OPINI: Wajah Baru IMF Melawan Stigma Masa Lalu

Logo IMF - Reuters/Yuri Gripas
29 September 2018 08:25 WIB Budi Hanoto Aspirasi Share :

Kehadiran IMF di Indonesia sering menimbulkan silang pendapat, kecurigaan, atau bahkan ketidakpercayaan. Masih segar dalam ingatan, pada 1998 krisis keuangan melanda Asia, termasuk Indonesia, dan kemudian sejumlah negara menjadi pasien IMF.

Banyak orang menganggap peran IMF justru memperpanjang penderitaan rakyat Indonesia. Karena resep penyehatan ekonomi yang direkomendasikan cenderung tidak populer, menimbulkan kontroversi, dan serasa menelan pil pahit. Pandangan ini kemudian memunculkan stigma IMF.

Masyarakat masih belum lupa bahwa kehadiran IMF kala itu disertai dengan rekomendasi penutupan 16 bank dan diiringi pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga yang tinggi juga direkomendasikan IMF untuk menarik investor asing dan memperkuat cadangan devisa.

Rekomendasi lain seperti BLBI, pembentukan BPPN, dan sejumlah langkah lainnya melengkapi stigma IMF yang dianggap memicu korupsi. Stigma semakin menggumpal, dipicu sikap Managing Director IMF Michel Camdessus yang dianggap arogan saat Presiden Suharto menandatangani Bail out Agreement.

Dana bantuan IMF pun mengucur untuk menangani krisis multidimensi yang melanda Indonesia akibat berbarengan dengan krisis politik. Pemerintahan Orde Baru yang selama 32 tahun digdaya mengelola perekonomian dengan pengendalian kuat harus memenuhi performance kriteria yang dipersyaratkan dalam Letter of Intent IMF.

Pemerintah dipaksa mengetatkan fiskal dan mengurangi defisit current account. Dengan kondisi pinjaman luar negeri berbunga tinggi dan keharusan memotong budget, Indonesia dalam situasi yang sulit.

Rakyat terus menderita. Perbaikan ekonomi tidak kunjung muncul. Indonesia ibaratnya sedang menjalani diet ketat.

Program IMF beserta dinamika penerapannya memang tidak langsung cespleng alias mujarab mengobati perekonomian Indonesia. Proses kebangkitan ekonomi rupanya memerlukan waktu, kesabaran, dan energi luar biasa.

Di sini barangkali yang sering menimbulkan silang pendapat apakah resep IMF tersebut ampuh, atau malah justru menambah beban perekonomian karena waktu yang dibutuhkan untuk recovery lebih lama.

Ada yang anti Indonesia masuk pasien IMF, tapi juga ada yang mendukung dengan mengatasnamakan kedisiplinan pengelolaan ekonomi. Melalui perjalanan panjang yang melelahkan, pelan-pelan Indonesia mulai bangkit. Banyak sektor ekonomi mengalami perubahan fundamental. Perekonomian Indonesia kemudian menjadi lebih terbuka, subsidi dikikis, dan aliran modal pun mulai masuk.

Pengelolaan sektor fiskal juga ditandai dengan adanya otonomi daerah. Dalam pengelolaan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, juga ditandai dengan independensi Bank Sentral. Indonesia kemudian melangkah ke babak baru dalam pembangunan ekonomi di tengah iklim demokrasi yang semakin kuat.

Dalam perjalanannya, utang ke IMF pun sudah lunas. Perekonomian Indonesia kemudian melangkah maju, tentunya dengan tantangan baru. Singkat cerita, Indonesia sudah menjadi negara middle income ekonomi. Perekonomian sudah diafirmasi oleh semua lembaga rating bahwa sampai saat ini Indonesia dalam kelas Investment Grade.

Mengakhiri Citra Buruk

Setelah hampir dua dekade sejak krisis Asia 1998, IMF datang lagi ke Indonesia dengan misi dan motivasi lain, yaitu menyelenggarakan IMF−World Bank Annual Meeting 2018 yang akan digelar di Bali, mulai 8 Oktober 2018. Selain kinerja perekonomian Indonesia yang dinilai bagus, memilih Indonesia menjadi keputusan strategis IMF.

Tidak saja Indonesia dan Bali menawarkan sejumlah spot yang bagus untuk dikunjungi peserta annual meeting, tetapi IMF juga ingin memberikan image di Asia bahwa Dana Moneter Internasional itu hadir dengan wajah dan value yang baru.

IMF pun ingin melawan stigma yang selama ini mengganggu hubungan ke sejumlah negara yang dulu menjadi pasiennya. Apakah beda wajah IMF dulu dan sekarang? Paling tidak dari beberapa diskusi dengan kawan yang dekat dengan IMF diperoleh sejumlah insight.

Pertama, setelah mengevaluasi program dan rekomendasi yang diberikan IMF ke sejumlah negara, IMF telah melakukan sejumlah reformasi di internal mereka. Dari input dan desakan Indonesia sebagai anggotanya, IMF perlu mengubah pendekatannya kepada negara-negara anggota yang dilanda krisis keuangan.

Dalam hubungan ini, IMF diminta untuk lebih melihat karakteristik perekonomian negara yang akan dibantu, dan tidak lagi menggunakan pendekatan one size fits all policy.

Kedua, bagi negara-negara yang terkena krisis Asia 1998, IMF meyakini krisis tersebut akibat kurang baiknya kondisi global dan kondisi domestik makroekonomi di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Namun kondisi makroekonomi domestik juga sangat menentukan parah tidaknya dampak krisis keuangan tersebut.

Ketiga, kondisi IMF saat ini dari sisi voting power mengalami perubahan dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya. Perubahan tersebut lebih mencerminkan sumbangan ekonomi negara ekonomi berkembang ke ekonomi global.

Kondisi voting power ini menandakan bahwa negara emerging economy seperti Indonesia, Tiongkok, India dan Brasil mempunyai bargaining position lebih baik di mata IMF.

Keempat, IMF mengubah pendekatan dengan mulai melihat isu yang bisa meningkatkan inklusivitas ekonomi. IMF menyadari bahwa stabilitas makroekonomi tidak akan terjadi bila tidak menghasilkan outcome yang inklusif dan berdampak luas. Dalam beberapa kesempatan, pidato Managing Director IMF, Christine Lagarde, membahas pula tentang pentingnya financial inclusion, ekonomi syariah, peran teknologi, dan pemberdayaan wanita (woman empowerment).

Bahkan dalam sebuah obrolan di Jogja, Christine Lagarde menaruh perhatian yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi, dan mengagumi langkah yang ditempuh Indonesia.

Kelima, IMF melihat hubungan dengan Indonesia berbeda dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya. IMF menghargai Indonesia yang telah menunjukkan kinerja perekonomian bagus, stabil, reform, dan pada jalur yang benar. Dari sisi relasi, IMF siap menjadi partner untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sustainable dan inklusif.

Indonesia di Pentas Dunia

Lantas, apa untungnya Indonesia menggelar pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia tersebut di Bali? Banyak. Indonesia akan kedatangan tamu VVIP, para gubernur bank sentral seluruh dunia, menteri keuangan seluruh dunia, dan menteri-menteri terkait. Tentu beserta jajarannya.

Annual meeting juga diikuti oleh para pelaku pasar, pelaku ekonomi, akademisi, bankers, lembaga keuangan, investor, awak media, dan tamu lainnya. Yang bila ditotal bisa puluhan ribu tamu.

Event tersebut akan memberikan nilai tambah dan berdampak pada sejumlah sektor penopang pertumbuhan, seperti perdagangan, hotel, restoran, transportasi, kominfo, tourism, dan nilai tambah pada logistical support lainnya. Indonesia akan memperoleh manfaat yang besar.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini dan menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah yang baik. Lupakan sejumlah stigma dan peristiwa masa lalu dengan IMF. Kita menatap ke depan.

Untuk perbaikan ekonomi dunia, Indonesia dan Bali telah mencatatkan tinta sejarah di sana.

*Penulis adalah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DIY.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia