OPINI: Selamat Tinggal Rektor Asing

Pintu bagi rektor asing tahun 2020 di Indonesia kini tertutup rapat. Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui tangan panjang Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa rektor asing tidak menjadi rencananya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Agenda menghadirkan rektor asing tidak lagi menjadi cara pandang meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia.

Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro memiliki pandang bahwa untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia justru dengan mendatangkan para profesor asing atau melakukan riset kolaborasi dengan para professor asing. Agenda meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan cara kerjasama riset yang lebih banyak dengan pihak asing. Alasan rasionalnya bahwa perguruan tinggi yang mempunyai riset kuat adalah perguruan tinggi yang memiliki basis kuat dibidang pendidikan dan pengajaran. Artinya, agenda mendatangkan rektor asing pada 2020 yang awalnya dari Menristekdikti periode sebelumnya kini sudah tutup buku.

Jebakan Liberalisme
Barangkali, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro sadar bahwa agenda rektor asing tentu tidak lepas dari ideologi pendidikan yang berkembang saat ini. Ideologi rektor asing akan turut mewarnai pendidikan nasional dan pasti memiliki karakteristik yang identik dengan ideologi tertentu. Tatkala dunia saat ini ada tiga ideologi yang berkembang dalam dunia pendidikan, yakni konservatif, liberal dan kapitalis, maka rektor asing memiliki kecenderungan salah satunya. Ideologi rektor asing mengakibatkan cara pandangan manusia atas apa yang menimpanya. Ideologi rektor asing tentu berdampak pada metode maupun cara pembelajaran yang diberikan dengan ideologi tertentu.

Secara sosial politik keberadaan kapitalisme global berimplikasi pada pengakuan terhadap hak individu yang menimbulkan paham liberalisme dan menekankan kebebasan masing-masing individu. Untuk menghadapi pemahaman liberalisme, maka perlu dalih agar pendidikan dituntut mempersiapkan generasi yang mampu berinteraksi dengan keadaaan sekarang. Agenda rektor asing menjadi dalih bagi ideologi pendidikan liberal dapat masuk dan menghanguskan ideologi Pancasila yang selama ini menjadi falsafah bagi bangsa Indonesia.

Adapun ciri utama dari pendidikan yang berideologi liberal adalah selalu berusaha menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik yang ada di luar dunia pendidikan. Pendidikan liberal tidak melihat akar masalah dunia pendidikan di tanah air karena sistem sosial pendidikan nasional, tetapi karena ketidaksiapan dunia pendidikan tinggi dalam menghadapi sistem. Sehingga pendidikan tinggi hanya memberikan pengetahuan dan ketrampilan, pengetahuan yang doktriner dan melihat sesuatu hanya dari kecerdasan intelektual mahasiswanya.

Pemerintah melalui Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro sadar dan mencermati dinamika ideologi rektor asing. Merekrut rektor asing tidak sebatas memperbaiki regulasi untuk mendukung ambisi Indonesia masuk peringkat dunia. Rektor asing bukan jalan keluar terbaik untuk Negara dan bukan jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Rektor asing tidak membuat bangsa Indonesia masuk sebagai punya perguruan tinggi terbaik dunia, tetapi justru akan membuat bangsa Indonesia lupa dengan Trisakti Bung Karno, lupa dengan agenda Nawacita, lupa dengan ideologi Pancasila serta lupa dengan pedoman operasional UUD 1945.

Membenahi Visi
Penulis mengapresiasi kebijakan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro yang tidak berambisi merekrut rektor asing. Membangun pendidikan tinggi adalah investasi besar dan jangka panjang. Bila institusi yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi adalah Negara, maka Negara yang layak membenahi visi, strategi dan kebijakan pendidikan tinggi dari pusat hingga daerah. Proses membenahi pendidikan tinggi suatu Negara perlu pembenahan secara berlapis karena memang perguruan tinggi banyak aspeknya.

Jangan sampai karena rektor asing justru pemerintah disebut sebagai penyebab “kegagalan Negara” dalam menghimpun dan menginventarisasi masyarakat yang berprestasi. Pemerintah dalam menanamkan investasi pendidikan tidak harus saat ini juga menuntut hasil kerja yang serba cepat dan instan. Pendidikan tidak bisa dilihat hasilnya saat ini juga. Pendidikan harus punya visi jauh ke depan, misalnya untuk dua hingga tiga generasi mendatang.

Realitas dunia pendidikan tinggi yang terjadi saat ini tidak bisa dianggap Negara tidak berprestasi. Kalau mau menginventarisasi, bangsa Indonesia punya banyak orang cerdas dan terbukti unggul di tingkat dunia secara individual diberbagai bidang maupun lembaga pendidikan. Ironisnya, kaum intelektual yang berasal dari Indonesia tidak pernah terhimpun secara kelembagaan dan tak menjadi kekuataan raksasa nasional di tingkat dunia.

Dalam hal ini, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro perlu menyadari bahwa ideologi pendidikan tinggi kita telah gagal mengkonseptualisasikan proses penyadaran terhadap kondisi sekitar untuk memecahkan masalah eksistensialnya terhadap bangsa dan negara. Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro perlu langkah konkret untuk membenahi visi, strategi dan kebijakan pendidikan tinggi dari pusat hingga daerah, bukannya justru menghadirkan rektor asing tahun 2020 di Indonesia.

*Penulis merupakan pengamat kebijakan pendidikan/Doktor Ilmu Pendidikan Alumni UNS Surakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News