OPINI: Dana Desa dan Transparansi Digital

Pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan menyejahterakan warga desa merupakan tujuan mulia dari digulirkannya Undang-Undang Desa No.6/2014. Kendati demikian dalam tata kelola dana desa masih banyak ditemui berbagai praktik yang membuat dana desa tidak tepat sasaran. Selain praktik korupsi yang seringkali terjadi, diketahui juga praktik suap masih mewarnai tata kelola dana desa. Praktik suap telah merambah ke wilayah perdesaan akibat tata kelola dana desa yang tidak baik.

Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan sebagai kata kunci dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang tepat sasaran. Mengapa demikian? Pasalnya pengawasan partisipatif dari semua komponen desa dan publik sangat dibutuhkan agar tata kelola dana desa terhindar dari berbagai bentuk kecurangan seperti praktik korupsi suap.

Apalagi kita ketahui saat ini praktik suap telah merambah ke wilayah perdesaan, akibat dari oknum kepala desa yang memanfaatkan kuasa untuk kepentingan pribadi. Sebut saja untuk meloloskan mitra rekanan kerja, sehingga berdampak pada penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran.

Selama ini banyak terjadi kecurangan di aras perdesaan, tidak hanya korupsi, tetapi praktik suap telah banyak merugikan kemajuan desa. Perlu diketahui bahwa praktik suap biasa dilakukan oleh para penerima proyek sebagai balas jasa kepada pihak yang mengelola dana desa. Bahkan dalam beberapa kasus penyelewengan dana desa, diketahui praktik suap merupakan kasus yang paling mendominasi.

Hal itu terjadi karena indikator transparansi dan akuntabilitas publik dalam tata kelola dana desa masih diabaikan. Dikarenakan sistem informasi desa, akses laporan keuangan, saluran pelaporan dan pengaduan publik, papan informasi, media sosial dan website desa tidak berfungsi secara ideal. Celah ini yang dimanfaatkan oleh para aparatur pemerintahan desa untuk melakukan berbagai praktik suap dalam tata kelola dana desa.

Mulai dari proses perizinan, pembangunan infrastruktur maupun dalam program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa. Oleh sebab itu diperlukan inovasi dengan memperkuat skema transparansi digital dan akuntabilitas publik berbasis digital. Pemerintahan desa bisa didorong untuk memanfaatkan berbagai saluran digital untuk memperkuat kedua aspek tersebut.

Media Sosial
Selain pemanfaatan website desa, saluran lain yang perlu diperkuat adalah pemanfaatan media sosial. Ironisnya tidak semua desa di Indonesia berani dan berniat untuk memanfaatkan media sosial. Padahal era digitalisasi membuat media sosial semakin memiliki kebermanfaatan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Berbagai sektor kehidupan turut dipengaruhi oleh kontur yang diciptakan oleh perkembangan digitalisasi. Mulai dari aktivitas keseharian yang menjadi rutinitas, pekerjaan pribadi hingga aktivitas organisasi, sangat dipengaruhi oleh kehadiran media sosial.

Dalam konteks pemerintahan desa, media sosial telah banyak digunakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, terutama dari sektor informasi, interaksi, desentralisasi dan partisipasi. Sementara sebagai saluran transparansi dan akuntabilitas media sosial tetap menaruh harapan besar untuk bisa terwujud (Arianto, 2023).

Dalam konteks saluran partisipatoris, media sosial bisa ikut melembagakan kultur demokrasi dalam konteks perdesaan. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab media sosial bisa dimulai untuk memperkuat saluran informasi kekinian bagi warga perdesaan. Terlebih informasi di era digitalisasi menjadi hal terpenting bagi warga perdesaan dan luar perdesaan. Informasi ini akan membuat warga desa bisa menciptakan inovasi baru yang dapat mengangkat potensi desa. Bahkan, dengan semakin banyaknya informasi yang beredar bisa membuat partisipasi dan pengawasan dari publik semakin besar (Arianto, 2023).

Dapat dikatakan bahwa berbagai kebermanfaatan dari pemanfaatan media sosial bisa memperkuat interaksi, partisipasi dan desentralisasi dalam konteks sistem pemerintahan desa. Interaksi yang dibangun melalui penguatan media sosial, dapat membuat warga desa bisa melakukan proses tanya jawab secara cepat dan partisipatif. Artinya, kehadiran media sosial dapat membangun pola partisipatif antara pemerintah desa dengan kewargaan desa (Baharuddin et al., 2022).

Epilog
Kemunculan pola partisipasi ini tentu bersumber dari informasi yang tersedia dari media sosial. Alhasil langkah taktis ini dapat membangun budaya partisipatif yang demokratis, terutama bagi generasi muda perdesaan. Kebermanfaatan lain dari kehadiran media sosial yaitu bisa memperpendak jalur birokrasi dan hubungan antara warga dan pemerintahan desa.

Dengan demikian penggunaan media sosial dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan akuntabilitas tata kelola dana desa agar tepat sasaran. Kendati demikian, alasan klasik yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam pemanfaatan media sosial adalah minimnya kompetensi para aparatur pemerintahan desa. Padahal pemerintahan desa harus lebih proaktif melihat peluang ini. Terlebih era digital membuat saluran informasi tidak hanya bertumpu pada situs website, tetapi juga telah merambah pada pemanfaatan media sosial

Oleh sebab itu warga desa harus berani mendesak pemerintahan desa setempat untuk bisa memperkuat berbagai saluran transparansi berbasis digital. Transparansi digital berbasis informasi bisa menciptakan sistem pemerintahan desa yang terbuka dan demokratis. Pada akhirnya penguatan transparansi digital dalam tata kelola dana desa dapat mencegah penyelewengan dan memicu rangsangan agar kewargaan desa tidak hanya tinggal diam melihat berbagai kecurangan di aras perdesaan. Semoga

Bambang Arianto
Peneliti Institute for Digital Democracy (IDD) Yogyakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News