OPINI: Brexit & Penguatan Kerja Sama RI-Inggris

Aksi protes anti-Brexit menggelar unjuk rasa di luar Gedung Parlemen di London, Inggris (30/1 - 2020). Reuters
10 Februari 2020 05:02 WIB Ali Rama Aspirasi Share :

Tepat pukul 23.00 waktu setempat (31/1), Inggris resmi keluar dari blok Uni Eropa (UE), mengakhiri keanggotaan selama 47 tahun. Momen bersejarah ini disambut sukacita dan tangis di seluruh negeri, menyudahi spekulasi Brexit yang berkembang penuh gejolak selama tiga tahun berupa kekacauan perpolitikan Inggris, keterbelahan masyarakat antara pendukung (Brexiter) dan penentangnya (Remainer), ketidakpastian ekonomi dan ketegangan hubungan antara Inggris dan UE.

Momen bersejarah ini dirayakan oleh ribuan orang yang berkumpul di depan Parlemen Inggris dipimpin langsung oleh Nigel Farage, pemimpin Partai Brexit. Sebaliknya Boris Johnson melakukan napak tilas sekaligus rapat kabinet di Sunderland, kota dimana ide Brexit pertama kali muncul. Dalam pidatonya yang disebarkan satu jam sebelum Brexit, sang perdana menteri menggambarkan situasi tersebut sebagai momen penuh harapan, “Tonight is that this is not an end, but a beginning”.

Inggris merupakan negara pertama yang meninggalkan UE, organisasi yang didirikan untuk menyatukan daratan Eropa. Setelah ditinggal Inggris kini anggotanya 27 negara. UE merupakan organisasi ekonomi dan politik terbesar di dunia yang awalnya bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Dibentuk oleh enam negara yaitu Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luksemburg, dan Belanda di Roma pada 1957 untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, menciptakan ketergantungan ekonomi dan menghidari konflik. Pada 1992 MEE berubah menjadi UE dengan peran yang lebih luas, termasuk kerja sama bidang politik dan hukum.

Kini organisasi itu mengalami kecemasan seiring dengan munculnya berbagai kebijakan di beberapa negara kunci berupa kebijakan proteksionisme dan populisme di Jerman, Prancis dan Italia. Hal paling mengancam adalah keluarnya Inggris dari blok ‘pasar tunggal’ ini. Kini UE kehilangan 66 juta warga dan salah satu ekonominya yang terkuat. Itulah kenapa Emmanuel Macron, Presiden Prancis, menyebutnya sebagai tanda peringatan yang harus dipikirkan oleh Eropa.

Usai bercerai, Inggris saat ini berada di periode transisi 11 bulan untuk menegosiasikan perdagangan dengan UE. Hubungan kedua belah pihak akan berjalan seperti biasanya selama periode transisi. Setelah resmi keluar, Inggris menginginkan posisi yang setara dengan UE dalam membangun kerja sama ekonomi. Model kerja sama yang diinginkan adalah kesepakatan perdagangan bebas yang komprehensif, setidaknya seperti kesepakatan antara UE dan Kanada yang dikenal dengan CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement).

Kesepakatan ‘bergaya’ Kanada itu memberlakukan hampir 100% zero-tariff dan zero-quota, yaitu tidak adanya tarif dan kuota atas lalu lintas barang dan jasa. Begitu pula dengan sistem pengecekan barang di perbatasan. Sebaliknya, Inggris tidak menginginkan hubungan dengan UE yang didasarkan pada aturan mereka (Brussels’ rules). Aturan UE inilah yang dianggap telah merugikan perekonomian Inggris dan mendorong keinginan Brexit. Nigel Farage sendiri di sidang ‘perpisahan’ di Parlemen Eropa mengatakan, “kami mencintai Eropa tapi tidak dengan Uni Eropa”.

Terbentuknya kesepakatan perdagangan antara Inggris dan UE merupakan prioritas utama dalam negosiasi di masa transisi, terutama terciptanya perdagangan bebas tanpa tarif, kuota atau berbagai bentuk halangan lainnya. Di sisi lain, Inggris sebenarnya tetap menyadari bahwa Eropa merupakan mitra penting bagi masa depan perekonomian Inggris tetapi menginginkan posisi yang sejajar.

Berdasarkan data tahunan Departmen Perdagangan Internasional Inggris 2017-2018, nilai perdagangan (ekspor-impor) Inggris mencapai sekitar 1,26 triliun pound (sekitar 61,5% dari nilai PDB) dimana 49%-nya berupa ekspor dan impor dengan UE. Lebih detail, ekspor Inggris ke UE mencapai sekitar 276 miliar pound atau sekitar 44,6% dari total ekspor. Adapun impornya sekitar 53,2% dari total impor atau sekitar 342 miliar pund pada 2018.

Sebaliknya, Inggris merupakan negara strategis di UE, berkontribusi sekitar 15% dari total perekonomian blok tersebut yang mencapai sekitar US$18,77 triliun. Inggris merupakan perekonomian terbesar kedua di UE setelah Jerman. Tanpa Inggris di persekutuan tentu berdampak terhadap perekonomian blok tersebut.

Selama ini Inggris telah menjadi bagian dari sekitar 40 kesepakatan perdagangan yang telah dibuat UE dengan lebih dari 70 negara mitra. Meskipun telah bercerai, Inggris diberi izin untuk melanjutkan dan menduplikasi kesepakatan perdagangan tersebut. Sejauh ini Inggris telah melakukan ‘daur ulang’ 20 kesepakatan perdagangan yang meliputi 50 negara di luar UE.

UE sebagai blok ekonomi merupakan kekuatan dunia yang kuat. Menurut data Bank Dunia, perekonomian EU berkontribusi sekitar 16,28% dari total perekonomian dunia pada 2018. Mitra dagang terbesar UE adalah Amerika Serikat dan China. Adapun nilai perdagangan dengan Indonesia relatif tinggi, yaitu sekitar 27 miliar euro (Eurostat, 2018). Dengan keluar dari UE, Inggris lebih terbuka dengan dunia dan mandiri dalam menerapkan kebijakan luar negerinya, termasuk dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia.

Mereka bisa memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia dengan mengurangi berbagai bentuk hambatan, baik dalam bentuk kuota maupun tarif dan tentunya juga saling memperluas pasar. Dalam konteks ini, sejumlah komoditas ekspor Indonesia ditolak masuk ke wilayah UE, diantaranya produk kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Produk ini dianggap tidak ramah lingkungan dan melanggar aturan tentang standar lingkungan. Dengan Brexit ini, Indonesia dan Inggris punya peluang untuk menata ulang aturan terkait dengan CPO. Apalagi industri CPO merupakan industri strategis bagi Indonesia.

*Penulis merupakan Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sumber : Bisnis Indonesia