OPINI: Skema ESG Mendorong Investasi Berkelanjutan

Keberlanjutan kini telah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap pembiayaan dan investasi di sektor keuangan.

Salah satu polemik dari kebijakan keuangan berkelanjutan adalah memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki persamaan persepsi mengenai terminologi hijau itu sendiri. Environment, Social and Governance (ESG) menjadi skema keuangan berkelanjutan yang tengah hangat dibahas, mengacu pada tiga topik utama yaitu aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.

Elon Musk sang pendiri Tesla pernah meradang karena perusahaan mobil listriknya tidak masuk indeks ESG yang disusun S&P 500. Bos SpaceX ini menuduh skema ESG hanya penipuan belaka. Kesalahan persepsi seperti ini muncul karena pelaku usaha hanya mengedepankan aspek lingkungan padahal faktor tersebut bukan satu-satunya kontribusi yang terukur terhadap upaya keuangan berkelanjutan.

Baru-baru ini dalam siniarnya, Prof Rhenald Kasali menyatakan bahwa ESG merupakan benih-benih kebaikan untuk menegakkan budaya berkeadilan. Prinsip ESG mengklasifikasikan aktivitas ekonomi untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Rilis dari International Finance Corporation (IFC) mengestimasi investasi pada sektor hijau dan iklim sebesar lebih dari US$23 triliun. Isu berkelanjutan ini turut pula diusung dalam pertemuan KTT ASEAN di mana 77% dari anggota ASEAN mulai menerapkan prinsip ESG dalam investasi. Kawasan Asia Tenggara, menurut ASEANFocus, memiliki gap dalam penurunan emisi sebesar tiga gigaton CO2 atau setara dengan emisi 647 juta mobil di jalan selama setahun.

Indonesia berada di posisi rentan karena perubahan iklim. Prediksi Bappenas, kerugian Indonesia akibat perubahan iklim diestimasi lebih dari Rp100 triliun per tahun. Dalam presidensi G20 2023, ekonomi hijau menjadi salah satu pendongkrak dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut Bappenas untuk mencapai target net-zero carbon emission pada 2050, Indonesia setidaknya memerlukan investasi sebesar 14% dari angka GDP setiap tahunnya dari 2021 hingga 2030.

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, menarik investasi swasta menjadi salah satu opsi pemerintah untuk memenuhi target SDGs. Badan usaha dapat berperan sebagai katalis untuk mempercepat penerapan aktivitas ekonomi yang berdampak positif terhadap lingkungan dalam membangun perekonomian yang tangguh.

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan signifikan beberapa tahun belakangan dalam membangun institusi, instrumen dan proses untuk menfasilitasi pelaksanaan ESG.

Panduan ESG telah diluncurkan Kementerian Keuangan bertujuan mengelola risiko dan dampak isu ESG secara efektif. Pemerintah masih memiliki tantangan dalam pengarusutamaan prinsip ESG pada pembangunan infrastruktur.

Kejelasan Peran

Kerangka dan manual ESG yang diluncurkan pemerintah RI pada 2022 lalu bertujuan memberikan kejelasan peran pemangku kepentingan dalam melakukan skema investasi khususnya proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kesepuluh standar ESG disusun sebagai prinsip pengelolaan bisnis yang membawa dampak positif bagi tiga aspek.

Pertama, pada aspek lingkungan terdapat empat standar yaitu pencegahan polusi dan pengelolaan limbah, pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam dan efisiensi energi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta risiko bencana. Aspek ini digunakan pada proyek untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan dari polusi limbah padat, limbah cair, maupun polusi udara dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kedua, pada aspek sosial terdapat empat standar yaitu ketenagakerjaan dan lingkungan kerja; keberagaman, kesetaraan, inklusi dan akses; kepentingan sosial dan warisan budaya. Proyek harus memaksimalkan keuntungan sosial bagi masyarakat dan melibatkan komunitas lokal dalam pembangunan.

Ketiga, pada aspek tata kelola terdapat dua standar yaitu kepemimpinan dan tata kelola serta risiko dan pengendalian. Proyek investasi harus dimitigasi risikonya baik risiko internal maupun eksternal serta memasukkan unsur mitigasi atas fraud dan pemberasan korupsi.

Integrasi investasi dengan isu keberlanjutan sangat mungkin dilakukan, meski tak dipungkiri pada pelaksanaannya memerlukan biaya transisi yang cukup besar. Pemanfaatan sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang baik merupakan aset modal perekonomian utama Indonesia.

Selayaknya manajemen aset, sumber daya alam dan kondisi lingkungan perlu dikelola dengan baik agar dapat terus menyokong perekonomian secara berkelanjutan. Ke depan ESG akan meningkatkan kelas perusahaan, mempermudah pendanaan maupun initial public offering dan dalam jangka panjang akan berdampak pada meningkatnya valuasi bisnis. 

Eliza Bhakti
ASN Kementerian PUPR

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia