OPINI: Di Tepi Jurang Resesi

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). - Antara
22 September 2020 05:02 WIB Mudrajad Kuncoro, Ekonom UGM & Rektor Universitas Trilogi Aspirasi Share :

Resesi ekonomi bukan hanya prediksi tapi sudah menjadi realita. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia triwulan II/2020 tumbuh negatif 5,32% secara tahunan (y-on-y) atau minus 4,19% secara kuartalan (q-to-q). Ancaman resesi harus ditanggapi dengan strategi ‘big push’ dan integrasi kebijakan ekonomi dengan kesehatan dalam satu paket.

Resesi ekonomi diartikan sebagai kelesuan ekonomi. Dalam literatur ekonomi dan kesepakatan internasional, indikator resesi ekonomi setidaknya tecermin antara lain dari pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut atau lebih.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I/2020 mulai merosot menjadi negatif 2,41% (q-to-q), yang kian terperosok dibanding triwulan IV/2019 yang negatif 1,74%. Kondisi ini kian terperosok dalam jurang resesi pada triwulan II/2020 dengan pertumbuhan minus 4,19%.

Apakah kondisi resesi ini akan dibiarkan berlanjut hingga akhir 2020? Bagaimana sebaiknya respon kebijakan pemerintah dan daerah agar resesi tidak berkelanjutan?

Saya teringat teori big push yang dianjurkan Paul Rosenstein-Rodan. Intinya, proses pembangunan yang dihadapkan pada kondisi discontinuities memerlukan dorongan besar agar resesi, bahkan depresi, serta stagnasi ekonomi tidak berlanjut.

Tiap strategi pembangunan yang berlandaskan perubahan ekonomi secara ‘perlahan’ akan frustrasi karena tidak akan mampu mengangkat ekonomi, meningkatkan produktivitas dan pendapatan rakyat. Big initial momentum dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi cepat pulih.

Suatu dorongan besar akan dapat mengeluarkan ekonomi dari lingkaran setan keterbelakangan dan resesi, bahkan memungkinkan terciptanya ‘lingkaran malaikat’pertumbuhan. Jalur pembangunan dan pola investasi harus diseimbangkan agar semua sektor ekonomi dapat berfungsi dan tumbuh kembali. Inilah hakikat teori balanced growth, pertumbuhan yang berimbang.

Teori dan strategi yang dianjurkan Rosenstein-Rodan agaknya relevan bagi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Pertama, terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi (unbalanced growth) antar sektor. Ada sektor yang mengalami pertumbuhan negatif tapi pada saat bersamaan malah ada yang melonjak pertumbuhannya.

Sektor yang paling terpukul pada kuartal II/2020 adalah transportasi dan pergudangan (-22,9%), akomodasi dan makan minum (-22,3%), jasa lainnya-perusahaan-keuangan (-10,3% hingga -15,1%), pengadaan listrik dan gas (-7,9%), konstruksi (-7,4%), perdagangan (-6,7%), industri (-6,5%), pertambangan (-3,8%), dan jasa pendidikan (-0,7%).

Kedua, sektor penopang ekonomi Indonesia adalah industri manufaktur, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan pariwisata yang pangsanya tidak berimbang. Pada triwulan II/2020 Indonesia tetap ditopang oleh industri manufaktur (19,9%), diikuti pertanian-kehutanan-perikanan (15,5%), perdagangan-reparasi mobil dan sepeda motor (12,8%), konstruksi (10,6%), pertambangan dan penggalian (6,3%), transportasi dan pergudangan (3,6%), penyediaan akomodasi dan makan minum (2,3%).

Namun di tengah pandemi, hanya tiga sektor yang mampu tumbuh positif, yaitu pertanian-kehutanan-perikanan, informasi-komunikasi, dan pengadaan air. Ketiga, ada tendensi jumlah penduduk miskin meningkat pasca pandemi. Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2020 sebesar 9,78% dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 menjadi 26,42 juta orang.

Artinya meningkat 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019 atau meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persebaran Covid-19 saat ini yang terpusat di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Makasar, Palembang, justru menyebabkan potensi peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di perkotaan.

Keempat, pelemahan ekonomi saat ini berdampak pada jumlah pengangguran yang juga melonjak. Menurut Menteri Tenaga Kerja, hingga 31 Juli 2020 total pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang (Kompas, 4/8). Dalam konteks inilah dibutuhkan strategi big push. Dilihat dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir bertumpu pada konsumsi rumah tangga (RT).

Sejak triwulan II/2020, pola consumption-driven growth mulai beralih menjadi government-driven growth. Meski sumbangan konsumsi RT masih mendominasi sekitar 58% terhadap produk domestik bruto (PDB), diikuti investasi (31%), konsumsi pemerintah yang hanya menopang 9% ternyata mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 22%. Artinya, pemulihan ekonomi tidak bisa mengharapkan dari konsumsi RT dan investasi karena pertumbuhan keduanya merosot, bahkan negatif.

Sayangnya, strategi big push dengan menggejot belanja pemerintah dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertama, penyerapan belanja negara hingga semester 1 tahun ini baru mencapai Rp1.068,9 triliun atau hanya 39% dari total anggaran sesuai Perpres 72/2020 sebesar Rp2.739 triliun. Kedua, masih rendahnya realisasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mencapai Rp695,2 triliun. Hal ini diakui oleh Menteri Keuangan.

Ketiga, uang pemerintah daerah yang diparkir di bank masih Rp170 triliun. Realitas ini sempat disentil Presiden Jokowi. Percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan langkah strategis mendesak.

Dalam praktik kebijakan di Indonesia, koordinasi merupakan ‘barang mewah’. Banyak pejabat terjebak dalam strategic myopia. Mereka seolah melihat dengan ‘kacamata kuda’ alias memandang masalah hanya dari satu dimensi saja. Pola pikir seperti inilah yang akan menghambat proses terjadinya bauran kebijakan moneter, fiskal, dan daerah di Indonesia.

Bauran kebijakan (policy mix) yang sinergis antara kebijakan moneter dan fiskal telah terbukti membantu ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis Asia 1998 dan krisis global 2008. Koordinasi perlu diletakkan dalam dimensi kebijakan makro ekonomi yang terintegrasi, dilandasi spirit striking the optimal balance.

Kini tidak hanya dibutuhkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal tapi juga dengan kebijakan sektoral dan daerah. Inilah yang disebut meta policy mix. Kebijakan pro-health perlu sejalan dengan pro-jobs, pro-growth, dan pro-poor. Semoga pemerintah daerah dan pusat menyadari hal ini dan segera meresponsnya dengan tepat.

Sumber : Bisnis Indonesia