OPINI: Sistem Pangan Nusantara

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau lokasi lumbung pangan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Selasa 23 Februari 2021 / Twitter jokowi
24 Desember 2021 06:07 WIB Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Aspirasi Share :

Salah satu pelajaran penting dua tahun pandemi adalah menenggang alam. Kita patut memeriksa bagaimana makanan bisa masuk ke tubuh. Bagaimana makanan diproduksi, diperdagangkan, didistribusikan, dan dikonsumsi secara adil dan berkelanjutan?

Empat aspek ini inti sistem pangan, yakni jejaring kompleks terkait aktivitas memproduksi, memproses, mengangkut, dan mengonsumsi makanan (UN Food System Summit, 2021).

Sayangnya, sistem pangan dunia saat ini rapuh, tak adil, dan tak berkelanjutan. Pasalnya, 1 dari 10 orang kurang gizi dan 1 dari 4 orang obesitas. Pangan saat ini sejatinya cukup untuk 1,5 kali jumlah warga bumi. Namun pangan yang melimpah tak mengalir ke yang perlu tapi ke yang berduit. Postulat peraih Nobel Ekonomi 1998 Amartya Sen berlaku: akses dan kebebasan lebih penting dari ketersediaan.

Perubahan iklim dan pandemi telah memperburuk ketahanan pangan global. Sebanyak 720 juta—811 juta orang kelaparan pada 2020 (FAO, 2021). Situasi Indonesia tak lebih baik. Kala pandemi, jumlah orang miskin kembali naik jadi dua digit menjadi 10,19% pada September 2020 dan 10,14% pada Maret 2021. Barisan penganggur mengular, PHK menumpuk, dan tak sedikit yang tiba-tiba kehilangan penghasilan. Program bansos dapat mengurangi beban rumah tangga.

Akan tetapi, bagi kelompok miskin mereka harus merealokasi keranjang pengeluaran. Kala aneka coping mechanism tak menolong, mereka terancam kelaparan. Ketika pandemi baru mulai, krisis pangan bergema di Indonesia. Aneka resep diracik. Salah satunya membangun lumbung pangan, yang belakangan dibelit aneka masalah.

Krisis pangan tak mampir ke Indonesia karena kemurahan alam. Namun di balik kondisi yang ‘baik-baik saja’ tersingkap situasi riil, yaitu kerapuhan sistem pangan. Ini termanifestasi pada banyak hal: produksi melimpah tak terserap pasar, harga anjlok, dan petani kian terpuruk.

Sistem pangan kita rapuh jauh sebelum pandemi. Pertama, sistem pangan terpusat di Jawa. Jawa penghasil utama padi (51,7% produksi nasional), jagung (54,1%), kedelai (62,3%), gula (61,2%), dan lainnya. Peran provinsi lain kecil. Kedua, sistem pangan bergantung pada sedikit komoditas, terutama beras. Lewat evolusi panjang, pola makan berubah jadi monokultur (beras).

Ketiga, sistem pangan boros, yang ditandai food loss and waste nomor dua dunia setelah Saudi Arabia. Rantai pasok sistem pangan juga panjang. Keempat, sistem pangan bertumpu pada petani gurem dan miskin, yang jumlahnya 15,80 juta rumah tangga (58,07% dari total rumah tangga petani).

Kelima, sistem pangan bertumpu pada mekanisme pasar berikut instrumen stabilisasi terbatas dan konsentrasi distribusi di tangan segelintir pelaku. Keenam, sistem pangan bertumpu pada sumber daya terbatas, rentan, dan tak berkelanjutan. Kerapuhan jadi sempurna karena integrasi hulu-hilir lemah.

Ke depan, sistem pangan harus ditransformasi secara holistik, mengintegrasikan peran semua aktor, institusi, dan organisasi terkait. Tak cuma fokus pada produksi dan ketersediaan, tapi juga mengintegrasikan relasi, peran, dan sistem lainnya, seperti sistem kesehatan, ekologi dan iklim, sains, sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan.

Dari sisi produksi, harus diracik model berkelanjutan berbasis empat pilar, yaitu layak secara ekonomi, teknologi adaptif, tak merusak lingkungan, dan diterima warga. Dari sisi perdagangan harus diracik sistem perdagangan adil. Sebagai penyumbang terbesar dalam sistem rantai pangan, petani harus mendapatkan nilai tambah terbesar.

Negara perlu menjamin struktur pasar yang menjadi fondasi pertanian adalah struktur pasar yang adil. Dari sisi distribusi, mesti diracik model yang efisien, berkelanjutan, dan minim jejak karbon. Sistem ini berjodoh dengan model konsumsi pangan setempat, yang menumpukan pangan pada produksi setempat, baik level negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan bahkan desa.

Model ini mengandalkan konsumsi pangan produksi sendiri. Bila kurang, baru disuplai dari luar (daerah). Model ini menyandarkan pada keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.

Hasil akhir yang diharapkan tentu menekan dampak buruk lingkungan akibat food miles: jejak karbon yang timbul akibat perjalanan makanan dari tempat ia tumbuh hingga disantap. Pertanian skala kecil dan pertanian keluarga, dua entitas penyedia utama pangan negeri ini tetap jadi pilar terpenting penjaga sistem pangan yang riil.

Mereka perlu perhatian khusus. Selain jumlahnya besar, pertanian jenis ini bisa jadi solusi kemiskinan dan kelaparan, lebih produktif, ramah kearifan lokal dan perubahan iklim. Dengan memanusiakan lewat pendekatan kesejahteraan, akan tercipta aneka sistem pangan lokal berikut pola makan khas, seperti di masa lalu.

Aneka sistem pangan dan pola makan khas daerah, sebut saja sistem pangan Nusantara, harus dipandang bagian dari kultur dan nilai masyarakat. Transformasi sistem pangan selain lebih adil, juga lebih berkelanjutan.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia