OPINI: Risiko Geopolitik Masih Membayangi Ekonomi Dunia

Dalam berbagai rilis hasil survei lembaga-lembaga internasional terkait pandangan para pengambil kebijakan dan pelaku bisnis global terhadap pereko nomian saat ini dan ke depannya, mayoritas responden menjawab bahwa risiko geopolitik menduduki peringkat pertama.

Disusul kemudian kebijakan moneter ketat sebagai respons atas inflasi tinggi sebagai risiko tertinggi kedua. Risiko tertinggi ketiga adalah melemahnya perekonomian China, dan risiko tertinggi adalah besarnya utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya. Sesungguhnya isu tentang meningkatnya risiko geopolitik sudah mencuat ketika perang Ukraina versus Rusia yang mengejutkan dunia pada Februari 2022.

Efek spiral dari perang ini memporak-porandakan perekonomian global—setidaknya di kawasan Eropa—karena telah merusak jalur perdagangan internasional atau global supply chain yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Di titik inilah inflasi global dengan cepat melejit tinggi—karena pasokan barang, terutama komoditas energi, mengalami disrupsi—yang memaksa bank-bank sentral dunia harus meresponsnya dengan menaikkan suku bunga kebijakan secara agresif.

Risiko geopolitik bukan hanya semata terkait dengan aksi perang antarnegara, melainkan juga risiko politik di sejumlah negara. Dengan adanya agenda pemilihan umum (pemilu) nasional—baik untuk presiden maupun perdana menteri (PM)—di lebih dari 70 negara tahun ini, maka setengah populasi dunia akan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara.

Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting bagi perdagangan global dan stabilitas (geo) politik, dengan peringatan indeks risiko sosial dan politik terkait lingkungan ekonomi berisiko tinggi dan labil di seluruh dunia. Semuanya berujung pada tiga isu besar ini, yaitu demam pemilu, meningkatnya populisme dan ketidakstabilan geopolitik.

Memang, di dunia yang sedang membentuk kembali tatanan geopolitik global, beberapa pemilu akan terbukti menentukan prospek ekonomi setiap negara dan berakumulasi pada prospek ekonomi dunia. Pemilu AS akan menjadi momen penting bagi lanskap dunia, mengingat posisi kunci dan strategis secara ekonomi dan politik negara dengan PDB terbesar di dunia ini. Potensi risiko terkait dengan pemilu di sejumlah negara bervariasi baik dalam sifat maupun tingkatannya sehingga dibutuhkan langkah persiapan yang matang dan seksama khususnya para pebisnis.

Tren Risiko
Di beberapa negara, para pemilih hanya akan diberikan pilihan terbatas. Pada saat yang sama, pada fase pra dan pasca pemilu akan memberikan peluang munculnya tiga tren risiko. Pertama, pergeseran politik dan ketidakpastian. Lingkungan sosial ekonomi saat ini membawa aura ketidakpastian dengan volatilitas tinggi bagi pelaku bisnis selama periode pemilihan.

Ketidakpastian politik semakin akut karena naiknya agenda populisme yang kian masif. Salah satu contoh fenomena ini terjadi di Argentina, yang mengantarkan Javier Milei terpilih sebagai presiden baru-baru ini. Akibatnya, makin sulit untuk memprediksi ke arah mana kebijakan pemerintah akan diambil. Dengan kinerja ekonomi yang buruk, ditandai inflasi tinggi 276% dan suku bunga acuan 40% (Mei 2024) memaksa Argentina menjadi salah satu “pasien” IMF sejak Oktober 2023 lalu.

Kedua, potensi kerusuhan sosial. Di sejumlah negara, terutama negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang dan berpendapatan rendah, potensi eskalasi kerusuhan sosial dipicu oleh kenaikan harga, erosi kepercayaan pada politisi dan ketidakpuasan pemilih yang meluas. Sangat mungkin pada saat dan pascapemilu di beberapa negara akan menciptakan lingkungan untuk aksi-aksi unjuk rasa massa karena kekecewaan. Salah satu contohnya adalah ketika pemerintahan baru Argentina merilis kebijakan ekonomi terbaru justru mendapatkan protes keras dari warga negaranya.

Ketiga, risiko geopolitik. Dengan adanya kebuntuan agenda gencatan senjata dan/atau perjanjian perdamaian terkait perang antara Rusia dan Ukraina, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dan perluasan keanggotaan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) untuk memasukkan lima anggota baru, jelas akan mempengaruhi konstelasi ekonomi politik global dan kawasan yang mengarah pada fragmentasi global sebagaimana dikhawatirkan oleh Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, dalam berbagai kesempatan.

Bagi para pengambil kebijakan dan pebisnis di setiap negara, harapannya hanya satu, yakni hasil pemilu harus membawa kepada perubahan yang lebih baik di mana arah kebijakan ekonomi lebih pro rakyat dibentengi oleh kebijakan politik dan keamanan nasional yang meneduhkan.

Kestabilan sosial politik menjadi kartu truf bagi setiap negara untuk melanjutkan implementasi program-program pembangunan ekonomi yang membawa pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan stabil disertai dengan laju inflasi terkendali sehingga hasil pemilu dirasakan manfaatnya secara lebih baik oleh seluruh rakyat negara itu. 

Ryan Kiryanto
Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia