OPINI: Tembus 1 Juta Kasus, Bagaimana Selanjutnya?

Ilustrasi Virus Corona (Freepik)

Saat ini, pemerintah masih memperpanjang Pem­ber­lakuan Pembatasan Ke­giat­an Masyarakat (PPKM). Di Jakarta, upaya pem­ba­tas­an ini disebut Pembatasan So­sial Berskala Besar (PSBB) ketat.

Melihat sikap in­kon­sis­ten­si kita semua, ser­ta ber­ubah-ubahnya is­ti­lah dan per­aturan, mem­buat masyarakat ma­­kin sulit memahami ba­gai­mana sebenarnya arah pe­ngendalian penanganan Covid-19 di negeri tercinta. Melihat status PSBB ke­tat, saya sendiri me­ra­sa­kan bahwa tidak ada per­be­­da­­an dalam kehidupan ma­sya­ra­kat.

Saya sedikit punya harapan ketika di malam tahun baru beberapa kota melakukan pen­ja­ga­an yang ketat, polisi dan tentara turun ke jalan menjaga masyarakat agar tidak berkumpul dan hal itu cukup efektif. Kenapa kondisi penjagaan yang ketat ini tidak terus dipertahankan terutama pada malam hari, agar kita bisa mengurangi kasus dulu.

Mengenai istilah PSBB atau PPKM saat ini, saya tidak mau berandai-andai, tetapi me­mang dari awal istilah locked down atau karantina wilayah seperti tabu untuk digunakan atau dijalankan. Saya juga tidak ingin mem­ban­dingkan dengan ne­ga­ra lain, tetapi kita bisa me­li­hat beberapa ne­ga­ra, seperti Australia atau China sudah berhasil me­ngen­dalikan pandemi ini. Se­cara umum peningkatan jum­lah kasus harian juga ma­kin turun di belahan ne­ga­ra lain.

Berbeda dengan negara lain, saya melihat law en­for­cement atau penegakan hu­­kum di negara kita ma­sih le­­­mah. Memang be­be­ra­­pa media kadang kala me­li­put penegakan hukum yang di­la­kukan untuk para pelanggar pro­tokol kesehatan. Namun, tampaknya pe­ne­gak­an hukum tidak di­la­ku­kan secara masif dan kon­sis­ten.

Bencana Alam

Pada saat kita sedang ber­­­­juang menekan angka Co­vid-19, pada awal tahun 20­21, Indonesia mengalami ber­­ba­gai musibah besar, an­­ta­­ra lain banjir besar di 11 k­a­­­bu­paten di Kalimantan Se­­la­­tan dan gempa bumi Ma­­­mu­­­ju. Badan Nasional Pe­­­na­ng­­gulangan Bencana (BNPB) menyampaikan da­­lam akun Twitter-nya, pada Ja­nu­ari 2021 telah terjadi 201 bencana dan sebagian be­sar adalah banjir, yaitu 136 ka­sus.

Musibah ini menyisakan tem­­pat-tempat pengungsian. Berdasarkan data dari BNPB, ada 1.677.133 pen­du­duk terpaksa me­­ng­u­ng­si. Terus te­rang, kita bi­­sa me­li­hat sen­di­ri bahwa agak su­lit me­ne­rap­kan pro­to­kol ke­se­hatan kepada pa­ra korban bencana di peng­ung­sian. Namun ki­ta berharap tidak ter­­jadi pe­ning­katan kasus Co­vid-19 di antara para pe­­ng­ung­si.

Kita boleh sedikit bernapas lega karena saat ini pro­ses­ vak­sinasi Covid-19 su­dah berjalan, walaupun pen­ca­pai­an jumlahnya masih rendah dan ada masalah pada pro­ses re­gis­trasi para calon pe­ne­ri­ma vaksin sehingga vak­sin yang sudah ada ta­­ngan terpaksa belum bisa di­sun­tik­kan.

Hal ini tampaknya sudah disadari oleh Kemenkes dan terlihat upaya yang di­la­ku­kan untuk mem­per­pen­dek pro­ses ini agar pem­be­rian vak­sin dapat di­lak­sanakan de­ngan cepat. Walaupun be­gi­tu, ma­sya­ra­­kat harus te­tap kon­sis­ten da­­lam melaksanakan pro­to­kol kesehatan khususnya 3M, yaitu memakai masker, men­­cu­ci tangan, dan menjaga ja­rak.

Melihat kondisi Indonesia yang tembus 1 juta kasus Covid-19, maka perlu di­la­ku­­kan eva­luasi terhadap upa­ya pem­batasan sosial saat ini karena tampaknya ma­sih be­lum efektif untuk me­nge­nda­­likan jumlah kasus. Jum­lah kasus aktif juga masih ting­­gi yakni di atas 150.000 ka­sus.

Kondisi ini membuat ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan, seperti ruang isolasi dan ICU menjadi sangat terbatas, sebagian bahkan menyampaikan kapasitas ruangan sudah digunakan lebih dari 90%.

Sebagian besar RS sudah meningkatkan tenaga dokter dan perawatnya untuk me­­nga­tasi jumlah kasus yang mem­blu­dak ini. Kapasitas ruang isolasi RS rujukan juga di­min­ta un­tuk ditingkatkan. Bahkan pada sa­tu kesempatan, Menkes me­min­ta kapasitas RS ru­juk­an ditingkatkan sampai 40%.

RS Darurat Wisma Atlet yang awalnya untuk pa­si­en isolasi mandiri, kini me­ng­ubah kebijakannya menjadi ha­nya menerima kasus de­ngan gejala. Beberapa tem­pat yang biasa digunakan un­tuk isolasi mandiri, ka­pa­si­tas­­nya juga sudah penuh.

Tembusnya kasus di atas 1 juta membuat kita ha­rus me­­li­­hat lagi apakah arah ke­­bi­­jak­­an saat ini su­dah te­pat. Se­lain itu, kon­sis­ten­­si dan sinergi dalam pe­ne­rap­an kebijakan merupakan hal penting yang harus di­la­ku­kan. Kita tentu berharap kon­di­si ini tidak terus mem­bu­ruk.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia