Sampah di Kota Yogyakarta: Permasalahan yang Tidak Kunjung Selesai

JOGJA sebagai kota pariwisata ternyata masih menghadapi fenomena sampah yang makin lama makin rumit. Solusi yang bersifat jangka panjang segera dibutuhkan untuk mengatasi masalah sampah yang mulai menggangu masyarakat. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menghasilkan solusi pengelolaan sampah dalam jangka panjang ini.

Kota Yogyakarta akhir-akhir ini menunjukkan fenomena yang tidak menarik. Sampah yang berserakan di jalan, lokasi tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup bagi warga, tulisan dilarang membuang sampah namun justru ditempat itu terdapat banyak sampah, adalah pemandangan yang banyak ditemui sepanjang jalan di Kota Yogyakarta. Secara singkat kita dapat mengatakan ada masalah pengelolaan sampah yang “sangat parah” di Kota Yogyakarta, secara khusus dan di Provinsi DIY secara umum.

Sebagai kota pariwisata, masalah ini merupakan masalah yang berdampak buruk bagi kota pariwisata. Namun demikian, bagaimana kita dapat memahami masalah ini dapat dibantu oleh studi terdahulu terkait dengan pengelolaan sampah. Pemahaman yang luas, akan membantu setiap pihak untuk dapat mengambil peran yang tepat. Khususnya pemerintah, yang paling banyak disorot atas masalah sampah ini.

Pengelolaan sampah secara jangka panjang memerlukan pemahaman terkait dengan daur hidup atau proses sampah itu sendiri. Untuk memahami masalah pengelolaan sampah ini, Chung dan Lo telah melakukan studi terkait dengan pengelolaan sampah di salah satu kota di Cina pada tahun 2004. Studi tersebut mensurvei 1.000 rumah tangga di Jiangmen dan Zhongshan untuk mengumpulkan data tentang literasi pengelolaan limbah, praktik daur ulang, dan literasi lingkungan masyarakat.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa literasi lingkungan masyarakat merupakan faktor penting dalam pengelolaan sampah. Studi ini menemukan bahwa rumah tangga dengan tingkat melek lingkungan yang lebih tinggi lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam program pengurangan limbah dan daur ulang. Ini menunjukkan bahwa kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Studi tersebut menunjukkan bahwa program pemisahan sumber adalah cara yang efektif untuk mengurangi timbulan limbah dan meningkatkan tingkat daur ulang. Mayoritas rumah tangga yang disurvei (85,6%) melaporkan berpartisipasi dalam program pemisahan sumber, yang melibatkan pemisahan sampah ke dalam kategori yang berbeda seperti daur ulang, limbah makanan, dan limbah berbahaya. Studi ini menemukan bahwa rumah tangga yang berpartisipasi dalam program pemisahan sumber lebih mungkin untuk mendaur ulang dan menghasilkan lebih sedikit limbah secara keseluruhan.

Namun, studi tersebut juga mengidentifikasi beberapa tantangan untuk pengelolaan sampah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya layanan pengumpulan dan pembuangan limbah yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya investasi dalam infrastruktur pengumpulan dan pembuangan sampah untuk memenuhi permintaan layanan pengelolaan sampah yang terus meningkat. Sebagai dampak dari kurangnya infrastruktur adalah masalah membuang sampah sembarangan oleh masyarakat.

Dari masalah ini dapat dipahami bahwa, perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan dimungkinkan juga karena kurangnya infrasturktur dan akses masyarakat terhadap kebersihan sampah. Masalah ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk program yang nyata dalam upaya pencegahan dan pembersihan sampah yang lebih efektif, untuk mempromosikan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Faktor biaya layanan juga merupakan hal yang dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan sampah. Retribusi sampah seharusnya merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan atau infrastruktur pengelolaan sampah. Namun demikian, dimungkinkan bahwa persepsi tentang "kelayakan" pengumpulan sampah dan layanan pembersihan tidak semata-mata ditentukan oleh biaya layanan.

Studi Chung dan Lo (2004) juga menemukan bahwa keterjangkauan finansial hanya dapat menjelaskan sebagian kecil dari kesediaan publik untuk membayar layanan pengelolaan limbah.

Dari literasi tersebut, ada beberapa yang dapat dipahami untuk pengelolaan sampah dalam jangka panjang. Pertama, ada kebutuhan untuk pendidikan yang lebih efektif dan kampanye peningkatan kesadaran untuk mempromosikan literasi lingkungan masyarakat. Hasil studi menemukan bahwa rumah tangga dengan tingkat melek lingkungan yang lebih tinggi lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam program pengurangan limbah dan daur ulang.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan otoritas pengelolaan sampah harus berinvestasi dalam program pendidikan yang menargetkan rumah tangga, sekolah, dan bisnis untuk mempromosikan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Program-program ini harus fokus pada manfaat pengurangan limbah dan daur ulang, serta dampak negatif dari limbah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kedua, pemerintah daerah harus berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur pengumpulan dan pembuangan sampah untuk memenuhi permintaan layanan pengelolaan sampah yang terus meningkat. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa pengurangan tempat pembuangan sampah sementara merupakan pengurangan terhadap infrasturktur pengelolaan sampah, yang jika tidak ada alternatifnya, maka masyarakat akan membuang sampah sembarangan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berinvestasi dalam memodernisasi sistem pengumpulan dan pembuangan sampah, termasuk penggunaan teknologi baru seperti pabrik limbah-ke-energi dan sistem pengelolaan limbah pintar. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas jasa pengelolaan sampah tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor pengelolaan sampah.

Ketiga, ada kebutuhan untuk program pencegahan dan pembersihan sampah yang lebih efektif untuk mempromosikan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berinvestasi dalam program pencegahan dan pembersihan sampah yang menargetkan ruang publik seperti taman, jalan, dan pantai. Program-program ini harus mencakup kampanye kesadaran publik, peningkatan penegakan hukum membuang sampah sembarangan, dan penyediaan lebih banyak tempat sampah di ruang publik.

Keempat, pemerintah daerah harus mempromosikan program pemisahan sumber untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan tingkat daur ulang. Rumah tangga yang berpartisipasi dalam program pemisahan sumber lebih mungkin untuk mendaur ulang dan menghasilkan lebih sedikit limbah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memfasilitasi dalam promosi program pemisahan sumber, termasuk penyediaan tempat sampah terpisah untuk berbagai jenis sampah seperti daur ulang, sisa makanan, dan limbah berbahaya. Namun langkah tersebut juga perlu diimbangi dengan langkah proses yang difasilitasi sampai pada akhir daur hidup sampah.

Program-program ini juga harus mencakup kampanye kesadaran publik untuk mempromosikan manfaat pemisahan sumber dan dampak negatif dari limbah campuran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Akhir kata, walaupun bukalah satu-satunya pihak dalam pengelolaan sampah, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah.

Akhir kata, walaupun bukalah satu-satunya pihak dalam pengelolaan sampah, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan peran biaya moneter dalam pengelolaan limbah, sebagai sumber daya. Faktor finansial sendiri hanya dapat menjelaskan sebagian kecil dari kesediaan publik untuk membayar layanan pengelolaan limbah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti persepsi kualitas layanan dan tingkat partisipasi publik dalam program pengurangan dan daur ulang sampah, juga memainkan peran penting dalam menentukan kesediaan publik untuk membayar layanan pengelolaan sampah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News