OPINI: ASEAN Episentrum Konektivitas Pembayaran Regional

Negara-negara ASEAN selangkah lebih maju dalam hal konektivitas sistem pembayaran beberapa tahun terakhir, melalui pengaturan multilateral lima bank sentral ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina). Kekonektivitasan sistem pembayaran tersebut dinamakan Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity/RPC). Dalam KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menekankan agar implementasi konektivitas pembayaran digital antarnegara dan transaksi mata uang lokal sepakat untuk terus diperkuat.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) telah memformulasikan tiga kunci transformasi konektivitas sistem pembayaran ASEAN. Pertama, melanjutkan RPC yang telah disepakati oleh lima negara ASEAN serta menyambut bertambahnya partisipasi negara lain. Kedua, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset uang digital. Ketiga, kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, implikasi RPC terhadap makroekonomi, serta pengembangan infrastruktur pendukungnya.

Bentuk kesepahaman ini diturunkan melalui beberapa kerja sama, seperti misalnya perluasan pembayaran menggunakan Quick Response (QR), keterkaitan fast payment melalui Nexus Project, standardisasi Application Programming Interface (API), serta keterkaitan Real Time Gross Settlement (RTGS).

Sesuai penekanan Presiden tersebut, seluruh kerja sama itu ditunjang mekanisme Local Currency Settlement (LCS) atau istilah di mana penyelesaian transaksi (settlement) dilakukan dalam mata uang dan yurisdiksi wilayah masing-masing negara, serta Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) atau swap bilateral antarnegara dalam mata uang lokal.

Hal-hal dalam framework tersebut penting untuk dipersiapkan guna memperkecil potensi risiko shadow banking, shadow central banking, shadow currency, sampai dengan meminimalisasi upaya arbitrase regulasi. Tidak hanya untuk industri keuangan saja, target RPC tersebut menyasar pada seluruh segmen dalam ekosistem ekonomi, baik digital (ecommerce), perdagangan, pasar keuangan, sampai aktivitas ekonomi lainnya (wisata dan remitansi tenaga kerja migran). Untuk pembahasan selanjutnya, penulis sengaja mengangkat topik QRIS Antarnegara dan ASEAN-5 retail fast payment sebagai implementasi dari RPC.

QRIS Antarnegara

QRIS Antarnegara memudahkan konsumen dan pedagang di antarnegara melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui aplikasi berbasis QR Code. Indonesia mengawali implementasi QRIS Antarnegara dengan Thailand pada 2022. Menyusul setelahnya yakni Malaysia (Mei 2023), Singapura (Agustus 2023), serta negara Asia lainnya seperti Vietnam, Filipina, Korea, Jepang, India, dan China yang merupakan cerminan simpul konektivitas Asia berikutnya.

Bergabungnya kedua negara berpenduduk terbanyak ini (India dan China), dipastikan akan mendorong jumlah pemakaian QRIS Antarnegara. QRIS Antarnegara memiliki peran penting guna meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung inklusi keuangan, digitalisasi perdagangan dan investasi, serta menjaga stabilitas makroekonomi dengan memperluas penggunaan penyelesaian transaksi atau settlement melalui mata uang lokal melalui LCS.

Kisah sukses QRIS Antarnegara dapat dilihat pada penggunaan QRIS antara Indonesia dengan Thailand. Pada awal implementasinya, terlihat dari jumlah transaksi wisatawan Indonesia yang berbelanja di Thailand dengan Thai QR Codes mencapai 14.555 transaksi dengan nilai transaksi Rp8,54 miliar (data Februari 2023). Sebaliknya, jumlah transaksi wisatawan Thailand yang berbelanja di Indonesia dengan QRIS sebanyak 492 dengan nilai Rp114 juta.

Perbedaan nilai transaksi tersebut akibat ketimpangan perbandingan jumlah kehadiran wisatawan antar-kedua negara serta kurangnya penyedia jasa pembayaran (PJP) QR dari Thailand yang berada di Indonesia. Berjalannya waktu, dipastikan nilai transaksi tersebut akan terus meningkat (baik QRIS Indonesia maupun QR Thailand) seiring dengan meningkatnya mobilitas kegiatan wisata di kedua negara, dan semakin teredukasinya publik akan keuntungan penggunaan QRIS Antarnegara dalam hal murahnya biaya pemrosesan transaksi.

Retail Fast Payment
Tidak berhenti pada QRIS Antarnegara, bank sentral negara ASEAN terus meningkatkan kerja sama fast payment. ASEAN-5 Retail Fast Payment menjadi langkah strategis sekaligus ikhtiar bersama untuk menjalin konektivitas sistem pembayaran yang lebih luas, cepat, murah, mudah, transparan dan inklusif. Kelima bank sentral tersebut menggandeng Bank for International Settlements (BIS) untuk menjajaki potensi konektivitas fast payment melalui Proyek Nexus.

Sebelumnya, pembayaran transfer dana antarnegara sering kali berjalan lambat, menimbulkan frustrasi bagi konsumen, serta memerlukan biaya besar bagi individu dan bisnis untuk melakukan transfer dana. Proyek Nexus mengatasi hambatan tersebut dengan menghubungkan beberapa sistem pembayaran instan/instant payment system (IPS) pada jaringan terdistribusi dengan pendekatan standar dan multilateral.

Sebenarnya, IPS ini telah digunakan dalam pembayaran nonlintas negara (secara domestik) yang ada di lebih dari 60 negara. IPS ini menjembatani pembayaran dimana sampai ke tujuan dalam hitungan detik dan di beberapa negara hampir tanpa biaya bagi pengirim atau penerima.

Nantinya, apabila proyek ini telah rampung, masyarakat di kawasan ASEAN akan dimudahkan dalam proses pemindahan dana, baik antar-sesama publik, publik dengan bisnis, maupun bisnis dengan bisnis (B2B).

Sebagai sebuah proyek, Proyek Nexus terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama, BIS mengkaji skema multilateral untuk menghubungkan sistem pembayaran berbasis IPS atau fast payment di berbagai negara. Tahap kedua, BIS bersama bank sentral Malaysia (Bank Negara Malaysia), bank sentral Singapura (Monetary Authority of Singapore), dan bank sentral Italia (Banca d’Italia) melakukan kajian dan uji coba teknis konektivitas pembayaran berbasis fast payment. Tahap ketiga, April 2023 hingga Maret 2024, bank sentral ASEAN mendalami potensi konektivitas berbasis fast payment yang meliputi skema organisasi dan tata kelola, model bisnis dan adopsi komersial, serta teknologi dan operasional. Semua ini menunjukkan ekonomi digital dan ekosistem keuangan kawasan ASEAN terus melaju dalam tren positif. Ditopang optimisme outlook makroekonomi yang stabil dan kuat menjadi landasan bersama dalam penyusunan RPC.

Abraham Wahyu Nugroho
Analis Bank Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia