Advertisement
OPINI: Siasat UMKM Naik Kelas

Advertisement
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong roda perekonomian pada tahun 2022. UMKM diharapkan bisa menjadi salah satu bagian dari strategi pemerintah dalam menerapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Beragam upaya yang dilakukan pemerintah untuk UMKM untuk tahun depan bukanlah tanpa alasan, selain sebagai sektor yang memberikan kontribusi besar dalam kue ekonomi dalam negeri, UMKM menjadi salah satu faktor yang terdampak cukup berat dengan adanya pandemi Covid-19.
Hal ini terjadi karena UMKM umumnya lebih rapuh secara finansial dan memiliki kas penyangga yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha besar. Kondisi ini dipersulit karena UMKM kesulitan memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia, karena hanya bergantung pada utang dari bank ataupun juga menahan laba tahun berjalan.
Berikutnya, UMKM harus diakui tertinggal dalam hal mengadopsi alat dan teknologi digital yang sebenarnya membantu ketahanan dalam periode krisis pandemi seperti saat ini. Dalam konteks Indonesia, hal ini terkonfirmasi dari keterlibatan UMKM di Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital yang relatif kecil.
Data Pelaku UKM yang memanfaatkan teknologi digital terutama platform seperti e-commerce hanya mencapai 14 juta pelaku UMKM atau 22% dari total pelaku UMKM secara nasional.
Namun, ruang diskusi dalam mendorong UMKM agar bisa naik kelas tentu tidak hanya sebatas mendorong mereka untuk lebih banyak terlibat dalam GVC. Dalam tahapan mendorong UMKM untuk bisa naik kelas, keterlibatan UMKM dalam GVC menjadi penting, hanya saja perlu diingat bahwa kebijakan GVC dalam UMKM tidak bisa bekerja secara optimal jika masalah fundamental UMKM tidak terselesaikan secara tuntas.
Masalah akses permodalan misalnya. Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 menunjukkan mayoritas UMKM khususnya usaha mikro dan kecil mengandalkan modal dari kantong sendiri ataupun sumber informal seperti misalnya rentenir.
Sebenarnya pemerintah punya flagship program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat yang memberikan akses permodalan perbankan bagi UMKM yang dikategorikan feasible. Hanya, pihak perbankan sebagai kreditur seringkali menghadapi beberapa kendala seperti banyak calon debitur yang sifatnya tidaknya bankable dan kehatian-hatian bank dalam menyalurkan kreditnya.
Idealnya ada lembaga yang bisa menghimpun dan penyaluran permodalan bagi UMKM secara terintegrasi dalam berbagai skema. Dalam konteks Indonesia, tugas dan fungsi di atas sebenarnya dapat diemban oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai salah satu BUMN yang mempunyai misi meningkatkan akses pembiayaan UMKM.
ALOKASI DANA
Nantinya, PNM mengintegrasikan segala alokasi dana yang diperuntukkan untuk UMKM seperti misalnya dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disediakan oleh beberapa BUMN, ataupun pembiayaan ultra mikro dari Kementerian Keuangan. Dengan penghimpunan dan penyaluran pembiayaan yang lebih terintegrasi, pemerintah bisa memperkecil resiko overlapping penerima bantuan atau bantuan yang tidak tepat sasaran.
Selain permodalan, UMKM juga membutuhkan dukungan dan pendampingan baik itu dalam bentuk mencari informasi akses pasar, ketentuan regulasi, hingga penyesuaian teknologi. Belajar dari Korea Selatan, dalam mendorong perkembangan UMKM-nya, Korsel membentuk dan melibatkan beragam lembaga/institusi seperti misalnya Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs yang bertujuan mendukung riset dan pengembangan UMKM, hingga Small Business Distribution Center untuk membantu pemasaran UMKM.
Untuk mengadopsi apa yang dilakukan oleh Korsel pemerintah bisa melakukan dengan dua cara, yang pertama meningkatkan peran dari SMESCO sebagai unit layanan yang bertujuan memberikan informasi dan layanan akses pasar kepada UMKM dalam skala yang lebih luas. Di samping itu, pemerintah juga bisa melakukan revitalisasi terhadap Dinas Koperasi dan UMKM di setiap daerah.
Dalam pelaksanaan di atas, diperlukan kolaborasi yang harmonis antara para pemangku kepentingan. Kolaborasi ini tidaklah mudah karena harus melibatkan berbagai pihak baik di pusat maupun daerah. Tidak mudah memang, tetapi kolaborasi ini merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan. Kita berpacu dengan waktu dalam mendorong UMKM untuk naik kelas.
BACA JUGA: Laptop Harga 6 Jutaan Terbaik, Mulai Axioo Mybook Hingga Acer Aspire
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Pemkab Temukan Data Baru, Ternyata Hari Jadi Gunungkidul Bukan 27 Mei
Advertisement

Sinopsis Hati Suhita, Film yang Bikin Banyak Penonton Menangis
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement