OPINI: Infrastruktur di Kala Resesi

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek tol Trans Sumatera ruas Palembang-Bengkulu Seksi Indralaya-Prabumulih di Indralaya, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis (3/9/2020). Pembangunan tol sepanjang 65 km tersebut ditargerkan rampung pada 2021. ANTARA FOTO - Nova Wahyudi

Indonesia akhirnya resmi mengalami resesi menyusul rilis data BPS yang mencatat pertumbuhan ekonomi -3,49% (yoy) pada triwulan III/ 2020. Data BPS juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan triwulanan (qtq) sebesar 5,05%. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa periode terburuk telah terlewati dan tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat.

Namun jika dibandingkan dengan negara lain, data tersebut menunjukkan pemulihan Indonesia relatif lebih lambat. Mengutip data dari Trading Economics, pertumbuhan triwulanan (qtq) Indonesia merupakan terendah ketiga di antara negara anggota G-20 setelah China dan Korea Selatan. Namun pertumbuhan ekonomi China sudah positif sejak triwulan sebelumnya.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam menentukan kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal saat ini, pemilihan program yang tepat sasaran menjadi sangat krusial. Salah satu sektor yang menjadi prioritas pemerintah adalah pembangunan infrastruktur.

Dalam APBN 2021, sebesar Rp413,8 triliun telah dianggarkan untuk sektor itu. Angka ini setara 15% dari total belanja negara, atau lebih dari dua kali lipat alokasi anggaran 2021 untuk sektor kesehatan.

Lantas apakah prioritas ini sudah tepat? Menurut Dwight D. Eisenhower, ada dua syarat suatu pekerjaan layak diprioritaskan, yaitu penting dan mendesak. Saya rasa sebagian besar kita sepakat bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting.

Selain menyerap banyak tenaga kerja, juga menghasilkan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. Akses infrastruktur yang memadai dan berkualitas juga menjadi prasyarat perbaikan iklim usaha serta daya tarik bagi investor.

Setelah krisis ekonomi 1997—1998, pembangunan infrastruktur mengalami stagnasi sehingga defisit infrastruktur melebar. Akselerasi pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir belum mampu menutup celah tersebut. Untuk itu, pembangunan infrastruktur tetap diperlukan.

Dalam situasi resesi dimana konsumsi melemah dan pelaku bisnis terancam bangkrut, belanja pemerintah berperan yang sangat krusial untuk menggerakkan perekonomian. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam jangka pendek, stimulus tersebut mampu menjaga ekonomi agar tidak terperosok lebih dalam. Namun dalam jangka panjang, pemerintah perlu menyiapkan exit strategy untuk memulihkan ekonomi, setidaknya agar sama seperti kondisi sebelum krisis. Defisit fiskal yang semakin lebar dan rasio utang yang kian tinggi perlu dibarengi belanja fiskal yang mampu memberikan multiplier effect yang besar bagi ekonomi.

Belanja infrastruktur diyakini merupakan pilihan yang tepat saat ini. Beberapa penelitian, misalnya oleh Auerbach dan Gorodnichenko (2012) memberikan bukti empiris yang mendukung argumen tersebut. Setali tiga uang, IMF dalam laporan Fiscal Monitor yang dirilis awal bulan ini menekankan urgensi pembangunan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi seusai Covid-19.

Rendahnya kebutuhan ekspansi bisnis oleh sektor swasta pada saat resesi meminimalisasi potensi crowding out effect, yaitu tersedotnya likuiditas pasar keuangan untuk pembiayaan investasi oleh pemerintah, sehingga berdampak pada naiknya biaya kredit (cost of borrowing).

Rendahnya tingkat suku bunga dan kebijakan moneter yang cenderung akomodatif pada saat resesi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan infrastruktur.

Dalam beberapa tahun terakhir telah banyak terobosan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya dari aspek pembiayaan. Contohnya fasilitas availability payment dalam skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) menjadikan proyek infrastruktur menjadi lebih feasible dan menarik bagi investor.

Di pasar modal, beberapa instrumen telah dikembangkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, misalnya RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas), DINFRA (Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), dan obligasi daerah.

Namun, tantangan pembangunan infrastruktur bukan hanya pada masalah pembiayaan. Pemilihan proyek infrastruktur yang tepat juga sangat penting agar hasilnya lebih optimal. Alhasil, pemerintah perlu mengkaji ulang proyek-proyek strategis yang saat ini ada agar lebih relevan dengan tujuan pemulihan ekonomi. Kriteria yang harus diperhatikan adalah cepat direalisasikan, efektif menyerap tenaga kerja, dan berkelanjutan.

Ada beberapa proyek yang bisa dijadikan pertimbangan. Pertama, proyek pemeliharaan infrastruktur. Peter McCawley dalam risetnya mengemukakan salah satu masalah pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah rendahnya perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, proyek maintenance akan lebih cepat direalisasikan, karena melibatkan infrastruktur yang sudah ada sehingga dampaknya terhadap ekonomi pun akan lebih cepat dirasakan.

Kedua, infrastruktur kesehatan. Meski uji vaksin menunjukkan kemajuan menggembirakan, penyebaran Covid-19 masih akan menjadi ancaman, setidaknya sampai satu atau dua tahun mendatang. Pembangunan infrastruktur kesehatan sekaligus menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi bisa dilakukan seiring dengan pemulihan kesehatan.

Ketiga, infrastruktur digital. Pandemi Covid-19 mengakibatkan disrupsi pola pemanfaatan teknologi di seluruh lapisan masyarakat. Kebutuhan infrastruktur digital diyakini terus meningkat meski pandemi berakhir.

Keempat, infrastruktur terkait adaptasi perubahan iklim. Berbeda dengan Covid-19 yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, ancaman perubahan iklim lebih nyata dan dapat diprediksi. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Proyek infrastruktur untuk energi terbarukan dan yang mendukung ketahanan pangan perlu diprioritaskan.