Punggawa Penyalur Program PEN

Indra Widjajanto Matias. - Ist.
08 Desember 2021 12:57 WIB Indra Widjajanto Matias Aspirasi Share :

Dana yang telah disalurkan untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di DIY mencapai Rp2,39 triliun. Jumlah ini setara dengan 16,5% APBN untuk DIY tahun ini. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut disalurkan melalui beberapa cluster.

Tujuannya untuk melindungi 3,67 juta jiwa penduduk DIY dari adanya dampak pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat perlu segera didongkrak dengan harapan akan memulihkan roda perekonomian. Lantas, cluster apa saja dan siapa yang menjadi punggawa penyalur program PC PEN di DIY ?


Program PC PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PC PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal dan UMKM.

Program PC PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.


Daya beli masyarakat DIY yang menurun perlu segera dipulihkan. Secara agregat, daya beli masyarakat akan meningkatkan konsumsi dalam negeri sebagai penggerak ekonomi. Oleh karena itu Pemerintah melalui program PC PEN menyalurkan berbagai bantuan. Untuk DIY, bantuan yang telah tersalur dalam cluster Kesehatan senilai Rp136 miliar dan untuk cluster Program Prioritas telah tersalur Rp2,2 triliun.
Cluster Kesehatan yang dilaksanakan di DIY meliputi Belanja Diagnostic sebesar Rp49 miliar dan Belanja Penanganan Covid-19 sebesar Rp87 miliar. Belanja diagnostic meliputi pemeriksaan sampel penyakit dan pengadaan bahan laboratorium. Sedangkan untuk belanja penanganan covid-19 meliputi layanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas, layanan karantina kesehatan di bandar udara, layanan kesehatan pada situasi khusus, dan layanan umum penanganan covid-19.


Cluster Program Prioritas meliputi program padat karya K/L senilai Rp848 miliar, pariwisata senilai Rp646 miliar, ketahanan pangan (food estate) senilai Rp762 miliar, dan ICT senilai Rp658,7 juta. Program padat karya K/L meliputi operasi dan pemeliharaan sarpras SDA, peningkatan kapasitas jalan nasional, perlindungan tanaman pangan, pengelolaan air irigasi untuk pertanian, penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang layak, serta pengembangan jaringan air tanah dan air baku. Program pariwisata dialokasikan untuk pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan dan pengaman pantai. Pada program ketahanan pangan digunakan untuk pengelolaan produksi dan sistem pembenihan, penyediaan benih dan bibit, pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi, serta pengembangan teknologi pertanian.


Apabila dihitung keseluruhan penerima bantuan yang telah disalurkan Pemerintah, 1,83 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di provinsi DIY telah menerima manfaat yang diberikan. Artinya, Pemerintah sudah menjangkau lebih dari 50% penduduk DIY untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Bantuan ini belum termasuk subsidi tagihan listrik bagi pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA.


Proses penyaluran berbagai bantuan tersebut tentu melibatkan beberapa institusi. Setidaknya ada 4 institusi yang mempunyai peran strategis dalam mendukung keberhasilan penyaluran program PC PEN di DIY.


Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
KPPN merupakan instansi pemerintah pusat dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Terdapat 3 KPPN di provinsi DIY, yaitu KPPN Yogyakarta, KPPN Wates, dan KPPN Wonosari. Ketiga KPPN tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapat asistensi, supervisi, dan pembinaan dari Kanwil DJPb Provinsi DIY. KPPN mempunyai peran strategis menyalurkan seluruh bantuan pemerintah. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank. Melalui sistem yang terintegrasi dengan perbankan, pada hari yang sama sejumlah uang yang disebutkan dalam SP2D dipindahkan/ditransfer dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan. Sebelum menerbitkan SP2D, KPPN menguji validitas tagihan baik formal maupun substansi terkait alokasi pagu, nama penerima, nomor rekening, dan dokumen pendukung penyaluran bantuan. Untuk mempercepat proses pencairan dana bantuan, KPPN perlu kolaborasi, koordinasi dan sinergi dengan satuan kerja (satker) yang mengajukan tagihan. Juga terhadap pelaksana kegiatan penyaluran dana bantuan termasuk

Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah (Pemda)
Pemda yang dimaksud meliputi Provinsi, Kota, Kabupaten, dan Desa. Dalam rangka pelaksanaan program PC PEN, Pemda mendapat alokasi transfer ke daerah dari dana APBN. Penyaluran bantuan yang dilaksanakan Pemda berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Melalui SP2D yang diterbitkan KPPN, Bank memindahkan uang dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sedangkan untuk penyaluran BLT Dana Desa, uang ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Peran strategis Pemda adalah memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan baik spesifikasi maupun output yang harus dicapai. Peran strategis Desa adalah menyalurkan BLT Dana Desa kepada para penerima manfaat. Harapannya semua bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.


Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)
Himbara yang dimaksud adalah Bank BRI, BNI, Mandiri dan BTN. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, uang negara ditempatkan pada keempat bank tersebut. SP2D yang diterbitkan KPPN juga tertuju pada keempat bank tersebut. Apabila penerima bantuan mempunyai rekening di luar Himbara, maka SP2D ditujukan ke BTN. Selanjutnya oleh BTN akan ditransfer ke bank penerima bantuan. Misalnya rekening penerima bantuan Bank BPD DIY Cabang Sleman, maka oleh BTN uang akan ditransfer ke BPD DIY dan selanjutnya dipindahbukukan ke Bank BPD DIY Cabang Sleman. Peran strategis pihak perbankan adalah kecepatan transfer ke rekening penerima dengan jumlah yang tepat. Apabila terjadi retur pembayaran (terdapat perbedaan nama dan pemilik rekening penerima) maka uang akan dikembalikan ke Kas Negara yang menampung dana retur. Penyelesaian retur dengan cara memperbaiki dokumen tagihan terkait nama dan nomor rekening penerima. Hal ini memerlukan sinergi antara KPPN, satker yang mengajukan pembayaran, dan bank tempat penerima membuka rekening.


Satuan Kerja (Satker)
Satker yang dimaksudkan adalah instansi pemerintah pusat yang memperoleh alokasi pagu APBN. Satker mengajukan tagihan kepada KPPN berupa Surat Perintah Membayar (SPM). Atas dasar SPM tersebut, KPPN menerbitkan SP2D. Satker harus memastikan seluruh penerima bantuan sesuai kategori yang dipersyaratkan. Untuk penyaluran bantuan cluster Perlindungan Sosial, satker berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam hal ini Dinas Sosial. Sedangkan untuk cluster Kesehatan, koordinasi dilakukan bersama dengan Dinas Kesehatan. Koordinasi meliputi nama penerima bantuan, jadwal pencairan, dan jumlah bantuan. Pada cluster Program Prioritas, satker berperan menyalurkan bantuan pada proyek/kegiatan padat karya sesuai peruntukannya. Harapannya satker mampu menyalurkan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.


Nampak dari uraian diatas, bahwa keempat institusi mutlak memerlukan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi yang berkelanjutan dalam rangka penyaluran program PC PEN. Yang terpenting adalah kecepatan dan ketepatan waktu dan jumlah dana bantuan sampai ke tangan para penerima. Kondisi demikian merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan program PC PEN di DIY.

Mari bersama kita dukung para punggawa penyalur program PC PEN dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk bersama-sama menggunakan instrumen keuangan negara secara fleksibel, dinamis, responsif, namun tetap akuntabel dan transparan. Semoga perekonomian DIY cepat pulih, para pelaku usaha lebih produktif dan maju, masyarakat kembali beraktivitas dengan aman dan sehat.

*Penulis adalah Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Yogyakarta