triliun keRp 359,3 triliun. Penyusutan tersebut kemungkinan akibat penurunan harga beberapa komoditas unggulan di pasar dunia.

Sementara itu, di sisi lain pemerintah sudah menyempurnakan tata kelola kepabeanan dan cukai yang mendukung kemudahan berbisnis. Pengelolaan sumber daya alam, efisiensi Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Layanan Umum pun sudah diperbaharui. Sepertinya, pemerintah hendak menutup potensi windfall loss lewat kenaikan PNBP.

Cerita sebaliknya terjadi pada PNBP migas. Harga minyak Indonesia dipatok US$65 yang berada di titik tengah antara realisasi APBN 2018 dan outlook 2019. Produksi minyak bumi ditarget lebih rendah, 734.000 barel per hari. Sedangkan lifting gas direncanakan 1.191.000 barel per hari setara minyak, lebih tinggi dari realisasi APBN 2018.

Penerimaan PNBP migas yang ditargetkan sama dengan outlook APBN 2019 ini masih bisa melorot di bawah angka asumsi. Walaupun tensi ketegangan antara AS dan Iran meninggi, momen tersebut dianggap temporer sehingga belum cukup kuat untuk mendongkrak harga minyak dunia.

Sebaliknya, permintaan minyak masih berpotensi menurun. Penurunan permintaan minyak disebabkan oleh perekonomian global yang melambat dan potensi resesi ekonomi AS hingga perkembangan teknologi. Permintaan minyak dunia bisa menurun karena penggunaan mobil listrik yang kini intensif dikembangkan.

Catatan penting juga perlu dialamatkan pada perpajakan. Pos perpajakan masih tetap menjadi penyokong utama (84%) pendapatan negara. Penerimaan perpajakan pada RAPBN 2020 ditargetkan sebesar Rp1.861,8 triliun atau tumbuh 13,3%. Penerimaan pajak, lagi-lagi, masih berpotensi mengalami kekurangan (shorfall).

Asumsi pertumbuhan PDB 5,3% dan inflasi 3,1% baru menghasilkan pertumbuhan alami 8,4%. Konsekuensinya, 5% pertumbuhan penerimaan perpajakan harus dipacu dari upaya pajak. Kendalanya, sektor manufaktur sebagai pemasok pajak terbesar tengah mengalami gejala deindustrialisasi. Alhasil, rasio pajak belum beranjak dari 11,5%.

Sejumlah potensi shortfall di atas membawa dampak pada pelebaran defisit. Tambahan utang untuk membiayai defisit pada 2020 belum menganggu rambu-rambu 30% rasio utang pemerintah. Sebagian besar utang bersumber dari dalam negeri berupa surat berharga negara (SBN) alih-alih utang luar negeri yang sangat berisiko dari gejolak kurs.

Skenario pembiayaan tersebut bisa bergeser. Asumsi suku bunga Surat Perbendahaan Negara (SPN) 5,4% bisa naik mengingat kebutuhan dana untuk ekspansi usaha sektor privat tetap tinggi.

Strategi front loading beberapa periode sebelumnya terbukti mengalami kelebihan penawaran, sehingga pemerintah harus memberikan insentif berupa suku bunga yang lebih tinggi dari plafon.

Dengan konfigurasi problematika di atas, kreativitas pemerintah dalam menggali sumber penerimaan dan menggenjot kualitas belanja menjadi prasyarat utama agar imbal korban tidak terjadi. Tanpa kreativitas, target penerimaan negara meleset, efek belanja minim, defisit dan neraca keseimbangan primer akan membesar, sehingga utang menjadi solusi pintasnya.

Alhasil, masih ada waktu satu bulan untuk memvalidasi RAPBN 2020 sebelum disahkan menjadi UU APBN Oktober nanti. Sejujurnya, semua pemangku kepentingan menantikan postur APBN 2020 yang mampu merawat defisit dan necara keseimbangan primer tidak meleset dari rencana awal.

Jika demikian, APBN 2020 lulus ujian kredibilitas dalam menapaki era baru kebijakan fiskal guna menyongsong visi Indonesia Maju 2045.

*Penulis merupakan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Sumber : Bisnis Indonesia