OPINI: Memaknai Kebijakan Akhir Tahun BI

Jika ada awal, pasti ada akhir, dan di antara kedua kutub senantiasa ada jeda. Ungkapan itu sepertinya cocok dialamatkan kepada Bank Indonesia (BI). Pasalnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di penghujung 2020 mengambil kebijakan dengan intonasi sedikit cooling down.

Suku bunga acuan, misalnya, direm di posisi 3,75%. Hal itu sangat kontras menilik tren pemangkasan 7-Day Reverse Repo Rate yang digas sepanjang tahun. Suku bunga acuan telah dipangkas secara akumulatif mencapai 125 basis poin. Bahkan di tengah tahun, pemotongan suku bunga acuan dilakukan tiga kali berturut-turut.

Dari ranah makroprudensial, BI juga menempuh pelonggaran kuantitatif lewat penyusutan giro wajib minimum, rasio intermediasi makroprudensial, dan penyangga likuiditas makroprudensial demi ketersediaan likuiditas. Uang muka kredit diperluas pada kendaraan listrik untuk menyebar penyaluran kredit.

Cerita relaksasi juga berlaku di ranah sistem pembayaran. Setelah menginisiasi Gerbang Pembayaran Nasional di awal tahun dan QRIS pada Agustus, BI mendorong transaksi nontunai guna mencegah penyebaran Covid-19. Penggratisan biaya QRIS bagi UMKM menjadi cara BI mengembangkan sektor riil.

Dalam skala yang lebih luas, BI juga mengambil peran aktif dalam penanggulangan dampak ekonomi Covid-19 di Tanah Air. Pembelian BI atas Surat Berharga Negara untuk pembiayaan APBN 2020 dan skema burden sharing hingga 15 Desember 2020, dua hari menjelang RDG, menembus Rp473,42 triliun.

Kebijakan akomodatif yang banyak dirilis bank sentral niscaya menjadi prakondisi bagi upaya pemulihan ekonomi nasional. Dukungan kebijakan yang berefek secara tidak langsung semacam ini menjadi opsi yang tersedia mengingat kendala regulasi yang tidak mengizinkan BI terjun langsung ke sektor riil. Berangkat dari sini, muncul silang pendapat.

Banyak pihak berpandangan kebijakan penurunan suku bunga acuan masih diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pertumbuhan kredit yang minim dan suku bunga kredit perbankan yang masih alot untuk turun menjadi alibi yang sangat kuat.

Argumen lain, inflasi tahunan hingga Novermber mencapai 1,59%. Inflasi Desember diperkirakan hanya 0,36% secara bulanan. Dengan demikian, perkiraan inflasi tahunan cuma 1,6% yang berada di bawah inflasi sasaran 2% —4%. Alhasil, ada ruang untuk memotong lagi suku bunga acuan.

Kubu lain berpendapat pemangkasan suku bunga acuan di akhir tahun masih terlalu dini serta tidak cukup berdampak terhadap percepatan pemulihan ekonomi pada 2021. Pemotongan suku bunga acuan yang terakhir pada November saja diklaim masih berisiko dan berpotensi mengganggu stabilitas finansial.

Dua pandangan yang berbeda itu dalam tataran tertentu bisa diterima lantaran menggunakan perspektifnya masing-masing. Pandangan pertama berpijak pada azas manfaat dari pemangkasan suku bunga acuan, sedangkan pihak kedua mendasarkan diri pada ongkos yang harus dibayar.

Analisis ongkos-manfaat ini pula yang sejatinya dipakai BI dalam memutuskan suku bunga acuannya. Penentuan suku bunga acuan memakai pendekatan forward looking. Sesuai mandat stabilisasi, nilai tukar rupiah juga dipertimbangkan dalam memutuskan suku bunga acuan alih-alih hanya semata-mata pada laju inflasi.

Jika nilai tukar rupiah ke depan diprediksi terdepresiasi melebihi nilai fundamentalnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga acuan guna menjangkar ekspektasi kurs. Sebaliknya, suku bunga acuan akan diturunkan jika nilai tukar rupiah terapresiasi lebih tinggi dari batas toleransi.

Faktanya, nilai tukar rupiah signifikan mengalami apresiasi dari Rp14.800 di pertengahan tahun menjadi Rp14.000 per dolar Amerika Serikat pada November 2020. Derasnya arus modal asing yang kembali masuk menopang pamor rupiah di seputar Rp14.100 pada pekan kedua Desember 2020.

Posisi cadangan devisa per November 2020 mencapai US$133,6 miliar, hanya turun selapis tipis jika dibandingkan dengan posisi akhir Oktober 2020 yang tercatat US$133,7 miliar. Alhasil, tidak ada urgensi bagi BI untuk memotong suku bunga acuannya.

Pemotongan suku bunga acuan yang tidak dikoridori oleh skala prioritas membuat kebijakan menjadi mubazir. Artinya, tidak berubahnya suku bunga acuan implisit BI hendak mengirim pesan cooling down bahwa pasar finansial tengah berada dalam status ‘stabil’.

Hal ini juga ‘memberi ruang’ bagi kebijakan lain untuk bekerja. Sinergi antara kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, finansial, dan fiskal lewat penguatan sektor ekonomi produktif dan aman dari Covid-19 niscaya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan positif pada kuartal IV/2020 seiring perbaikan ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, penguatan PMI (purchasing manager index) sektor manufaktur, serta prospek vaksinasi. Optimisme adalah bunyi lain yang hendak digemakan BI.

Bank sentral tetap akan menerapkan kebijakan akomodatif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya, yakni stabilisasi inflasi dan nilai tukar. Makna konsistensi menjadi sinyal kuat yang bisa ditangkap.

Perhatian khusus BI pada persoalan koordinasi kebijakan juga perlu diberi poin tersendiri. BI akan fokus pada koordinasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan sisi permintaan dan pasokan kredit kepada dunia usaha, terutama sektor unggulan yang mendukung pemulihan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia