RIFKA ANNISA: Tren Seksisme di Masa Pandemi Covid-19

Ilustrasi. - Freepik
09 Mei 2020 05:02 WIB Aqilla Izzi Fekrat Aspirasi Share :

“Biar aku saja yang pakai masker, kamu di rumah saja pakai daster,” Akhir-akhir ini kita sering mendapati gurauan semacam ini di media sosial atau grup WhatsApp. Di situasi pandemi yang tidak menentu, banyak orang yang kini mengalihkan stress dan kegelisahannya dengan membuat konten humor atau sekedar membagikannya ke teman atau sanak saudara.

Tanpa kita sadari, sebetulnya jenis lelucon seperti ini sangat erat kaitannya dengan pola pikir masyarakat yang seksis atau misoginis terhadap jenis kelamin tertentu, dalam hal ini yang dimaksud adalah perempuan. Laki-laki dan perempuan menghadapi situasi yang sama sulitnya di masa pandemi Covid-19, tetapi sistem sosial yang masih patriarkis membuat beban yang ditanggung perempuan menjadi dua kali lebih besar dibanding laki-laki. Belum lagi dengan berbagai jokes seperti di atas yang isinya objektifikasi dan seksualisasi tubuh perempuan, resiko pelecehan daring melalui media sosial meningkat di kalangan perempuan.

Di beberapa negara seperti Malaysia dan Jepang, pernyataan yang seksis justru datangnya dari pemerintah langsung. Beberapa waktu lalu, Kementerian Perempuan Malaysia mengeluarkan poster online yang berisikan himbauan untuk berdandan di rumah dan tidak mengomeli suami sebagai cara untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. Lain halnya dengan Walikota Osaka yang menyatakan bahwa perempuan tidak seharusnya berbelanja di situasi pandemi ini karena akan memakan waktu lama dan membuat swalayan lebih padat.

Tren-tren kekerasan yang terjadi selama masa pandemi ini justru semakin menguatkan stereotip gender yang diberikan kepada perempuan. Tidak hanya itu, ketimpangan pola relasi gender yang dalam situasi normal lebih banyak terjadi di ruang publik, kini bergeser ke dunia maya yang cakupannya lebih besar dan bersifat borderless.

Menurut Nur Hasyim, Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang, sekaligus Co-Founder Aliansi Laki-Laki Baru, ada kecenderungan sistem patriarki semakin menguat di masa pandemi Covid-19 ini. Salah satu indikasinya adalah instituasi penopang patriarki yaitu keluarga, dikukuhkan melalui kebijakan-kebijakan isolasi sosial seperti karantina mandiri dan work from home. Isolasi sosial juga mengembalikan laki-laki ke teritori kekuasaan tradisionalnya yaitu di rumah. Dalam situasi normal, laki-laki lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah, tetapi selama masa pandemi hampir 24 jam waktu yang dihabiskan berada di dalam rumah.

Premis bahwa kebijakan isolasi menguatkan pembagian peran yang bersifat tradisional didukung oleh penelitian di beberapa negara. Rata-rata suami yang bekerja di rumah cenderung menghabiskan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan istri yang mempunyai anak, waktu yang dihabiskan lebih banyak untuk mengurus kebutuhan anak sekaligus kebutuhan rumah tangga. Beban ganda yang ditanggung perempuan ditambah stereotip mengenai peran pengasuhan menjadi pola seksisme yang juga kerap muncul di lingkup paling mendasar, yaitu keluarga.

Lalu apa yang bisa dilakukan dalam menyikapi pola seksisme ini supaya tidak berujung kekekerasan? Dalam webinar yang bertajuk ‘Jalan Terjal Perempuan Mencari Keadilan di Tengah Pandemi’ yang disiarkan melalui akun Youtube Rifka Annisa, Selasa (5/5/2020), Nur Hasyim menjabarkan tentang solidaritas sosial sebagai alternative pencegahan yang relevan di masa pandemi ini.
Pertama, solidaritas sosial berbasis internet dengan membangun ruang dukungan dan pembelajaran mandiri bagi perempuan dan laki-laki. Kedua, merevitalisasi program-program pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) berbasis komunitas. Ketiga, memperluas cakupan solidaritas sosial yang sudah terbangun seperti menyediakan kit terkait pencegahan KBG di gerakan-gerakan solidaritas pangan dan masker.

Keempat, menggandeng organisasi keagamaan untuk terlibat dalam pencegahan kekerasan. Yang kelima, mengintegrasikan pencegahan kekerasan dalam program Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat sampai tingkat desa. Kelima, perlu adanya solidaritas antar-penyedia layanan untuk saling mendukung dalam hal infrastruktur dan keahlian masing-masing lembaga layanan pemerintah, LSM, dan institusi perguruan tinggi.

*Penulis merupakan Staf Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi Rifka Annisa