OPINI: Menguangkan Masa Lalu


Dalam diskusi di sebuah grup Clubhouse tentang pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis sejarah beberapa pekan lalu, ada banyak yang antusias menyimak. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid turut hadir dalam acara daring tersebut. Setidaknya ada dua hal menarik.

Dalam diskusi di sebuah grup Clubhouse tentang pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis sejarah beberapa pekan lalu, ada banyak yang antusias menyimak. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid turut hadir dalam acara daring tersebut. Setidaknya ada dua hal menarik.

Pertama, anisiatif para penggiat dan alumni sejarawan untuk menghidupkan sektor ini.

Kedua, antusiasme kelompok pemuda milenial dan pelaku bisnis yang menghidupkan bisnis berbasis identitas etnik, seperti pakaian mirip batik dengan corak khas kesukuan. Ini suatu yang positif dan bisa menggenjot devisa Indonesia di masa mendatang, terutama masa pasca-pandemi, dengan lebih baik lagi.

Kemendikbud dan Kemenparekraf, karena itu, bisa bekerja sama dalam menghidupkan sektor ini. Sebab, selama ini unsur ‘pariwisata sejarah’ yang sudah go international kebanyakan masih bertumpu di Bali dan sebagian wilayah Jawa, khususnya Yogyakarta.

Jika pemerintah dengan bantuan swasta bekerja sama dengan baik, potensi pemasukan nasional melalui sektor ini bisa meningkat tajam. Hal positif lain adalah turis lokal dan mancanegara tidak hanya dapat berlibur karena faktor eksotisme alam kita, melainkan juga semakin melek dan sadar dengan perjalanan alam, manusia, dan keterkaitan di antaranya melalui ekonomi dan politik sejak era pra-kolonial, kolonial, hingga masa kemerdekaan dengan baik.

Ini tentu sebuah hal yang patut kita dukung. Sebab, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi untuk menjadikan potensi pariwisata berbasis sejarah ini dengan sebaik-baiknya. Jika kita berkunjung ke salah satu museum terbaik di Jakarta, misalnya Museum Gajah, masih banyak hal yang mesti diperbaiki, seperti soal klasifikasi tema, penjelasan tertulis mengenai banyak artefak, dan visualisasi yang canggih.

Bayangan ini dapat kita pikirkan jika kita sudah berkunjung ke museum keren di Berlin, London, New York atau Paris. Memang museum di beberapa kota di negeri-negeri maju ini ada elemen kolonialisme yang perlu disorot juga tetapi manajemen permuseuman mereka seiring dengan pencerdasan publik.

Sejak abad ke-19, Eropa memiliki kesadaran luas untuk menyimpan arsip dan mendirikan museum sebagai bagian dari politik pengetahuan atau peradaban mereka. Ditambah lagi, di banyak negeri di Amerika dan Eropa selalu ada segmen Islamic arts di dalam museum nasional mereka.

Koleksi yang ada benar-benar menakjubkan. Ada yang dikumpulkan dari masa kolonial, ada pula yang dikoleksi melalui perdagangan. Bahkan artefak sejak zaman Nabi Muhammad hingga masa Usmani dan juga kerajaan Islam di Nusantara kerap kali terwakili dalam museum Barat itu.

Tentu kita tidak bisa meniru seperti itu tapi bisa memaksimalkan pembangunan museum seni Islam yang bagus berdasarkan koleksi nasional kita. Beberapa tahun lalu, kabarnya Direktur Museum Louvre di Paris ingin bekerja sama untuk mendirikan Museum Seni Islam di Jakarta. Sayangnya, kabar ini belum berlanjut pasti. Sebagaimana Museum Louvre bekerja sama mendirikan museum serupa di Abu Dhabi, UEA.

Berdasarkan kabar tahun lalu, yang ada adalah pembangunan Museum Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam sebagai bagian dari kerja sama Yayasan Sejarah Nabi Muhammad dengan Liga Dunia Islam yang berpusat di Riyadh.

Namun, ketimbang ingin menjadikan museum ini sebagai tempat edukasi dan—meminjam istilah tren saat ini—literasi pada sejarah Islam untuk semua orang, museum ini secara polos ingin ‘meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah dan keimanan kepada Allah.’

Tentu ada korelasi antara narasi di museum dengan peningkatan kecintaan pada sesuatu atau seseorang. Persoalannya, pembangunan ini tidak bertumpu pada pengembangan intelektual dan penyebaran informasi selain juga koleksi di dalamnya lebih banyak merupakan replika ketimbang artefak sungguhan.

Ini mengingatkan kita pada simbol dan jargon moralitas dalam dunia pendidikan dan kebudayaan kita. Namun upaya untuk meningkatkan kesadaran ilmiah dan intelektualisme di dalam tubuh masyarakat masih belum maksimal.

Oleh karena itu, seyogianya pembangunan museum, situs budaya, dan destinasi pariwisata berbasis nilai historis ini jangan diserahkan sepenuhnya ke politikus dan pebisnis, melainkan perlu melibatkan para budayawan, sejarawan, pengarsip, antropolog, dan sekelompok ilmuwan lain.

Ini harus terus dilakukan biar politik pengetahuan kita berjalan di rel yang tepat, bukan melulu memikirkan keuntungan berlipat. Terlebih di zaman ketika pemerintah dan pendidik saat ini punya proyek nasional berupa Jalur Rempah.

Ini suatu potensi yang tidak bisa dihitung mundur lagi, mumpung animo kita sedang stabil dalam menggali berbagai narasi dan cerita masa lalu. Satu hal lagi yang sangat perlu dipertimbangkan dalam proyek ekonomi kreatif berbasis sejarah, yaitu bahwa penumpuan pada sejarah di sini bukan suatu eksploitasi hal-hal masa silam untuk dorongan kapital masa kini.

Proyek itu harus menjadikan sejarah sebagai dorongan aktif bagi manusia di masa kini. Bagaimana misalnya kita berefleksi tentang masa lalu kita dan memikirkan masa depan dengan lebih cemerlang.

Maka, alangkah baik jika upaya ekonomi kreatif ini menyokong pembangunan manusia Indonesia melalui produksi sejarawan, pustakawan, arsiparis, dan sejenisnya yang benar-benar profesional. Apakah artinya ekonomi kreatif berbasis sejarah tanpa tumbuh-berkembangnya para sejarawan dan ilmuan profesional lainnya?

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia