OPINI: Ibukota Baru Dalam Perspektif Industri Konstruksi

Lahan milik negara dengan status HGU (hak guna usaha) PT ITCI Hutama Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang rencananya menjadi lahan Ibu Kota negara. - Antara
27 November 2019 05:17 WIB Agus Wantoro Aspirasi Share :

Presiden Joko Widodo dalam suratnya kepada DPR pada Senin, 26 Agustus 2019, resmi memutuskan wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara sebagai lokasi pembangunan ibukota baru republik ini. Untuk itu pemerintah segera menyerahkan rancangan undang-undang yang mengatur pemindahan ibukota kepada DPR.

Menurut estimasi Bappenas, biaya pembangunan ibukota baru bisa mencapai Rp486 triliun sejak dari desain sampai pelaksanaan pembangunan. Dari sisi waktu, pemindahan pusat pemerintahan tersebut paling tidak membutuhkan 4 tahun.

Sedari awal, Presiden sudah mewanti-wanti bahwa pendanaan pembangunan ibukota baru tidak akan membebani APBN. Hanya sekitar 19,2% dari total estimasi biaya megaproyek atau sekitar Rp93,5 triliun yang berasal dari APBN. Sebagian besar biaya pembangunan akan berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Besarannya mencapai 54,6% dari total kebutuhan dana atau Rp265,2 triliun. Sisanya, kebutuhan Rp127,3 triliun atau 26,2% dari total biaya pembangunan dipenuhi lewat investasi langsung dari swasta atau BUMN. Misalnya untuk pembangunan perumahan umum, perguruan tinggi, bandara, pelabuhan, jalan tol, sarana kesehatan, dan pusat perbelanjaan.

Sebagai sebuah megaproyek, ibukota baru Kalimantan Timur tersebut jelas bakal menjadi karya monumental. Tentu kita tidak ingin semua usaha keras mewujudkan landmark baru Indonesia itu sekadar dipandang sebagai proyek mercusuar. Bersinar ke luar, suram ke dalam.

Bagi dunia konstruksi nasional, megaproyek perpindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur tentu sebuah pasar yang besar yang menyediakan aneka pekerjaan. Rencana raksasa itu sekaligus juga menjadi peluang bagi para pelaku industri di sektor ini untuk membuktikan diri bahwa mereka bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Hampir semua teknologi yang terkait dengan proyek infrastruktur sudah bisa ditangani oleh anak bangsa ini. Sudah sewajarnya, bahkan mungkin seharusnya apabila pemerintah menomorsatukan perusahaan domestik—baik swasta maupun BUMN—untuk menggarap aneka proyek yang muncul dari rencana pemindahan ibukota tersebut.

Dalam sejarah dunia konstruksi Indonesia, pembangunan proyek infrastruktrur skala raksasa biasanya bersifat ‘tunggal’. Misalnya, pembangunan pembangunan fasilitas olahraga yang sekarang bernama Gelora Bung Karno yang pemancangan tiang pertamanya dimulai pada Februari 1960, Monumen Nasional atau Monas (dibangun mulai 17 Agustus 1961) serta beberapa proyek seperti Taman Mini Indonesia Indah, bandara Soekarno Hatta, dan bendungan berskala raksasa pada masa Orde Baru.

Saat ini pemerintah pun giat membangun infrastruktur seperti jalan tol di berbagai wilayah, pelabuhan, bandara, dan juga jembatan atau bendungan besar. Salah satu yang dianggap monumental tentu pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) di tengah kota Jakarta.

Megaproyek ibukota baru tentu tidak bersifat ‘tunggal’. Pastinya, banyak proyek yang akan saling berhubungan. Apalagi pemerintah berkeinginan ibukota baru, seperti yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, menjadi smart city sekaligus forest city. Pelaksanaan pekerjaannya memiliki tingkat kesulitan yang jauh di atas pengerjaan infrastruktur yang sifatnya tunggal.

Meski ibukota baru itu akan menonjolkan aspek kecanggihan (smart city) sekaligus ramah lingkungan (forest city), penulis punya keyakinan semuanya bisa ditangani oleh perusahaan nasional. Kalaupun ada proyek yang harus mengikutsertakan pemain asing, pastilah ‘kue’-nya tak besar. Selebihnya, tinggal bagaimana pemerintah menyinergikan segenap kemampuan anak bangsa itu agar segala sesuatunya berjalan lancar.

Pengembangan ibukota baru pun bisa menjadi ajang bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf merealisasikan visi 5 tahun Kabinet Indonesia Maju. Ada dua butir dari 5 visi yang dicanangkan oleh Presiden yang, menurut penulis, terkait dengan rencana besar itu, baik langsung maupun tidak langsung, yakni pada butir pertama dan ketiga.

Pertama, dalam 5 visi Kabinet Indonesia Maju yang disampaikan Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan agar mampu menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan mempermudah akses ke kawasan wisata. Hal itu diharapkan mampu mendongkrak lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan mengakselerasi nilai tambah bagi perekonomian rakyat. Poin ini jelas berhubungan langsung dengan dunia konstruksi.

Di titik inilah, ibukota baru di Kalimantan Timur bisa menjadi milestone pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Tanah Air meski selama ini pemerintah sudah begitu gencar mengembangkan daerah di luar Pulau Jawa. Megaproyek tersebut pasti memiliki efek simultan terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis di Kalimantan.

Sebagai contoh adalah aktivitas perseroan tempat penulis bekerja, membangun pabrik di Penajam Paser Utara. Fasilitas seluas 11,6 hektare yang ditargetkan selesai pada awal 2020 itu berkapasitas produksi 250.000 ton per tahun. Pabrik memproduksi antara lain box girder, PCI girder, CCSP, square pile, U Ditch, dan produk pre-tension. Perseroan juga berencana memiliki dermaga sendiri di Teluk Balikpapan.

Kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah akses pengiriman produk precast langsung ke pulau-pulau lainnya. Dengan strategi itu diharapkan ketergantungan proyek infrastruktur wilayah tengah dan timur Indonesia kepada Pulau Jawa makin berkurang. Lebih dari itu, kami berharap bisa menyerap pasar regional Asia Tenggara.

Efek simultan pemindahan ibukota itu sejalan juga dengan butir ketiga dari visi Kabinet Indonesia Maju, yakni mempermudah investasi untuk lapangan kerja. Sektor konstruksi sudah membuktikan mampu berkontribusi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut data BPS sampai dengan Agustus 2019, industri ini menyerap 6,72% dari total jumlah penduduk bekerja yang mencapai 126,51 juta orang atau meningkat 0,03% dibandingkan dengan Agustus 2018.

Sektor konstruksi pun sudah memberikan kontribusi yang jelas terhadap perekonomian Indonesia. Data BPS menyebutkan dalam produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp4.067 triliun (tumbuh 3,06%) dalam triwulan III/2019 (q to q), sektor konstruksi berkontribusi cukup besar dengan tumbuh 4,76%. Capaian tersebut, menurut BPS, merupakan pertumbuhan tertinggi kedua setelah pengadaan listrik dan gas (4,94%).

Sementara itu, kontribusi sektor konstruksi dalam struktur PDB pada 2019 sampai dengan triwulan III (yoy) mencapai 10,60%, naik tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 10,35%. Dari sisi sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% pada periode yang sama (yoy), industri ini masih tumbuh 5,65% meski turun tipis dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (5,79%).

Alhasil, harapan agar megaproyek ibukota baru di Kalimantan Timur menjadi milestone bagi industri konstruksi di Indonesia bukan sesuatu hal yang berlebihan.

*Penulis merupakan Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk

Sumber : Bisnis Indonesia