OPINI: Dekarbonisasi Transportasi

Uji coba bus listrik Skywell oleh TransJakarta. - Bisnis.com/Dion
03 April 2021 06:37 WIB Eko Sulistyo, Komisaris PLN Aspirasi Share :

Saat meresmikan pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) rute Yogyakarta-Solo awal Maret lalu, Presiden Jokowi mengatakan kelak seluruh transportasi massal di tanah air berbasis listrik. Harapan Kepala Negara ini sesuai dengan komitmen Perjanjian Paris 2015 untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas 2 derajat Celsius.

Melalui UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, pemerintah telah menetapkan target penurunan gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional hingga 2030. Salah satu strategi menurunkan GRK adalah dengan mengurangi pemakaian energi fosil (BBM) secara signifikan, dan percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

KRL Yogyakarta-Solo adalah awalan bagi pengembangan transportasi massal berbasis listrik, seperti halnya bus listrik. Elektrifikasi angkutan publik, utamanya bus, sudah dimulai di Jakarta dan Bali untuk mengejar target rendah emisi pada 2025. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan transportasi publik berbasis listrik sebagai langkah strategis mengurangi emisi karbon.

Selain untuk menciptakan lingkungan hijau, penggunaan transportasi publik berbasis listrik juga menunjukkan keseriusan pemerintah mendorong industri mobil listrik (electric vehicle) di masa depan. Apalagi mengacu pada Our World in Data (2020), transportasi global adalah pecemar utama, dan bertanggung jawab atas 8 miliar metrik ton emisi karbon dioksida atau 24% emisi CO2.

Untuk itu kebijakan pengurangan emisi CO2 pada sektor transportasi publik perlu didukung pasokan listrik dari sumber EBT. Kebijakan ini tidak akan mengurangi emisi secara signifikan bila tidak didukung pembangkit listrik bersumber EBT. Elektrifikasi transportasi tanpa penggantian pasokan listrik berbahan bakar fosil, sejatinya tidak akan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.

Dalam mitigasi perubahann iklim, ikhtiar yang dapat ditempuh adalah dengan mengurangi jumlah emisi GRK di semua sektor, khususnya di sektor industri dan transportasi untuk kemudian memperbesar serapan GRK atau yang secara generik biasa disebut ‘dekarbonisasi’.

Selanjutnya peta jalan dan regulasinya harus dijadikan acuan dan evaluasi bersama mengingat kebijakan ini berkaitan langsung dengan isu perubahan iklim.

Meski saat ini tidak ada negara yang terhindar dari ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid 19, dan kompleksitas ekonomi politik yang menghalangi penurunan secara signifikan emisi CO2 menuju netralitas iklim, dekarbonisasi transportasi harus terus dijalankan.

Transisi ke transportasi rendah karbon ini tidak hanya penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tapi juga pengendalian perubahan iklim. Komitmen pemerintah, utamanya di sektor transportasi, bisa disimak dalam laporan Bappenas (2019) bertajuk Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia.

Laporan ini merupakan panduan dari pemerintah untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan hingga 2045, dijalankan berdasar komitmen rendah karbon.

Harus ada upaya nyata dekarbonisasi tidak hanya penting untuk pemulihan ekonomi tapi juga prospek transportasi berkelajutan dan masa depan iklim kita. Seperti insentif pajak bagi mobil listrik yang diputuskan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini, harus dibaca sebagai upaya pemerintah dalam kemudahan investasi manufaktur kendaraan listrik, termasuk investasi industri baterai.

Regulasi perizinan dan pajak yang semakin ramah, menjadi magnet investasi. Skema seperti ini mendapat respons positif dua raksaksa otomotif, yaitu Toyota (Jepang) dan Hyundai (Korea) untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Segala kemudahan itu diharapkan dapat menarik investasi untuk industri bus listrik untuk mendorong percepatan elektrifikasi transportasi massal. Sejak 2019 pabrikan bus listrik asal China (BYD Auto Mobile) telah merintis kerja sama dengan korporasi dalam negeri dalam pengembangan bus listrik, di mana beberapa unitnya telah diujicobakan di Jakarta.

Berdasar perhitungan PT Transjakarta, bus bertenaga baterai (listrik) lebih kompetitif dari segi keekonomian. Biaya energi menggunakan bus listrik diperkirakan sebesar Rp796 per kWh untuk tiap 1 kilometer (km), jauh lebih murah dibandingkan menggunakan bahan bakar diesel yang bisa mencapai Rp2.575 per km dan gas Rp2.067 per km (Bisnis.com, 25/9/2020).

Upaya mendorong dekarbonisasi yang efektif di sektor transportasi perlu diarahkan pada dua sasaran. Pertama, mendukung pengurangan atau peralihan permintaan moda transportasi. Kedua, mempromosikan penyebaran kendaraan yang lebih bersih. Mengurangi emisi transportasi bukan sekedar urusan investasi dan lingkungan yang mendukung tapi juga visi, kepemimpinan, dan kemauan politik.

Dengan tingginya persaingan global memperebutkan investasi berbasis ekonomi hijau, saatnya Indonesia harus berlari cepat meningkatkan mobilitas rendah karbon dan mempromosikan mobilitas elektronik.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia