OPINI: Usulan Solusi Banjir Jakarta

Ilustrasi. - Solopos/Nicolous Irawan
09 Januari 2020 06:02 WIB Intan Supraba Aspirasi Share :

Banjir Jakarta yang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 telah mengakibatkan 67 warga meninggal dunia. Tercatat tinggi genangan bervariasi dari 20 cm hingga 3 m (CNN, 6 Januari 2020). Selain itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Ridwan menyampaikan bahwa jumlah pengungsi per 1 Januari 2020 mencapai 31.232 orang yang berada di 269 lokasi pengungsian. Jumlah tersebut terus bertambah (Berita Satu, 2 Januari 2020).

Menurut Bhima Yudhistira, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), estimasi kerugian sementara melebihi Rp10 triliun (BBC News, 5 Januari 2020). Guru Besar Hidrologi dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM, Prof. Joko Sujono, menyebutkan curah hujan yang terjadi pada saat kejadian hujan itu sebesar 377 mm/hari yang terekam di Bandara Halim Perdanakusuma. Sementara rerata curah hujan yang terjadi di atas 200 mm/hari (Kumparan, 5 Januari 2020). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan luas wilayah DKI mencapai 662,33 km2.

Jika dihitung curah hujan rerata harian 200 mm/hari saja, maka volume hujan yang terjadi pada waktu itu sekitar 132,5 juta m3. Padahal luasan daerah resapan di Jakarta sudah berkurang jauh akibat pembangunan sebagai dampak dari urbanisasi. Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, menyampaikan kondisi permukaan lahan Jakarta yang mana 85% telah tertutup beton (Tempo, 7 Januari 2020).

Dengan demikian, air hujan dengan volume 132,5 juta m3 tersebut tidak dapat diresapkan ke dalam tanah karena permukaan lahan telah tertutup beton sehingga air hujan melimpas di permukaan dan menyebabkan terjadinya banjir. Tutupan lahan ini sangat mempengaruhi besarnya debit yang terjadi. Jika lahan berupa tanah terbuka maka nilai C (koefisien limpasan) sebesar 0,25. Sementara jika lahan terbuka terbuka tersebut berubah menjadi permukiman, maka nilai C berubah menjadi 0,83 (Chow dkk, 1988).

Terus Meningkat
Dengan menggunakan Metode Rasional Q = 0,278.C.I.A, maka jika dianggap intensitas hujan (I) sebesar 8,3 mm/jam, luasan Daerah Aliran Sungai (A) sebesar 662,33 km2, maka besar debit puncak (Q) yang terjadi jika hujan jatuh pada tanah terbuka sebesar 382 m3/s. Sementara jika hujan jatuh pada area permukiman, maka besar debit puncak puncak (Q) yang terjadi sebesar 1268 m3/s.

Peningkatan debit puncak dari 382 m3/s menjadi 1268 m3/s (sekitar 3,3 kali lipat) tersebut hanya diakibatkan perubahan tata guna lahan dari lahan terbuka menjadi area permukiman yang umumnya tertutup beton. Hal tersebut belum termasuk jika intensitas hujan saat ini terus meningkat akibat dampak dari perubahan iklim sehingga debit yang terjadi juga akan terus meningkat. Volume air hujan sebesar 132,5 juta m3 tersebut baru diakibatkan oleh hujan lokal yang terjadi di Jakarta, belum termasuk banjir kiriman dari daerah hulu Jakarta yang semakin memperparah keadaan. Sebagaimana diketahui bahwa Jakarta terletak di daerah hilir dan Kementerian PUPR menyampaikan daerah terdampak banjir terparah di DKI Jakarta berada pada empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

Pada 2012-2015 penulis melakukan studi berjudul Uncertainty of Runoff associated with Uncertainties of Water Holding Capacity and Rainfall Distribution in Mountainous Catchments. Hasil studi menunjukkan 23 DAS di Jepang yang pernah mengalami kondisi jenuh memiliki kemampuan untuk meresapkan air yang bervariasi dari 81,8 mm hingga 170,9 mm dengan nilai rerata 108,5 mm.

Artinya, jika suatu DAS hanya mampu meresapkan air hujan sebesar 170,9 mm, maka jika terjadi hujan sebesar 300 mm, maka 129 mm akan menimbulkan terjadinya genangan. Analogi dengan kondisi di Jakarta, berhubung 85% lahan di Jakarta telah tertutup beton, maka hanya sedikit sekali air hujan yang dapat diresapkan ke dalam tanah. Jika hujan terjadi saat DAS sudah mengalami kondisi jenuh akibat kejadian hujan sebelumnya, maka air yang diresapkan semakin sedikit, sehingga air yang melimpas di permukaan menjadi genangan bertambah besar.

Ditambah lagi dengan kondisi tanah di Jakarta yang umumnya berupa lempung. Tanah di Jakarta Selatan didominasi oleh tanah lempung berwarna cokelat kemerahan, sementara tanah di Jakarta Utara merupakan tanah urugan diatas tanah dasar yang lunak berupa marine clay. Sebagaimana diketahui bahwa lempung memiliki koefisien permeabilitas yang sangat kecil yaitu kurang dari 0.000001 cm/detik (Das, 1995) sehingga air sulit meresap masuk ke dalam tanah.

Kolam Detensi
Menurut penulis, solusi penanganan banjir Jakarta perlu dikaji secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu ke hilir karena Jakarta terletak di hilir dengan menggunakan konsep Low Impact Development yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi hidrologi sebelum dan sesudah adanya pembangunan akibat dampak urbanisasi dari desa ke Jakarta. Rainwater harvesting merupakan salah satu upaya untuk konservasi air sekaligus mengendalikan banjir karena bertujuan untuk meresapkan air hujan sehingga air tidak menggenang di permukaan jalan.

Namun karena kondisi tanahnya lempung, perlu dipilih metode rainwater harvesting yang tepat semisal membangun groundwater tank di bawah tanah untuk menampung air hujan yang nantinya dapat digunakan kembali. Jika ada lahan, dapat dibuat kolam detensi, embung tadah hujan yang kondisi awal kering sehingga hanya digunakan untuk menampung air hujan. Selain itu normalisasi perlu diteruskan karena daerah bantaran sungai di Jakarta padat penduduk.

Dengan demikian, air perlu dialirkan secepatnya dari sungai ke laut. Naturalisasi bukan hal yang tepat untuk kondisi Jakarta yang di hilir dan padat penduduk. Naturalisasi tepat untuk diterapkan di bagian hulu sungai. Namun jika sungai telah melewati kawasan padat penduduk, normalisasi sungai wajib dilakukan. Membiarkan sungai alami bermeander akan memperlambat laju aliran sungai yang berpotensi menimbulkan banjir sehingga naturalisasi tidak tepat dilakukan untuk kasus banjir Jakarta.

Selain itu, penulis berpendapat pengerukan sedimen di sungai-sungai perlu dilakukan karena sedimentasi mengakibatkan pendangkalan yang mengurangi kapasitas sungai untuk menampung air. Pembersihan sampah-sampaj di sungai-sungai juga wajib dilakukan karena sampah-sampah tersebut juga mengurangi kapasitas sungai.

*Penulis merupakan Dosen di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM/Kepala Unit Departemen  Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Kerja Sama Publikasi Alumni Sistem Informasi dan SHE