OPINI: Menuju Proses Transisi Ekonomi Hijau

Suasana instalasi panel surya dari ketinggian di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya ini sebagai upaya mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan, efektif dan efisien. Bisnis - Himawan L Nugraha
21 Juli 2021 05:57 WIB Delly Ferdian, Peneliti di Yayasan Madani Berkelanjutan Aspirasi Share :

Wajar kalau banyak orang di Indonesia pesimistis jika negara ini mampu melakukan transisi dari ekonomi konvensional yang cenderung eksploitatif terhadap sumber daya alam atau lebih dikenal dengan ekonomi cokelat (brown economy) menuju ekonomi hijau (green economy) yang dianggap bersih dan ramah lingkungan.

Mengapa? Pasalnya, hambatan dan rintangan untuk mewujudkan ekonomi hijau tersebut terbilang begitu kompleks, ibarat tembok yang begitu sulit untuk diruntuhkan.

Indonesia masih berkutat dengan ekonomi yang ditopang oleh kegiatan eksploitatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Hal tersebut dipilih, karena dianggap sebagai jalan tercepat untuk mendapatkan keuntungan dengan ongkos yang terbilang murah.

Indonesia masih sangat bergantung dengan bahan bakar fosil (fossil fuel). Hampir setiap kegiatan produksi harus ditopang oleh sumber daya yang berasal dari fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketergantungan pada bahan bakar fosil menjadi salah satu hambatan besar yang membuat transisi menuju ekonomi hijau agaknya hampir mustahil.

Dalam sejarahnya, bukan hanya Indonesia yang memiliki ketergantungan yang sangat kuat dari bahan bakar fosil tapi juga hampir semua negara di dunia. Namun, banyak negara maju mulai meninggalkan energi fosil, karena jelas energi baru terbarukan lebih menguntungkan secara ekonomi maupun ekologi.

Laporan dari University of Technology Sydney bertajuk Fossil Fuel Exit Strategy: An orderly wind down of coal, oil and gas to meet the Paris Agreement mengungkapkan bahwa energi terbarukan tidak hanya menguntung secara ekonomi tapi juga selaras dengan target iklim dunia.

Laporan ini juga menyebut bahwa negara-negara dunia tidak lagi membutuhkan pengembangan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi primer. Bahkan, investasi baru di proyek energi batu bara dan migas kemungkinan besar akan terhenti karena dari sisi ekonomi, energi terbarukan lebih menguntungkan, terutama matahari dan angin.

Proses produksi besar-besaran yang ditopang batu bara memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, salah satunya pelepasan gas karbondioksida dan banyak gas lainnya.

Sederhananya, karbondioksida dan banyak gas lain tersebut yang lepas ke langit akibat dari pemanfaatan energi kotor akan membentuk selimut atmosfer yang menyebabkan panas matahari yang dulunya dilepas langsung ke luar angkasa, malah terperangkap di bumi.

Alhasil, bumi terserang penyakit yang namanya perubahan iklim atau kini yang dikenal sebagai krisis iklim.

Dalam kacamata ekonomi, biaya yang disebabkan oleh proses produksi seharusnya menjadi bagian dari biaya yang harus dikeluarkan. Faktanya, selama ini pasar gagal dalam menghitung biaya dan dampak negatif yang ditimbulkan, baik fisik maupun non fisik. Kegagalan pasar tersebut dikenal sebagai eksternalitas.

Ekonom yang juga mantan penasehat pemerintah Inggris dalam bidang ekonomi perubahan iklim, Nicholas Herbert Stern, mengatakan bahwa eksternalitas terparah yang pernah dialami manusia adalah krisis iklim.

Tidak lain semua itu karena selama ini dunia tidak menghitung batas dari pemanfaatan energi kotor. Ekspansi bisnis yang juga kurang memperhitungkan eksternalitas juga dinilai ada dalam kegiatan pembukaan lahan perkebunan sawit secara masif.

Memang benar bahwa ketika bisnis ini berjalan, secara kasat mata lapangan pekerjaan akan tumbuh, ekonomi pun akan berkembang karena lahan yang sebelumnya tidak produktif secara ekonomis, disulap menjadi lahan yang mampu menghasilkan banyak uang.

Di sisi lain, ekspansi bisnis yang begitu masif dengan cara membuka lahan cenderung dilakukan dengan mengorbankan keberadaan hutan yang fungsinya secara ekologis sangat besar bagi kehidupan di masa depan.

Untuk melompat dari ekonomi cokelat ke ekonomi hijau, ada dua kunci utama yang harus dijalankan dengan baik. Pertama, edukasi terkait peran aktif masyarakat. Cara yang paling sederhana menuju ekonomi hijau adalah dengan dengan edukasi ekonomi hijau kemudian peran aktif masyarakat yang dimulai dengan pemanfaatan energi bersih dari diri sendiri.

Misalnya, setiap individu dapat berkontribusi dengan mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan transportasi publik. Kemudian, mulai menanam pohon dan melakukan pola hidup sehat yang ramah lingkungan di kediaman masing-masing.

Tidak hanya itu, pemanfaatan solar panel di tengah masyarakat juga sangat tepat sebagai awal menuju energi bersih.

Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat dimanfaatkan sebagai pilot project penerapan pemanfaatan panel surya yang paling tepat karena perguruan tinggi harus terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penerapan nilai-nilai ekonomi hijau.

Kedua, komitmen hijau pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah dan pihak swasta mengambil peranan yang paling besar dalam transisi menuju ekonomi hijau. Pemerintah harus siap dengan regulasi, grand design, serta skema pendanaan untuk mengimplementasikan program-program menuju ekonomi hijau.

Sedangkan pihak swasta harus menjadi tokoh utama dalam penerapan bisnis berkelanjutan menuju ekonomi hijau. Kolaborasi adalah jembatan terbaik untuk transisi dari ekonomi kotor ke ekonomi hijau yang mampu menyeimbangkan antara ekonomi dan lingkungan tanpa harus mengorbankan salah satu di antaranya.

Sumber : Bisnis Indonesia