Upaya UMi Menggerus Angka Kemiskinan Dua Digit di D.I. Yogyakarta

Ada frasa yang begitu terkenal dalam literature dari seorang tokoh dalam sejarah Islam yaitu Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa seandainya kemiskinan itu berwujud manusia, maka aku adalah orang pertama yang akan membunuhnya. Dalam pengukuran kesejahteraan rakyat suatu negara, angka kemiskinan menjadi tolok ukur utama. Semakin rendah angka kemiskinan suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan yang semakin membaik, dan sebaliknya semakin tinggi angka kemiskinan mencerminkan kesejahteraan yang semakin memburuk. Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan ada di antara 17 (tujuh belas ) poin tujuan yang hendak dicapai dalam SDGs (Sustainability Develepment Goals) atau yang lebih dipopulerkan dengan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs merupakan panduan bagi pelaksanaan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara mendasar di tataran kenegaraan amanat mengatasi kemiskinan tersirat secara jelas bahwa tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah dengan berbagai program telah merealisasikan anggaran dalam bentuk bantuan berupa jaring pengaman sosial, pemulihan kesehatan, dan program peningkatan kesejahteraan lainnya. Namun demikian tantangan dalam menghadapi kemiskinan ekstrim membutuhkan terobosan dan sinergi dari berbgai pihak dan komponen negeri ini. Selaras dengan hal tersebut sebagai negara yang termasuk dalam rumpun G20 dimana tahun 2022 Indonesia mendapat kesempatan menjadi presidensi tentunya ikut meyelaraskan program pembangunan bersama-sama dengan negara lainnya dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional.

Wilayah DIY mengalami tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dalam kurun waktu satu dekade terakhir dengan kecenderungan angka semakin menurun. Data di bulan Maret 2022 angka kemiskinan ada di 11,34% masih di atas angka nasional sebesar 9,54%. Jika dilihat komposisi angka per kabupaten/kota maka akan nampak bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar persentase kemiskinan antar daerah tersebut. Berdasarkan data tahun 2021 daerah yang masih meyumbang dua digit angka berturut-turut yaitu Kulonprogo 18,38%, Gunungkidul 17,69% dan Bantul 14,04%. Sementara untuk Sleman dan Kota Yogyakarta sudah masuk di single digit masing-masing 8,64% dan 7,69%. Artinya dua daerah ini masih di bawah angka nasional yang tahun 2021 sebesar 9,71%. Jika ditelusuri topologi kewilayahannya dapat dilihat bahwa pedesaan menyumbang tingkat kemiskinan yang lebih besar yaitu 13,65% dan perkotaan 10,56%. Data ini menunjukkan begitu kompleksnya permasalahan yang harus di atasi untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data BPS DIY per bulan Februari 2022 jumlah angkatan kerja sebanyak 2,24 juta jiwa atau sebesar 60% dari total jumlah penduduk. Jumlah sebesar ini merupakan insentif yang  menarik untuk menggerakan aktivitas perekonomian yang memproduksi barang dan jasa di masyarakat. Karakteristik lapangan usaha yang biasa dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu agriculture - manufacture - services  di DIY juga mengalami pergeseran dari sebelumnya dimana penyerapan di sektor agriculture turun 10% selama satu dasawarsa terakhir dari 31% menurun sampai ke angka 22% di tahun 2022 ini. Sektor pelayanan secara umum (services) semakin mendominasi dengan penyerapan angkatan kerja sebesar 58,91%. Sementara sektor manufactur cenderung stabil di kisaran angka 20%. Keunggulan jumlah sumberdaya manusia sebagai faktor utama dalam pembangunan sebagai fenomena bonus demografi semestinya menjadi kekuatan yang menggerakan pertumbuhan ekonomi alih-alih menjadi beban. Pendistribusian angkatan kerja membutuhkan sentuhan kebijakan baik secara lokal maupun nasional agar lapangan usaha yang terbuka dan dapat diciptakan untuk menyerap potensi sumber daya manusia produktif tersebut juga tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam.

Program yang diharapkan secara substantive mengatasi akar masalah kemiskinan adalah program pembiayaan yang dilakukan pemerintah dengan pemberian bantuan pendanaan sebagai stimulus masyarakat untuk berusaha produktif. Pembiayaan Ultra Mikro yang biasa dikenal sebagai UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial yang beralih menjadi kemandirian usaha, menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, dan tentunya belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masyarakat yang mendapatkan pembiayaan UMi akan mendapat pendampingan dari penyalur yang terdiri dari koperasi, lembaga keuangan mikro, pegadaian atau bergabung dengan kelompok Mekaar di PT PNM.

Penyaluran kredit Ultra Mikro tahun 2022 sampai dengan bulan November 2022 di wilayah D.I. Yogyakarta tercatat sebesar Rp 44.513.450.917,-  untuk 11.893 penerima pembiayaan (debitur). Artinya secara rata-rata setiap debitur mendapatkan Rp3.742.827,-.  Dari kelima daerah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta penyaluran dari yang terbesar berdasarkan jumlah debitur, untuk daerah Kabupaten Bantul terdiri dari 3.897 debitur dengan nilai penyaluran sebesar Rp 14.861.071.568,-, kedua Kab. Gunungkidul 2.870 debitur senilai Rp 9.943.835.591,-, ketiga Kab. Sleman dengan 2.751 debitur senilai Rp 10.616.174.956,-, keempat Kab. Kulonprogo 1.327 debitur nilai Rp 4.868.842.200,-. Nilai penyaluran terkecil dengan nominal sebesar Rp 4.223.526.602,- dengan jumlah debitur 1.048 orang untuk Kota Yogyakarta.

Sesuai sensus tahun 2020  jumlah penduduk provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 3.712.896 jiwa dengan sebaran terbesar berturut-turut di Sleman (31%), Bantul (27%), Gunungkidul (20%), Kulonprogo (12%), dan Kota Yogyakarta (10%). Jadi jumlah penerima pembiayaan secara keseluruhan sebesar 11.893 mencakup 0,3% jumlah total penduduk di wilayah D.I. Yogyakarta. Variasi dari perbandingan tersebut menunjukkan porsi yang lebih besar untuk Kabupaten Bantul dan Kab. Gunungkidul yaitu masing-masing 0,4% dan yang terkecil Kab. Sleman dengan porsi 0,2%. Pola sebaran penyaluran kredit UMi di kelima wilayah kabupaten/kota dibandingkan dengan komposisi jumlah penduduk dan angka kemiskinan di masing-masing wilayah sudah menunjukkan penetrasi yang terarah, dimana Kabupaten yang masih tinggi angka kemiskinannya sampai dua digit jumlah debitur lebih banyak dari daerah lainnya. Namun demikian untuk ketiga Kabupaten yang masih dua digit angka kemiskinannya perlu diberi perhatian khusus dengan eskalasi jumlah nasabah dan nilai pembiayaan meskipun tetap dalam koridor kemampuan calon debitur. Yang perlu mendapat catatan untuk Kab. Kulonprogo yang tingkat kemiskinannya paling tinggi dengan porsi penerima pembiayaan (debitur) 0,3%. Perlu dilakukan Langkah-langkah terobosan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi masyarakat untuk berusaha lebih produktif dengan stimulus pendanaan dari program UMi. Salah satu cara yang dapat jadi akselerator yaitu dengan menggandeng volunteer entrepreneur yang bisa membaca potensi wilayah-wilayah tersebut untuk diangkat potensi ekonomisnya. Target yang perlu ditekankan adalah bagaimana fungsi pembiayaan ini secara fiskal mampu menggerakan roda perekonomian produktif langsung di masyarakat. Kemudahanan akses ke sumber-sumber pembiayaan UMi dengan biaya ringan ditambah dengan pendampingan dari tenaga-tenaga yang berpengalaman juga diharapkan menjauhkan masyarakat dari godaan tawaran pembiayaan illegal yang menjerat masyarakat. Saatnya para pimpinan daerah di berbagai strata pemerintahan turut peduli dengan fenomena indikator kesejahteraan masyarakat yang masih harus ditingkatkan. Tentunya angka 0,3% jumlah penerima manfaat Umi / debitur yang sudah terjangkau belum sebanding dengan persentase 11,34% angka kemiskinan yang masih ada. Namun jika angka 0,3% tepat sasaran dan memiliki nilai keekonomian yang tinggi maka tidak berlebihan jika angka ini menimbulkan efek multiplier yang menggerus angka kemiskinan khususnya yang masih bertengger di dua digit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News