OPINI: Kesenjangan Literasi Keuangan

Kesenjangan merupakan tantangan terbesar dalam memajukan literasi keuangan Indonesia di era digital. Pasalnya, tuntutan zaman sudah berubah total serta situasi, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang membawa model interaksi baru hingga pemanfaatan produk keuangan.

Kondisi ini memaksa seluruh pemangku kepentingan, termasuk konsumen produk keuangan untuk beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi. Salah satunya mengenai bagaimana memperoleh informasi produk keuangan yang tepat. Digitalisasi adalah jawaban dari masalah ini sekaligus memunculkan tantangan baru yang disebut dengan kesenjangan.

Apa saja kesenjangan itu? Pertama, kesenjangan infrastruktur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dominan di wilayah barat Indonesia, khususnya ibu kota dengan indeks pembangunan tertinggi (7,46%).

Di sisi lain indeks pembangunan terendah berada di wilayah timur Indonesia yakni Papua (3,35%). Kesenjangan ini akhirnya berdampak pada besar dan kecilnya kesempatan dalam mengakses produk keuangan yang kredibel.

Informasi dapat diakses lebih mudah dan leluasa bagi penduduk yang tinggal di kawasan yang maju infrastrukturnya, sedangkan kawasan yang pembangunannya terbelakang harus berusaha lebih keras.

Melalui riset Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2020 tentang International Survey of Adult Financial Literacy, pembangunan infrastruktur yang tidak merata juga menimbulkan tantangan lainnya, yang kemudian berkaitan dengan kesenjangan yang kedua, yakni, pengetahuan.

Persentase pengetahuan penduduk dewasa Indonesia terhadap produk keuangan hanya 34,5%. Adapun persentase minimum yang ditetapkan OECD adalah 50%. Tidak hanya itu, kesenjangan pengetahuan juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang mudah tergiur dengan konsep investasi berkedok keuntungan besar dalam jangka waktu singkat tetapi tidak paham profil risiko dari investasi tersebut.

Bukti konkretnya adalah total kerugian akibat investasi bodong yang mencapai Rp2,5 triliun per Juli 2021 sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi.

Kesenjangan yang ketiga menyangkut masalah kebijakan. Hal ini karena data dan riset yang kurang komprehensif cenderung mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Alhasil, wilayah yang tertinggal pembangunannya akan semakin terpuruk karena tidak dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM).

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga menganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Tantangan terbesar dari kesenjangan ini adalah bahwa tidak semua kebijakan yang diambil dan diimplementasikan pemerintah akan berdampak positif bagi semua kalangan masyarakat serta dibutuhkan biaya yang signifikan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan infrastruktur.

Ibarat bom waktu, apabila keputusan yang diambil terlalu lama akan berdampak fatal tetapi jika terlalu dini juga berbahaya. Butuh kecermatan dalam pengambilan keputusan melalui diskusi dengan berbagai para pemangku kepentingan dan lembaga pemerintah agar tercipta sinergi dan visi yang sama untuk mendongkrak kesenjangan ekonomi di negeri ini.

Berdasarkan berbagai tantangan di atas maka diperlukan strategi jitu untuk mengatasinya, seperti peningkatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan lembaga internasional dalam mendukung pengembangan infrastruktur serta SDM. Langkah yang diambil tidak boleh tergesa-gesa sehingga perlu pertimbangan yang matang berdasarkan hasil riset dan kajian empiris.

Berkenaan dengan itu, transformasi merupakan jawaban dalam mengatasi kesenjangan ini, khususnya bagi SDM agar mampu berdaya saing tinggi hingga tingkat global.

Transformasi tersebut sebaiknya ditujukan kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang tidak memperoleh kesempatan dalam mengakses produk keuangan serta kelompok usia muda yang dimulai dari para siswa sekolah.

Pada kelompok pertama diberikan sosialisasi berbasis digital untuk memperoleh akses keuangan yang tepat guna, serta pelatihan dalam memanfaatkan teknologi agar mampu mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari produk keuangan.

Bagi kelompok kedua yaitu usia muda, perlu adanya mata pelajaran khusus yang membuka wawasan literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan nasional, baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.

Hasil yang ingin dicapai adalah agar kelompok usia muda mengerti betapa penting dan menyenangkannya mengenal produk keuangan dengan modul pembelajaran yang bersifat digital. Tujuannya agar literasi keuangan serta digitalisasi menjadi gaya hidup masyarakat yang saling melengkapi dan bersahabat.

Niscaya, jurang kesenjangan lambat laun akan sirna dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah negeri ini merata dan berkesinambungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia