OPINI: Pariwisata Menanti Langkah (Konkret) Pemerintah

Warga berekspresi dan berfoto saat Uji Coba Semi Pedestrian Jalan Malioboro di Jalan Malioboro, Jogja, Selasa (18/6). - Harian Jogja/ Gigih M. Hanafi
05 Juni 2020 07:07 WIB Agus Rochiyardi Aspirasi Share :

Pasca Covid-19, wisatawan akan menjadi lebih kritis, mulai dari penerapan physical distancing, informasi kapasitas terpasang atraksi, kecenderungan pemilihan direct flight, aktivitas outdoor terkait dengan kesehatan, nilai tentang sanitasi, hingga hygiene dan safety, yang semuanya itu menjadi salah satu preferensi mereka dalam menentukan pilihan untuk berwisata di luar atraksi itu sendiri.

Muncul istilah new normal (kenormalan baru), di mana saat ini “Kesehatan adalah Raja’, perilaku perjalanan yang berubah, perilaku kesehatan, dan protokol baru untuk implementasi di tempat-tempat umum.

Orang mulai tersihir dengan new normal, seakan-akan hal tersebut menjadi hal yang lebih utama dari atraksi itu sendiri, menganggap kesehatan sebagai lokomotif sedangkan pariwisata sebagai gerbongnya, padahal tidak harus seperti itu.

Industri pariwisata (sebelum pandemic Covid-19) sudah teruji dalam perolehan devisa dan berada nomor dua setelah industri minyak dan gas. Ini membuktikan bahwa peran industri pariwisata sangat besar dan kemungkinan akan dapat melewati menjadi penghasil devisa nomor wahid apabila industri pariwisata dikelola dengan baik.

Pariwisata yang bersifat padat karya untuk sementara waktu masih tetap menjadi lokomotif dalam meraup devisa serta menggeliatkan perekonomian. Hanya memang pandemi Covid-19 memaksa adanya tambahan protokol yang harus dipenuhi oleh destinasi (Destinasi Plus-Plus).

Dengan melihat keinginan wisatawan, tentunya destinasi wisata harus berbenah namun mereka merasa gamang, menunggu regulasi baru terkait dengan protokol Covid-19. Akan tetapi pemerintah daerah (pemda) nyatanya juga terkesan menunggu Pusat yang sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi.

Pasalnya secara generik semuanya bermuara pada kesehatan khususnya Cleanliness, Health dan Safety (CHS), hanya yang menjadi pembeda adalah pendekatan terkait dengan destinasi indoor maupun outdoor dan yang bersifat individual ataupun massal.

 

Pemerintah Daerah

Saat ini tengah terjadi persaingan antar-pemda yang semakin tajam. Mereka berlomba-lomba mempercantik kotanya, khususnya dalam rangka memikat wisatawan untuk datang yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk keperluan tersebut, pemda harus rajin melakukan benchmark di berbagai destinasi populer yang menerapkan standar kualitas tinggi dan bertaraf internasional, yakni protokol new normal, sekaligus mulai memikirkan kekuatan uniqness di daerahnya masing-masing.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas), maka pemda masing-masing menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) yang mengacu pada Ripparnas ditambah dengan muatan lokal sebagai penguat uniqness masing-masing daerah, menjadi pembeda, dan tidak hanya sekedar produk me too.

Adapun yang perlu dikembangkan ada beberapa aspek yaitu destinasi, sumber daya manusia (SDM), industri kelembagaan dan pemasaran. Khusus untuk pengembangan destinasi itu sendiri, Pemda harus membuat regulasi atau kebijakan tentang protokol Covid-19 walaupun belum sempurna namun dimungkinkan untuk disempurnakan, dan penerapannya yang bertanggung jawab, agar wisatawan merasa aman;

dukungan dan dorongan agar destinasi tetap kreatif dan survive pascapandemi. Pemda harus berpikir lebih holistik terkait pariwisata di daerahnya, bagaimana memudahkan wisatawan untuk datang, misalnya meningkatkan aksesibilitas berupa bandara, pelabuhan maupun jalanan yang saling terintegrasi sehingga dapat dibuat travel pattern yang menambah masa length of stay wisatawan lebih panjang, juga fasilitas penunjang lainnya seperti toilet umum, rumah ibadah, sesuai protokol Covid-19, dll.

 

Sumber Daya Manusia

Sebagai The Man Behind the Gun, aspek SDM menjadi sangat penting, perlu peningkatan skill, knowledge, dan attitude, di mana pemda harus memfasilitasi dan mendorong agar pelaku pariwisata melakukan sertifikasi kompetensi; mengikuti perkembangan terkini pada tren yang terjadi di dunia, sehingga kualitas SDM meningkat dan lebih profesional dalam menjalankan roda organisasi.

Aspek industri dan kelembagaan, juga harus dikembangkan oleh pemda, yaitu mendorong para pelaku usaha pariwisata untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi untuk terus tumbuh dan berkembang, dengan harapan organisasi mampu survive dan menjadi global player, minimal melakukan proses sertifikasi internasional guna meningkatkan self confidence, kredibilitas dan kalibrasi.

Selain itu, banyak lembaga yang mengalami kesulitan keuangan dalam suasana pandemi Covid-19, sehingga pemda harus menggandeng perbankan guna fasilitasi pinjaman lunak, termasuk juga mereduksi pajak maupun bunga pinjaman.

Pemasaran pada pascapandemi harus meyakinkan wisatawan bahwa destinasi aman untuk dikunjungi, dan dilakukan secara kreatif mengingat semakin “bisingnya” informasi yang ada. Selain itu juga harus difokuskan bagi pangsa pasar domestik khususnya generasi milenial yang tidak begitu berisiko terhadap Covid-19.

Generasi milenial memiliki karakteristik sangat aktif di sosial media; lebih mementingkan keseimbangan gaya hidup dan pekerjaan; lebih bersifat konsumtif; menghabiskan uang untuk gadget, kendaraan, jalan-jalan, kuliner; dan transaksi belanja secara online.

Mereka mendapatkan informasi tentang pariwisata melalui Google, Tripadvisor, Baidu dll., memesan melalui booking.com, Traveloka dll.; pembayaran melalui pay pal, atau tempat pemesanan seperti Traveloka, booking.com dll.

Dalam hal ini pemda dapat turut serta mendukung menyediakan wifi di area publik, memfasilitasi digital marketplace untuk para pelaku pariwisata memasarkan produknya. Digitalisasi ini akan membuat wisatawan dan para pelaku pariwisata semakin personal, semakin profesional dan semakin global.

Pada langkah awal pascapandemi, pemda harus turut serta memasarkan yaitu melobi Pusat yang masih memiliki anggaran, guna menyelenggarakan kegiatan meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) di daerahnya.

Dengan mengaktivasi, men-trigger, men-starter, dan sekaligus mengorkestrasi semua kegiatan kepariwisataan yang dilakukan pemda, maka destinasi dan para pelaku wisata semakin mantap dan harapan mendatangkan wisatawan pun dapat direalisasikan.

*Penulis merupakan Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Otorita Borobudur