OPINI: Pandemi dan Perlambatan Pemulihan Ekonomi

Seorang tenaga kesehatan mengambil swab dari seorang penumpang untuk tes PCR Covid-19 sebelum bepergian ke Uganda, di tengah penyebaran Virus Corona varian baru, Omicron, di Bandara Internasional O.R. Tambo di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (28/11/2021). - Antara

Dalam laporan Regional Economic Outlook (REO) Oktober 2021, IMF melihat risiko pandemi yang cenderung meningkat sejak April 2021 mengakibatkan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik. IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan itu untuk tahun ini sebesar 1,1% menjadi 6,5%.

Revisi proyeksi pertumbuhan juga terjadi untuk Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan 3,2%, turun dari 4,3% pada proyeksi April. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan ini antara lain disebabkan karena cepatnya penyebaran Covid-19, khususnya varian Delta, di saat tingkat vaksinasi masyarakat yang masih rendah.

Meskipun peningkatan permintaan ekspor manufaktur oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat (AS) membantu pemulihan, realisasi pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik pada paruh pertama 2021 belum sesuai harapan.

Sektor manufaktur memang terbantu oleh naiknya permintaan produk-produk terkait pandemi. Namun, sektor jasa dan ritel perlu waktu lebih lama untuk dapat pulih kembali.

Seiring cakupan vaksinasi yang meningkat, ekonomi kawasan Asia diproyeksikan dapat tumbuh 5,7% pada 2022 atau 0,4% lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya di April 2021.

Walau demikian, laju pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Pasifik diperkirakan masih berada dibawah tren sebelum pandemi. Peningkatan laju inflasi masih menjadi salah satu isu utama perekonomian dunia. Namun, laju kenaikan harga-harga di kawasan Asia diproyeksikan lebih moderat dibandingkan dengan kawasan lain.

Kenaikan harga komoditas, hambatan rantai pasokan global, serta kenaikan biaya logistik diperkirakan lebih berdampak pada ekspor dibandingkan dengan dampaknya pada produksi domestik. Hal ini juga menjadi faktor rendahnya laju inflasi di Indonesia, di samping dampak varian Delta terhadap keyakinan masyarakat yang juga berimbas pada turunnya tekanan harga.

Oleh karena itu, kebijakan moneter di kawasan Asia Pasifik relatif tidak seketat kawasan lain. Negara-negara berkembang di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, masih mempertahankan kebijakan moneter akomodatif untuk membantu pemulihan ekonomi. Kondisi ini cukup berbeda dengan negara-negara berkembang di kawasan lain.

IMF melihat masih terdapat beberapa risiko terhadap laju pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik. Di bidang kesehatan, ketidakpastian atas pandemi, tingkat vaksinasi, serta melemahnya efikasi vaksin terhadap varian-varian baru merupakan beberapa risiko utama yang perlu menjadi perhatian.

Di bidang ekonomi, hambatan pada rantai pasokan global dan potensi dampak ikutan kebijakan Federal Reserve untuk mengurangi stimulus terhadap ekonomi AS juga perlu terus menjadi perhatian.

Memperhatikan tantangan-tantangan tersebut, prioritas utama bagi Indonesia dan negara lain di Asia Pasifik adalah mengatasi krisis kesehatan. Akselerasi program vaksinasi serta upaya mendorong akses yang adil terhadap vaksin bagi seluruh negara menjadi isu utama.

Selain itu, dukungan kebijakan makroekonomi juga perlu dilanjutkan dengan target yang terstruktur untuk membantu masyarakat dan sektor perekonomian yang paling rentan hingga terjadinya pemulihan ekonomi dan pandemi yang lebih terkendali.

IMF juga akan terus menyuarakan pentingnya kebijakan fiskal yang disusun dalam kerangka jangka menengah untuk menjaga kredibilitas dan beban pembiayaan yang terjangkau. Di sisi lain, bank sentral perlu selalu siap mengantisipasi jika perekonomian tumbuh lebih cepat dari perkiraan dan menyebabkan munculnya risiko kenaikan ekspektasi inflasi.

Kebijakan akomodatif Bank Indonesia akan membantu perekonomian seiring berjalannya pemulihan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dilaksanakan dengan baik, khususnya untuk membantu masyarakat prasejahtera dan usaha mikro, kecil dan menengah. Ketika aktivitas ekonomi kembali pulih, dukungan ini akan berkurang dengan sendirinya.

Pada saat bersamaan, reformasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dan membantu mengembalikan defisit anggaran di bawah tingkat 3% dari Produk Domestik Bruto.

Kebijakan defisit yang terjaga selama ini telah membantu Indonesia membangun kredibilitas fiskal. Reformasi struktural yang berkelanjutan seperti pelaksanaan Omibus Law Cipta Kerja dan pengesahan Omnibus Law Sektor Keuangan akan memberikan efek positif dalam memperkuat pertumbuhan jangka menengah.

Selain itu, reformasi struktural dan investasi pada sektor-sektor pertumbuhan baru, termasuk sektor digital, pendidikan dan ekonomi hijau akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

IMF memandang bahwa posisi Indonesia sebagai Presiden G20 untuk 2022 memberikan peluang besar dalam banyak hal. Posisi ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berperan aktif mendorong reformasi global dalam mengatasi isu perubahan iklim melalui pengembangan ekonomi hijau serta menciptakan laju pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan.

Melalui penyusunan kebijakan makroekonomi yang kuat dan menjadi pengusung isu-isu ekonomi global, Indonesia dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih sejahtera, tidak hanya bagi rakyat Indonesia tetapi juga dunia.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia