HIKMAH RAMADAN: Transformasi Kelembagaan ala Nabi Muhammad

Memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriyah, umat muslim di Indonesia dikejutkan dengan kasus blending setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi bernilai Rp193 triliun di Pertamina terkait dengan masalah Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. 

Dari sejarah korupsi di tubuh Pertamina dapat dilacak Kasus Investasi Pertamina di Luar Negeri (1969); kasus Ibnu Sutowo pada masa Orde Baru pada 1970-1974; kasus Tetra Ethyl Lead (2004-2005); kasus pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) (2011-2021); serta kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang (2018-2023).

Kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini terungkap setelah kasus putusan tingkat pertama terhadap mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dan eks Direktur Keuangan PT Timah Tbk, Emil Ermindra, dihukum delapan tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. 

Perbuatan pidana korupsi dalam menerbitkan kebijakan kerja sama sewa smelter dan pembelian bijih timah dari penambang ilegal melalui sejumlah perusahaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, kasus demi kasus korupsi atau pemburuan rente di lingkungan BUMN ini sangat memalukan. 

Pertanyaan pentingnya, apakah agama Islam yang dipeluk tidak banyak berpengaruh pada perilaku para pemeluknya, terutama pejabat-pejabat negara? 

Banyak para ahli teori ekonomi politik telah meneliti keberhasilan sebuah negara dalam memberantas korupsi atau setidaknya menekan tingkat korupsi yang parah di berbagai negara. Peraih hadiah nobel ekonomi, Daron Acemoglu dan James A Robinson, pada 2024 menyampaikan teori menarik bahwa keberhasilan sebuah negara sangat dipengaruhi sejauh mana proses kelembagaan politik dan ekonomi di negara tersebut menghadirkan lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang inklusif, bukan sebaliknya eksklusif atau estraktif. Lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang inkusif di sini adalah lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang plural atau tidak monopolis, tranparans, demokratis dan tidak dikendalikan oleh segelintir elit.  

Sebaliknya lembaga-lembaga politik dan ekonomi negara yang monolitik akan menghasilkan destruksi, ekonomi rente dan penghamburan sumberdaya ekonomi pada kelompok oligarki atau elite terbatas.

Nabi Muhammad SAW, dari berbagai penelitian, sebagai manusia luar biasa yang berhasil mentransformasi kelembagaan politik dan ekonomi masyarakat Quraisy dalam jangka waktu yang singkat, yakni selama 23 tahun, yang tertulis dalam Piagam Madinah. 

Kita dapat bayangkan bagaimana lembaga-lembaga politik oligopoli kaum Quraisy yang menguasai semua sumber daya ekonomi ditransformasikan ke lembaga demokratis. Betapa sulitnya menghapus perbudakan (slavery) dan penindasan kaum perempuan. Tetapi Nabi Muhammad berhasil menghapusnya. 

Itu berarti beliau berhasil menghapus lembaga, norma dan nilai-nilai eksploitatif ke nilai-nilai mulia yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi umat manusia, tidak mengenal suku bangsa dan agama kepercayaannya. 

Mengapa beliau berhasil? Pertama, keteladanan pimpinan umat muslim pada waktu itu; kedua, kejelasan nilai-nilai yang diperjuangkan berbasis Al Quran; dan ketiga, soliditas kepemimpinan Nabi dan para sahabat. 

Ketiga faktor tersebut berhasil membentuk struktur, norma dan budaya baru hanya dalam waktu 23 tahun. 

Sementara Indonesia, dalam hal ini Pertamina, sudah mencapai 70 tahun tidak berhasil melakukan transformasi kelembagaan politik dan ekonomi, dan bahkan kita melihat siklus korupsi setiap lima tahun! 

Semoga pemipin-pemimpin di negeri ini bisa mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW yang dapat melakukan transformasi kelembagaan politik dan ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi umat manusia. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News