OPINI: Menggagas Revitalisasi Desa di 2021

Warga berkendara di jalan yang dibangun mengunakan dana desa 2018, di Desa Laladon, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/12/2018). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya
18 Januari 2021 06:07 WIB Khudori, Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat 2010--2020 Aspirasi Share :

Bagaimanakah kondisi perdesaan di tahun 2021? Kondisi perdesaan tahun ini tak bisa dilepaskan dari penanganan pandemi Covid-19. Sepanjang pagebluk ini belum jelas ujung akhirnya, ekonomi masih akan terpukul. Sepanjang ekonomi masih terpukul, desa dengan dominasi aktivitas pertanian masih jadi alternatif terakhir penyelamat ekonomi warga.

Salah satu buktinya, tatkala kemiskinan dan pengangguran melonjak, terutama di kota, sepanjang 2020 desa-pertanian mendapatkan ‘limpahan’ 3,7 juta tenaga kerja baru.

Kembali ke kampung, dari kalkulasi statistik memang logis. Kala hampir semua sendi kehidupan lintang pukang dihantam pandemi, desa dengan dominasi pertanian tetap tangguh. Pertama, ketika seluruh sendi ekonomi terpukul, sektor pertanian satu-satunya yang berjaya.

Saat ekonomi kuartal III/2020 tumbuh -3,49%, pertanian tumbuh 2,15%. Ini mengulang rekor kuartal II/2020, yaitu saat ekonomi -5,03%, pertanian tumbuh 2,19%. Di kuartal IV/2020, yang diumumkan bulan depan, pertanian kemungkinan masih positif.

Kedua, di tengah guncangan sistem logistik pangan dunia, ekspor komoditas pertanian justru meningkat ketimbang tahun 2019. Ekspor tumbuh dari US$21,1 miliar jadi US$24,0 miliar atau tumbuh 13,7% (Januari—Oktober), didominasi produk sawit. Deretan angka ini, untuk kesekian kali, membuktikan perdesaan dan pertanian menjadi penyelamat tatkala banyak orang tuna pekerjaan/pendapatan akibat krisis/resesi. Ini mirip saat krisis 1997—1998 atau 2007—2008.

Pertanian, dengan produk utama pangan, adalah kebutuhan dasar tiap saat. Bahkan, kala pandemi, manusia sukarela menggeser kebutuhan dari puncak ke dasar piramida Maslow: makan, kesehatan, dan keamanan jiwa-raga.

Berbeda dengan industri dan pariwisata, misalnya, pertanian merupakan salah satu sektor yang relatif mudah mengakomodasi protokol kesehatan. Selain itu, elastisitas permintaan terhadap produksi pertanian relatif lebih rendah karena dalam kondisi apapun masyarakat tetap harus makan.

Menurut hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) Badan Pusat Statistik, pada 2020 ada 269,6 juta jiwa yang perutnya mesti diisi pangan. Kala lockdown dilakukan banyak negara eksportir pangan, rantai pasok global terganggu, seperti terjadi pada kedelai. Kala pangan di pasar dunia tak memberikan kepastian, pangan produksi lokal menjadi satu-satunya alternatif.

Namun demikian, perdesaan dan pertanian tidaklah seperkasa yang dibayangkan. Harmoni relasi sosial di masa lalu di desa digantikan relasi kontraktual. Materialisme merasuk semua sendi kehidupan. Dalam pemenuhan pangan, desa dan kota kini sama: bertumpu pada pasar.

Di sisi lain, struktur penopang pertanian rapuh: petani gurem, berusia senja (32,6% usia petani lebih 54 tahun), berpendidikan rendah (72,6% lulus SD/tak sekolah), produktivitas dan kesejahteraan rendah, pertanian bukan aktivitas utama, dan akses ke sumber daya produktif (bank, sarana produksi, penyuluhan, dan pasar) rendah.

Ada kontradiksi. Perdesaan yang digadang-gadang jadi penyelamat ternyata tak ditopang fondasi kokoh. Karena itu, seperti sektor lain yang perlu bantuan saat pandemi, perdesaan-pertanian pun sama. Tahun 2020, tak ada sepeser pun dari Rp695 triliun dana pemulihan ekonomi nasional yang khusus dirancang buat pertanian. Hal ini tak boleh terulang tahun ini.

Perlu dipastikan akses petani atas input produksi (bibit, pupuk, dan obat-obatan), modal kerja, dan jaminan pasar agar kontinuitas produksi pangan tetap berlangsung.

Dalam jangka menengah-panjang, pembangunan perdesaan tetap relevan. Terkait dengan hal ini, tak ada pembangunan perdesaan tanpa pembangunan pertanian. Untuk itu perlu upaya sistematis merakit kebijakan penyambung industri pengolahan yang terkait erat dengan pertanian.

Dua hal harus ditempuh. Pertama, redistribusi aset/modal dalam bentuk dana desa sejak 2014 mesti dibarengi redistribusi aset berupa lahan. Dari sisi petani, tanah, modal, dan teknologi, serta akses pasar jadi kebutuhan primer yang mesti dipenuhi agar mereka berdaya.

Dana desa memang penting, tapi suntikan finansial tidak cukup. Karena itu, janji Presiden Jokowi yang bakal membagikan 9 juta hektare lahan selayaknya ditunaikan.

Kedua, pembangunan perdesaan harus diorientasikan dalam skala kawasan, bukan pendekatan administratif. Desa harus didesain terintegrasi dengan industri pengolahan. Sumber daya ekonomi ditahan desa, hanya keluar setelah melalui proses penciptaan nilai tambah. Suntikan inovasi dan adopsi teknologi menjadi keniscayaan agar nilai tambah dan dampak berganda dinikmati masyarakat perdesaan.

Jika desain ini bisa dilakukan dengan baik, urbanisasi dapat ditekan dan posisi desa tak lagi inferior. Desa menjanjikan nilai tambah dan kehidupan lebih baik. Ini jadi daya tarik lulusan pendidikan tinggi kembali ke desa. Perlahan tapi pasti kemiskinan dan inferioritas terkikis dan terusir jauh dari desa.

Langkah ini musti dipayungi kebijakan makroekonomi, politik fiskal, moneter, keuangan, perdagangan, investasi, dan lain yang memihak dan menjadikan desa sebagai arus utama pembangunan. Hal yang tak kalah penting adalah membalik arah pembangunan: dari sektor non-tradable yang bersifat padat modal, teknologi dan pengetahuan ke sektor tradable yang padat tenaga kerja dan berbasis lokal.

Pembangunan selama ini telah menciptakan kesenjangan kota-desa, keterbelakangan desa, dan marjinalisasi ekonomi perdesaan. Pandemi Covid-19 membuka borok itu. Orientasi keliru ini harus dihentikan.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia