Pagebluk & Peluang Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo. - Ist/Dok Pemprov Jateng
27 Juni 2020 11:27 WIB Algooth Putranto &Tomy Sasangka Aspirasi Share :

Pemilihan Umum Nasional tahun 2024 memang masih lama, namun pertanyaan siapa yang akan menjadi calon kuat pengganti Joko Widodo nampaknya mulai seru di awal Juni 2020. Tak lain karena lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas sejumlah nama yang diprediksi maju dalam kontestasi.

Naiknya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Mei 2020 dibandingkan Februari 2020 tentu menarik karena justru melampaui Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sebagai indikator, survei lembaga yang dipimpin Burhanuddin Muhtadi yang dilakukan pada periode 16-18 Mei lalu itu menyasar 1.200 responden dengan metode kontak telepon dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasilnya, elektabilitas Ganjar pada Mei sebesar 11,8 persen atau naik 2,7 persen dibandingkan Februari 2020. Sedangkan elektabilitas Ridwan Kamil naik 3,9 persen, yaitu dari 3,8 persen pada Februari menjadi 7,7 persen pada Mei 2020.

Kendati demikian, Burhanuddin mengingatkan dengan hasil survei ini jika pemilihan presiden diadakan sekarang, baik Ganjar maupun Ridwan belum cukup dominan. Artinya masih cukup banyak waktu bagi kedua pemimpin daerah itu untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Demikian juga tokoh-tokoh lain yang masuk dalam survei.

Moncernya Ganjar sebetulnya bukan hal yang mengejutkan karena data lain dapat menjadi indikator popularitasnya. Hasil pemantauan dan kajian Portalkom (konsultan komunikasi) menunjukkan tren menguatnya popularitas Ganjar di lini masa, meski sejauh ini bukan yang teratas.

Secara statistik, dari pemberitaan (news) dan lini masa (Twitter, forum, blog, video) sejak 2 Maret-18 Mei 2020 di antara tiga gubernur, yaitu  Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masih dipimpin oleh Ridwan Kamil (12.982), disusul Ganjar Pranowo (9.134) dan Khofifah Indar Parawansa (8.496).

Meski demikian tone positif terbesar justru ditempati Khofifah Indar Parawansa (69,6%), disusul Ganjar (62,3%), lalu Ridwan Kamil (51,9%). Hal ini dapat dipahami mengingat informasi tentang Khofifah dan Ganjar cenderung didominasi dari platform berita (news).

Kita tahu platform berita cenderung lebih mudah untuk dikemas. Baik melalui strategi kehumasan maupun aturan etik dan hukum media yang dipahami dan dijalankan oleh media massa, sebaliknya Ridwan Kamil yang sejak lama populer di lini masa kesulitan mengendalikan pesan yang saling berinteraksi.

Dalam diskusi akhir pekan lalu, Burhanuddin mengingatkan Covid-19 menjadi salah batu ujian bagi pemimpin daerah. Dia memberikan contoh banyak kasus di negara lain, penanganan atas pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap calon pemilih.

Bagi Indonesia, efek Covid-19 ini mungkin bisa menjadi hal yang berbeda mengingat tak sedikit yang memperkirakan kondisi terburuk dari pagebluk ini belum mencapai puncak. Survei Indikator pada Februari dan Mei 2020 juga mendapati adanya penilaian buruk terhadap kondisi ekonomi nasional dan rumah tangga.

Di luar soal tantangan terkait penanganan Covid-19, penulis melihat ada hal penting yang harus diperhatikan dan akan mengubah peta elektabilitas yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 yang sampai sekarang masih membingungkan.

Pertama, Pilkada DKI yang berdekatan dengan Pemilu Nasional dan menjadi jalur cepat Joko Widodo pada Pemilu 2014 akan sulit dimanfaatkan oleh para pemimpin daerah yang ingin meniru langkah tersebut.

Hingga kini pelaksanaan Pemilu DKI belum jelas kapan akan dilaksanakan. Apakah tetap digelar pada tahun 2024 sesuai UU Pemilu 2016 ataukah dimajukan karena masa tugas Gubernur Anies akan berakhir pada tahun 2022. Jika pemerintah konsisten dengan UU, maka artinya ada kekosongan selama dua tahun.

Kedua, tidak saja Jakarta yang akan mengalami kekosongan penguasa. Jangan lupa, masa tugas para gubernur yang terpilih pada 2018 pun akan berakhir pada tahun 2023, karena pilgub pun akan digelar serentak pada 2024.

Lalu siapa yang akan paling berkuasa ketika posisi gubernur kosong? Sesuai perintah UU, tak lain adalah Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian yang saat ini berada di urutan 12 dalam survei kandidat capres dengan elektabilitas hanya 0,6% alias turun dari survei Februari dengan 0,8%.

Lalu apa yang mesti dilakukan Ganjar agar elektabilitasnya tetap stabil? Kita tahu, tahun 2023 adalah masa akhir dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nasib berbeda dialami Ridwan Kamil maupun Khofifah Indar Parawansa yang masih memiliki kesempatan dalam pilgub serentak tahun 2024.

Tiga Hal

Ada tiga hal yang harus dijaga Ganjar saat ini hingga masa akhir kekuasaannya. Pertama, bersih. Dalam hal penanganan korupsi, tahun lalu Pemprov Jateng dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terbaik dalam bidang gerakan antikorupsi.

Ini catatan bagus mengingat Ridwan Kamil maupun Khofifah Indar Parawansa dipusingkan dengan status daerah mereka sebagai wilayah yang kepala daerahnya paling “doyan” berhubungan dengan KPK karena melakukan korupsi.

Kedua, tentu saja adalah memastikan investasi yang masuk ke Jawa Tengah dapat terealisasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Januari 2020 mencatat realisasi investasi tertanam di Jawa Tengah Rp 59,5 triliun.

Masih lebih kecil dari Jabar yang mencapai Rp137,5 triliun namun lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur, Rp 58,5 triliun. Hal ini tentu perlu ditingkatkan mengingat Jawa Tengah memacu perbaikan infrastruktur maupun menjaga upah buruh agar tetap lebih rendah dibanding Jabar dan Jatim.

Ketiga, tentu saja menjaga kedekatannya dengan partai sebagai pemberi tiket menuju Pilpres 2024. Hal yang tak mudah mengingat PDI-Perjuangan merupakan partai dengan massa besar namun masih sangat memperhitungan suara trah Soekarno.

Untuk urusan terakhir ini, tak mudah sekaligus berpeluang menimbulkan drama. Namun Ganjar sebagai kader setia PDI-P sejak awal karir politik tentu sudah sangat-sangat paham bagaimana mesti bersikap menempatkan diri agar menjadi pilihan utama dalam kontestasi Pilpres 2024 yang akan sangat ketat diikuti calon-calon baru.

*Algooth Putranto adalah kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid, Jakarta & Tomy Sasangka adalah CEO Portalkom