OPINI: Aplikasi Smart and Blue Green City untuk Ibu Kota Negara

Intan Supraba
10 Maret 2020 05:02 WIB Intan Supraba Aspirasi Share :

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pada 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Setelah mendengar penjelasan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Abdul Gafur Mas'ud selaku Bupati Penajam Paser Utara (PPU) mengatakan seluruh wilayah PPU akan masuk menjadi kawasan ibu kota negara yang baru (Kompas.com, 2020). Penulis berharap konsep smart and blue green city dapat diterapkan secara optimal di Ibu Kota Negara (IKN).

Smart and Green
Setiap bangunan mampu mengolah limbahnya on site baik limbah cair maupun limbah padat. Limbah cair (grey water yang berasal dari wastafel (sinks), mesin cuci baju, mesin cuci piring dan kamar mandi maupun effluent dari septic tank) dipompa ke atap bangunan. Atap bangunan didesain dengan konsep atap hijau yang mana tanaman-tanaman di atap digunakan untuk mengolah limbah cair tersebut dengan menggunakan konsep fitoremediasi.

Perlu menjadi perhatian atap hijau wajib dibangun sesuai dengan konsep atap hijau yang tepat untuk mencegah terjadinya kebocoran yang dapat merusak struktur di bawah atap hijau tersebut. National Park Service US Department of the Interior menyampaikan atap hijau terdiri dari beberapa lapisan seperti structural roof support yang terdiri dari agregat dan sejumlah material organik, vapor control, thermal insulation, roofing membrane support, waterproof layer, drainage layer, filter membrane dan growing medium.

Effluent dari olahan limbah cair secara fitoremediasi tersebut diharapkan dapat memenuhi baku mutu air setidaknya untuk kelas III sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air sehingga air tersebut dapat digunakan kembali untuk menyirami tanaman yang ada di bangunan tersebut, termasuk untuk membersihkan lantai garasi dan carport. Sementara limbah sampah dipilah menjadi sampah organik, dan sampah anorganik.

Setiap bangunan memiliki compost bin untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, pupuk kompos tersebut dapat digunakan untuk memupuk berbagai jenis tanaman yang ada di bangunan tersebut.

Tiap bangunan menerapkan konsep zero runoff dengan melakukan konservasi air hujan 100%. Metode panen air hujan yang dipilih tergantung dari jenis tanah di daerah tersebut. Dari profil kabupaten Penajem Paser Utara dalam penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya disebutkan lapisan tanah bagian atas di daerah dataran rendah terdiri dari lempung, lempung pasiran, dan napal dengan curah hujan berkisar antara 1.800 dan 2.000 milimeter/tahun.

Penggunaan sumur resapan yang mana air hujan langsung diresapkan ke dalam tanah cocok untuk jenis tanah berpasir, dan kurang tepat untuk tanah lempung. Untuk itu diusulkan air hujan yang jatuh ke atap dialirkan ke talang untuk kemudian dibawa ke halaman lantai pertama menggunakan pipa vertikal untuk kemudian ditampung di underground tank.

Selain itu air hujan yang jatuh di halaman bangunan juga diresapkan ke dalam underground tank yang kedap air. Dengan demikian tidak ada air hujan yang melimpas ke luar dari suatu bangunan sehingga dapat mengurangi terjadinya genangan ataupun banjir. Bahkan air hujan yang telah ditampung tersebut dapat dipompa untuk kemudian digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih di bangunan tersebut.

Di atap dan dinding-dinding bangunan dapat dipasang panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam bangunan tersebut dengan memanfaatkan energi matahari. Selain itu bangunan menggunakan lampu-lampu LED supaya penggunaan listrik lebih efisien.

Di beberapa ruangan dapat menggunakan lampu-lampu sensor untuk hemat listrik baik sensor gerak karena lampu akan mati secara otomatis ketika penghuni meninggalkan ruangan, maupun lampu sensor cahaya karena lampu akan mati sendiri ketika matahari terbit dan menyala ketika matahari terbenam. Untuk lebih memaksimalkan konsep smart and green building, penggunaan material bangunan diupayakan yang ramah lingkungan termasuk penggunaan waste menjadi material bangunan.

Transportasi Hijau
Dibuat kebijakan supaya hanya mobil listrik dan transportasi publik (bis, MRT, LRT, trem) yang boleh beroperasi di IKN. Dengan demikian, pencemaran udara akibat emisi CO2 dari asap kendaraan bermotor dapat dikendalikan. Perlu dilakukan monitoring pencemaran udara dengan menggunakan suatu indeks kualitas udara untuk mengukur konsentrasi berbagai jenis polutan udara seperti ozon, partikel pencemar, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida.

Blue City
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang tentunya akan meningkat dengan adanya IKN, perlu eksplorasi sumber air baku alternatif dengan mengutamakan penggunaan air-air permukaan seperti Sungai Tunan. Semua sungai di sana perlu dikelola dengan menggunakan konsep One River, One Plan, One Management. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala supaya sungai-sungai tersebut tidak tercemar akibat berbagai macam limbah.

Zoning
Perlu direncanakan secara matang zona-zona yang diperbolehkan ada di IKN, termasuk jika memungkinkan, menjadikan IKN sebagai restricted area. Seperti pengalaman penulis saat tinggal di Singapura selama 5 tahun, dan sempat bekerja di perusahaan konstruksi minyak dan gas selama 3 tahun (2006-2009).

Di Singapura terdapat pulau reklamasi bernama Jurong Island yang dikhususkan untuk industri minyak dan gas. Hanya orang berkepentingan yang boleh masuk ke dalam Jurong Island tersebut karena pulau tersebut merupakan restricted area sehingga hanya orang-orang yang bekerja di dalam pulau tersebut baik sebagai owner, konsultan, maupun kontraktor yang memiliki akses keluar masuk yang mana setiap harinya melewati semacam area imigrasi dengan penjagaan super ketat.

Karena itu, tata ruang IKN perlu direncanakan secara matang. Kegiatan apa saja yang diperbolehkan ada di situ. Berhubung sudah ada perumahan warga lokal yang sudah lebih dahulu ada di situ, jika memang tidak memungkinkan relokasi dengan sistem ganti untung, maka dibuat zona perumahan. Dan perlu direncanakan apakah boleh ada industri di IKN, dan jika diizinkan, industri apa saja yang diperbolehkan karena hal ini terkait dengan potensi pencemaran yang akan dihasilkan akibat aktivitas dari industri tersebut.

Hal yang sama untuk perkantoran. Selain kantor pemerintahan, kantor-kantor apa saja yang diperbolehkan untuk dibangun di IKN. Kuncinya ada pada perencaraan tata ruang wilayah yang matang. Juga perlu dibuat regulasi supaya tidak ada bangunan-bangunan yang berada di area bantaran sungai. Diharapkan, muncul regulasi bahwa semua bangunan yang ada di IKN wajib dibangun dengan konsep smart and green building tersebut.

Namun pada prinsipnya, seperti yang diterapkan di Singapura, ada zona-zona yang terdiri dari zona perumahan, zona perkantoran, zona industri yang tertata rapi. Dengan membuat zonasi, tidak mungkin ada perumahan warga di tengah-tengah suatu industri.

Bahkan penggunaan lahan di sana diupayakan untuk dikontrol sehingga selain rumah warga eksisting, jika muncul rumah-rumah tempat tinggal baru diperuntukkan bagi semua pihak yang memang bekerja di IKN seperti para pegawai Pemerintah, dan para duta besar.

Jika semua hal di atas dapat terwujud, penulis membayangkan bahwa IKN akan menjadi role model tidak hanya bagi kota-kota lain di Indonesia, tetapi juga bagi kota-kota di negara lain. IKN menjadi kota ramah lingkungan, yang bebas polusi baik air, tanah, udara, maupun kebisingan; bebas dari bencana banjir; bebas dari sampah; bebas dari krisis air bersih; dan menjadi contoh penggunaan sumber energi baru dan terbarukan.

*Penulis merupakan dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM/Dosen program studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik UGM