OPINI: Menuju Gravitasi Ekonomi Maritim

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) berbincang dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kedua kanan) saat menghadiri seminar nasional tol laut di atas kapal KM Dorolonda, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Senin (4/2/2019). - ANTARA/Abriawan Abhe
25 Oktober 2019 05:02 WIB Muhamad Karim Aspirasi Share :

Tepat 20 Oktober kemarin, Jokowi-Ma’aruf Amin resmi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pada periode pertamanya 2014-2019, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).

Sejak kelahirannya, PMD memiliki lima pilar. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan, dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Sebagian besar kelima pilar tersebut sudah dan sedang berjalan meski ada yang belum optimal. Apakah PMD bakal berlanjut dalam periode 2019-2024? Semestinya berlanjut supaya bangsa ini menjadi gravitasi ekonomi maritim.

Secara sosio-antropologi, dinamika ekonomi maritim di negeri ini bukan tanpa sejarah. Nusantara di masa silam adalah pusat gravitasi ekonomi dunia berberbasiskan sumber daya rempah-rempah. Para pelaut ulung Eropa, mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris hingga Belanda berlomba datang ke kepulauan Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah masa itu adalah komoditas primadona dunia.

Awal abad 18, Belanda sukses sebagai penguasa tunggal di Nusantara. Ia pun mendirikan perusahaan dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku dengan menerapkan pengawasan ketat. Bahkan Belanda rela menukar Manhattan dengan Pulau Run, di Maluku Utara demi rempah-rempah. Sejarah mencatat, rempah-rempah jadi komoditas utama penghela gravitasi ekonomi maritim masa itu. DutchReview.com (24/1/2018) memperkirakan kekayaan VOC masa itu senilai US$7,9 triliun. Setara jika menggabungkan nilai aset 20 perusahaan Google dan Apple saat ini.

Jika saat ini Indonesia hendak mengulangi kesuksesan era keemasan rempah Nusantara, mau tak mau mesti ada komoditas penghela dan penopangnya. Untuk mewujudkan gravitasi ekonomi maritim, apa komoditas utamanya? Apakah masih rempah-rempah atau lainnya? Secara ekonomi politik, komoditas primadona dunia yang melimpah di Indonesia saat ini ialah sumber energi dan pangan (perkebunan).

Negara yang menguasai sumber energi seperti gas, minyak bumi, dan batu bara bakal mengendalikan ekonomi dunia. Sayang, semuanya bersumber dari fosil. Suatu saat bakal habis karena bersifat tak diperbaharui. Lalu, komoditas perkebunan. Indonesia kini didapuk sebagai negara pemilik perkebunan sawit terluas di dunia meskipun kepemilikannya asing seperti Malaysia. Namun, produksi sawit tak hanya memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga energi berupa biofuel.

Sayangnya, Indonesia mengalami hambatan perdagangan nontarif (isu lingkungan dan perubahan) iklim dari negara Uni Eropa. Lepas dari semua itu, energi dan pangan dapat dikategorikan sebagai sumber penghela dan penopang menuju gravitasi ekonomi. Pasalnya sumber energi dan pangan telah menjadi komoditas politik. Keduanya bisa menghancurkan eksistensi sebuah bangsa lewat peperangan. Kerap orang menyebutnya perang sumber daya alam.

Simak peristiwa Arab Spring yang meluluh lantahkan negara-negara Timur Tengah. Perang saudara dan perebutan kekuasaan demi sumber energi tak terelakan. Awal 1990, Uni Soviet dan Yugoslavia bubar bukan sekadar kemenangan Blok Barat atas Blok Timur. Krisis pangan parah menjadi masalah kunci atas kehancuran blok tersebut. Saat itu rakyat Uni Soviet dan Yugoslavia mengalami krisis pangan hebat. Rakyatnya harus mengantri roti demi mempertahankan hidup. Tak berguna mesin perang dan senjata nuklir jika perut keroncongan sepanjang hari.

Bila kita hendak mewujudkan Indonesia sebagai gravitasi ekonomi maritim dunia lewat gagasan PMD, pemerintahan Jokowi-Ma’aruf mesti mengembangkan, pertama, mempertajam program aksi PMD agar kontribusinya bagi perekonomian nasional melonjak signifikan hingga 2024. Pemerintah mesti mampu mendayagunakan dan mengkapitalisiasi potensi sumber daya ekonomi yang belum optimal. Misalnya jalur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), selat, teluk, dan ekosistem estuaria untuk menciptakan gravitasi ekonomi maritim.

Kedua,, menentukan jenis sumber daya alam berbasis energi, pangan dan perkebunan sebagai basis penghela dan penopang gravitasi ekonomi maritim. Bukan hanya sebatas komoditas barang mentahnya tetapi juga olahannya yang berdaya saing bagi pasar dunia. Misalnya, biofuel berbahan baku sawit atau biofarmaka. Ketiga, menginternalisasikan budaya maritim lewat sistem pendidikan nasional mulai dari jenjang dasar. Kekhasan budaya maritim ialah terbuka, outward looking, social enterpreneurship, berani mengambil resiko dan menghargai kemajemukan.

Keempat, mengakselerasi perikanan budidaya, karena selama periode 2019-2024 terkesan terabaikan. Caranya lewat pengembangkan teknologi terkini dalam budidaya perikanan, sehingga efisien dan produktif. Contohnya penerapan teknologi bioflock dalam budidayakan udang dan ikan air tawar. Teknologi grow fish anywhere dalam budidaya ikan laut tanpa penggantian air, bebas bahan kimia dan adaptif di berbagai kondisi lingkungan.

Kelima, membangun intitusi pendidikan tinggi kemaritiman dekat ALKI, selat strategis dan teluk seperti di Sulawesi Utara atau Maluku yang dekat dengan ALKI III, Teluk Tomini, dan Teluk Ambon. Institusi ini bakal memproduksi SDM kemaritiman berkualitas, profesional, dan ditopang kemajuan teknologi digital.

Keenam, mengkonstruksi politik anggaran pembangunan kemaritiman berorientasi daerah kepulauan, ALKI, selat dan teluk strategis serta wilayah perbatasan. Postur anggarannya mesti terukur dan berbasiskan sumber daya penghela maupun penopangannya. Ketujuh, memperbaiki tata kelola pelayaran nasional dan pelayaran rakyat (Pelra) disertai sokongan kebijakan fiskal dan moneter (pembiayaan). Imbasnya, armada tetap prima melayani masyarakat, mendistribusikan barang dan jasa di wilayah perbatasan, pulau–pulau kecil, sungai, dan danau.

Kedelapan, membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional di wilayah laut berbasis ALKI, selat dan teluk strategis sebagai penopang terwujudnya gravitasi ekonomi maritim dunia. Kita tunggu langkah konkritnya. Semoga!

*Penulis merupakan Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

Sumber : Bisnis Indonesia