Dukungan APBN Terhadap Pertumbuhan Perekonomian dan Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) G20 Indonesia 2022

Indonesia telah selesai menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 selama satu tahun penuh, yang dimulai tanggal 1 Desember 2021 dan puncaknya adalah KTT G20 yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 November 2022. Keterlibatan Indonesia dalam forum G20 dan Presidensi G20 yang dipercayakan ke Indonesia pada tahun ini, merupakan bentuk pengakuan atas peran strategis Indonesia mewakili Asia Tenggara dalam perekonomian maupun keuangan global.

Tanggung jawab dan kepercayaan yang telah diterima oleh Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 periode Tahun 2022 telah mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama berjuang dalam menyukseskan Presidensi G20. Kesuksesan Presidensi G20 sangat berdampak pada hampir seluruh sektor pemerintahan, tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia sendiri, melainkan juga berdampak luar biasa besar bagi dunia.

Presidensi G20 Indonesia 2022 mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger", melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bekerja sama, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Pilar Presidensi G20 Indonesia 2022 adalah: 1) Memperkuat lingkungan kemitraan, 2) Mendorong produktivitas, 3) Meningkatkan ketahanan dan stabilitas, 4) Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, 5) Kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.

Sedangkan beberapa manfaat Presidensi G20 antara lain:

• membuktikan persepsi yang baik atas kemampuan ekonomi Indonesia dalam melewati krisis di saat pandemi
• Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain terutama negara maju. Dengan demikian, Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik.  
• merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.
• Indonesia dapat memasukan agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia.
• pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, harapannya pertemuan-pertemuan G20 dapat memberikan andil dalam menggerakkan ekonomi Indonesia.

Puncak pertemuan-pertemuan G20 adalah sesi KTT G20 di Bali, pada pertemuan tersebut pembahasan terkait dengan transformasi ekonomi digital yang membahas tiga isu utama, yakni konektivitas dan pemulihan pascapandemi Covid-19, kemampuan digital dan literasi digital, serta arus data lintas batas negara. Presiden Indonesia Joko Widodo, dalam pidatonya pada sesi KTT G20 telah mendorong negara-negara G20 agar melakukan sejumlah upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut.  Beliau mendorong agar negara-negara G20 melakukan sejumlah upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Program Sustainable Development Goals (SDGs) ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan antar negara maupun dalam negara, dan mengambil langkah penting untuk mengatasi perubahan iklim. Tujuan SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambingan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaan. SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) (MGDs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan dan media, tilantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

Selain Bali, sebelumnya Daerah Istimewa D.I Yogyakarta (DIY) mendapat kehormatan menjadi tuan rumah sidang kedua Digital Economy Working Group (DEWG) G20 atau Kelompok Kerja Ekonomi Digital pada 17 sampai dengan 19 Mei 2022. Dipilihnya D.I Yogyakarta bukan tanpa alasan, status sebagai Daerah Istimewa, D.I Yogyakarta berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Pertemuan di D.I Yogyakarta sendiri teridentifikasi sebanyak 25 pertemuan mulai Maret-Oktober 2022. Rangkaian Presidensi G20 diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun tingkat daerah, termasuk di D.I Yogyakarta.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah memberikan kontribusi dari sisi pengelolaan keuangan negara termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran APBN sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan program tersebut melalui alokasi anggaran yang disediakan. Selain alokasi anggaran yang telah disiapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin. Hal ini menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap capaian output dari program yang dilaksanakan.

Sebelumnya pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2020 melanda hampir di seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia, meskipun sudah melandai namun belum berakhir hingga saat ini. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor terdampak yang terus mengalami ketidakstabilan. Hal ini menjadi ancaman global bagi setiap negara termasuk Indonesia karena beberapa program yang telah direncanakan harus berjalan tidak optimal. Meskipun kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini membaik dan mengalami peningkatan yang jauh lebih baik daripada saat pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia, APBN masih terus berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Salah satu jalan untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2022, Indonesia mendapatkan kepercayaan dan kesempatan dari negara-negara lain di dunia untuk menunjukkan kepemimpinannya melalui Presidensi G20.

Pemerintah melalui APBN berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Peran aktif Pemerintah dilakukan melalui penyebaran informasi, antisipasi dan penanganan COVID-19 terutama dalam bidang kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat berupa bantuan sosial, berbagai jenis subsidi, dukungan usaha, pembiayaan korporasi, dan lain sebagainya. Dari berbagai program tersebut, pemerintah memfokuskan pada pemulihan ekonomi nasional mengingat perannya yang sangat vital agar dapat membangkitkan sektor lainnya. Selain hal tersebut, dampak penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pada awal September 2022 lalu telah menimbulkan multiflier effect seperti kenaikan harga transportasi dan harga-harga yang dikhawatirkan dapat menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah berusaha untuk terus menjaga perekonomian agar berada pada jalur yang tepat, salah satunya perekonomian di wilayah D.I Yogyakarta.

Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk terus menjaga pertumbuhan perekonomian yang positif di wilayah D.I Yogyakarta (data s.d. 28 Oktober 2022) antara lain berupa program PEN melalui cluster perlindungan masyarakat yang telah direalisasikan sebesar Rp1,47 triliun, yang terdiri atas: Program Keluarga Harapan (Rp412.11 miliar), program sembako (Rp614.36 miliar), dan BLT Minyak Goreng (Rp103,18 miliar), BLT BBM (Rp112.23), BLT Dana Desa (Rp134.28 miliar)  dan Bantuan Subsidi Upah (Rp144,83 miliar).

Belanja wajib bagi daerah dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 juga telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah di wilayah D.I Yogyakarta. Komitmen daerah untuk menggunakan 2% dari Dana Tranfer Umum untuk Belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022, total yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah di wilayah DIY adalah sebesar Rp23,24 miliar dengan rincian Rp8,22 miliar untuk bantuan sosial, Rp11,34 miliar untuk penciptaan lapangan kerja, Rp1,09 miliar untuk subsidi sektor transportasi, dan Rp2,59 miliar untuk perlindungan sosial lainnya. Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah (BSU), Subsidi Transportasi Umum maupun subsidi lainnya perlu didukung dengan data penerima yang valid dan selalu diupdate, agar tepat sasaran kepada masyarakat miskin maupun masyarakat yang rentan miskin.

Belanja Pemerintah dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki daya beli masyarakat, harapannya kebijakan penebalan perlindungan sosial dapat diimplementasikan dan dibuktikan berdasarkan data (evidence based policy). Kebijakan penebalan perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah merupakan shock absorber untuk mengatasi dampak inflasi terhadap masyarakat. Harapannya masyarakat tetap dapat mempertahankan daya belinya serta menyelamatkan belanja rumah tangga. Untuk memperkuat ketahanan pangan DIY, Pemerintah juga telah mengalokasikan dana untuk penguatan pemulihan ekonomi ketahanan pangan yang telah direalisasikan sebesar Rp69.36 miliar atau 96.80% dari pagu sebesar 71,65 miliar.

Terkait penanganan Covid-19, Pemerintah telah merealisasikan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar RP563.69 miliar, terdiri atas klaim pasien sebesar Rp498.61 miliar untuk 13.529 pasien pada 59 RS, serta insentif nakes sebesar Rp65.09 miliar untuk 14.762 nakes pada 110 faskes.

Dari sektor infrastruktur di daerah, pembangunan infrastruktur sangat berdampak terhadap perekonomian di suatu daerah, misalnya, dengan adanya pembangunan jalan antar kota, jalan tol maka banyak manfaat yang dapat dirasakan, diantaranya mempersingkat waktu perjalanan, mengurangi biaya ongkos angkut barang bagi produsen. Pada saat proses pembangunan infrstruktur juga terdapat kegiatan yang dilaksanakan dengan padat karya yang melibatkan masyarakat sekitar lokasi pembangunan.

Momentum Presidensi G20 akan berdampak besar terhadap investasi, lapangan kerja dan permulihan perekonomian di wilayah Indonesia, salah satunya memberikan peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diperkenalkan dan diekspor ke berbagai negara melalui kolaborasi antar instansi/Lembaga. UMKM juga menjadi salah satu pembahasan dalam forum G20 terutama berkaitan dengan upaya mendorong akses keuangan yang lebih inklusif, pemanfaatan perkembangan teknologi dan mendorong akses pasar global.

Peluang UMKM Indonesia agar “naik kelas” harus disertai dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah. Mengingat Sektor UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan tren peningkatan jumlah UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB, dan penyerapan tenaga kerja.

Sektor UMKM pada perekonomian di Indonesia menjadi kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan mampu bertahan pada situasi krisis ekonomi. Kontribusi tersebut tercermin dari tingkat penyerapan tenaga kerja yang besar, kontribusi terhadap PDB yang tinggi, serta peranan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen pemerintah terhadap UMKM tetap dilanjutkan dalam APBN tahun 2022 dimana tema UMKM masuk dalam program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali dan berdaya tahan.

Peran penting UMKM dalam menggerakkan perekonomian di D.I Yogyakarta dapat dilihat dari kontribusinya. Kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi D.I Yogyakarta sebesar 79,6 persen dari Produk Domestik Regional Bruto PDRB DIY. Jumlah unit usaha UMKM tumbuh rata-rata 8,45 persen pertahun, jumlah omzet tumbuh rata-rata 1,37 persen per tahun. Terhadap penyerapan tenaga kerja, UMKM mempunyai andil sebesar 23-25 persen dalam menyerap Angkatan kerja. Terhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap total penerimaan pajak di DIY masih relatif kecil, yaitu kurang dari 2 persen.

Dengan kuantitas pelaku UMKM yang sangat besar, idealnya dibarengi dengan potensi penerimaan perpajakan UMKM yang besar pula sehingga mampu mendorong penerimaan perpajakan di wilayah DIY agar lebih optimal. Kendala yang dihadapi UMKM hingga saat ini adalah adanya keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam hal pembukuan dan administrasi perpajakan, serta masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Dukungan pemerintah pusat terhadap UMKM dilaksanakan antara lain melalui UU Cipta Kerja, Program KUR dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Program PEN, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan perluasan ekspor produk Indonesia. Sedangkan dukungan Pemda DIY dilaksanakan antara lain melalui Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru, program pengembangan UKM, program peningkatan akses pembiayaan, Si Bakul Jogja serta Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM DIY.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan anggaran yang tercermin dalam APBN memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian untuk mencapai target pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Momentum tren pertumbuhan pasca pandemi mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam penanganan selama pandemi dan tetap dapat menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Momentum tersebut dapat dimaksimalkan untuk mengejar target capaian SDGs. Misi ini bukan hanya kewajiban pemerintah tetapi seluruh masyarakat harus berpartisipasi aktif. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan ini benar adanya. Sebagai subyek, masyarakat atau penduduk ditempatkan sebagai pelaku dari pembangunan, sedangkan sebagai objek, masyarakat atau penduduk ditempatkan sebagai sasaran dari pembangunan.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya, jumlah dan juga kualitas SDM tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses pembangunan. SDM yang melimpah dan berkualitas merupakan penggerak pembangunan dan penentu keberhasilan suatu pembangunan. Dapat disimpulkan kesuksesan pencapaian tujuan SDGs sangat bergantung pada peran Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, baik kebijakan fiskal dan moneter, serta peran aktif masyarakat. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News