Advertisement

OPINI: Iklim dan Ekonomi Kelautan

Muhamad Karim, Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
Sabtu, 24 September 2022 - 06:07 WIB
Maya Herawati
OPINI: Iklim dan Ekonomi Kelautan Pedagang melakukan penawaran saat proses pelelangan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera, Desa Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO - Ampelsa

Advertisement

Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan kekhawatirannya soal dampak perubahan iklim terhadap perekonomian Indonesia. Dia merujuk riset lembaga asal Swiss tahun 2021 yang meramalkan ekonomi dunia bakal kehilangan lebih 10% bila mengabaikan kesepakatan Paris.

Tahun 2030, PDB Indonesia diperkirakan merosot hingga 45%. Imbas krisis iklim Indonesia merugi Rp112,2 triliun (0,5%) PDB tahun 2023 (CNBC, 2022). Kekhawatiran Menkeu bukan tak beralasan. Indikator perubahan iklim seperti emisi gas rumah kaca (EGRK), tingginya permukaan laut, banjir rob, kenaikan suhu air laut hingga keasaman air laut jadi “alarm” bagi setiap negara.

Makanya mitigasi dan adaptasi jadi keniscayaan. Sektor kelautan juga mengalami hal serupa. Penulis menyorot dampak perubahan iklim terhadap ekonomi kelautan.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Perubahan iklim global telah memicu kerugian ekonomi global dan sektor kelautan. Ragam penelitian mengonfirmasinya.

Pertama, perubahan iklim menguras pendapatan ekonomi global hingga 23% pada tahun 2100. Burke et al (2018), memperkirakan nilai kumulatifnya sebesar US$20 triliun tahun 2100 jika pemanasan global hanya sebatas 1,5 derajat celcius.

Kedua, penelitian Kalkuh & Wenz (2020) di 70 negara memperkirakan kenaikan suhu permukaan rata-rata global sekitar 3,5 derajat celcius bakal mengurangi output-nya sebesar 7%—14% pada tahun 2100. Kerusakan terbesar berlangsung di daerah tropis berpenduduk miskin. Mereka memperkirakan biaya sosial karbon akibat kehilangan produktivitas berkisar US$73—US$142/tCO2 tahun 2020. Nilainya bakal melonjak US$92—US$181/tCO2 tahun 2030. Nilai-nilai ini tak termasuk imbas kerusakan non-pasar akibat kenaikan permukaan laut.

Ketiga, Lam et al (2016) memproyeksikan, pendapatan tahunan perikanan global merosot sekitar US$10 miliar hingga 2050. Persentasi penurunan rata-rata potensi tangkapan maksimum terbesar bakal dialami negara-negara pulau kecil seperti Tuvalu (79%) dan Kiribati (70%).

Keempat, Cheung et al (2021) mengatakan bahwa kenaikan suhu ekstrem dua dekade terakhir berimbas dan merugikan keanekaragaman hayati laut, fungsi ekosistem, dan jasanya. Mereka memproyeksikan bahwa ketika suhu ekstrem rata-rata tahunan tinggi berlangsung di zona ekonomi eksklusif (ZEE), maka mengurangi biomassa ikan dan invertebrate sebesar 77%. Imbasnya, potensi tangkapan maksimum merosot 6%.

Kelima, riset Nguyen (2022) secara khusus mengonfirmasi dampak buruk perubahan iklim terhadap sektor perikanan. Kenaikan suhu air laut menurunkan, ukuran, stok dan produksi perikanan Vietnam akibat jenis ikan tropis bermigrasi ke daerah lebih nyaman/beriklim sedang. Hasil tangkapannya diperkirakan bakal merosot 35%—45% hingga pertengahan abad 21, bahkan mencapai 45%—80% hingga akhir abad 21.

Advertisement

Keenam, Cinner et al (2022) menganalisis potensi dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan dan pertanian dari 72 komunitas pesisir lima negara Indo-Pasifik yaitu Indonesia, Madagaskar, Papua Nugini, Filipina, dan Tanzania.

Ketujuh, laporan terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022 merilis bahwa kenaikan suhu lautan memaksa ikan bermigrasi dari wilayah tropis dan mengurangi pendapatan nelayan tradisional/nelayan skala kecil di Indonesia sebesar 24% per tahun (Coral 2022).

Kedelapan, Bappenas (2021) memproyeksikan nilai potensial ekonomi yang hilang akibat perubahan iklim dalam sektor pesisir dan laut Indonesia sepanjang 2020—2024 rata-rata Rp81,53 triliun. Dampak potensi tertinggi dialami pesisir pulau Jawa dan Sulawesi.

Advertisement

Ragam fakta ini mengonfirmasi kekhawatiran Ibu Sri Mulyani. Problemnya di Indonesia justru mengalami paradoks. Di satu sisi ancaman perubahan iklim terang benderang depan mata, tetapi di sisi lain aktivitas perampasan laut (reklamasi, pertambangan di pulau kecil, eksploitasi pasir laut, dan privatisasi wilayah perikanan tangkap) hingga pencemaran plastik kian masif.

Kini diperlukan paradigma baru pembangunan ekonomi berorientasi rendah EGRK dalam pembangunan ekonomi kelautan adil dan berkelanjutan. Berupa antitesis pertumbuhan eksploitatif, ekstraktif, produksi berlebihan, dan cara konsumsi kapitalis neoliberal.

Yaitu degrowth biru (blue degrowth) dan keadilan biru (blue justice) menomorsatukan keadilan sosial dan ekologi lewat minimalisasi pemanfaatan energi dan material dari lautan hingga mendistribusikannya secara adil. Ini dibenarkan Keyßer & Lenzen (2021) bahwa orientasi degrowth meruapakan mitigasi baru menekan laju pemanasan global di bawah 1,5 derajat celcius sesuai target Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Ratusan Pohon Bakal Ditebang untuk Penataan Kota Wonosari Bernilai Rp7 Miliar

Gunungkidul
| Selasa, 27 September 2022, 13:37 WIB

Advertisement

alt

Netflix Bocorkan 120 Konten Baru yang Akan Dirilis

Hiburan
| Selasa, 27 September 2022, 11:37 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement