OPINI: Profesionalisme ala BUMDes

Ilustrasi uang. - Bisnis/ Dwi Prasetya
28 Februari 2019 08:00 WIB Th. Agung M. Harsiwi Aspirasi Share :

Booming kesuksesan wisata Umbul Ponggok seakan membukakan mata masyarakat Indonesia bahwa desa sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa. Betapa tidak, dengan modal mata air, saat ini Desa Ponggok mempunyai usaha kolam renang, rumah makan, hotel, gedung pertemuan mewah, dan pertokoan. Yang hasilnya membuat desa tersebut mampu memberikan beasiswa, jaminan kesehatan, dan pekerjaan untuk semua warganya.

Padahal awalnya Desa Ponggok hanya wilayah pinggiran di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang tidak banyak dibicarakan orang dengan mata air yang cuma digunakan untuk mengairi sawah dan keperluan warga sehari-hari. Namun, dengan sentuhan profesional, tenyata semua dapat berubah menjadi ladang uang bagi masyarakat.

Entitas Bisnis
Ketika itu, sebagaimana desa dan daerah lain di Indonesia, warga masyarakat kerap menerima bantuan dana pembangunan dari Pemerintah. Pada umumnya dana dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik fisik maupun nonfisik, seperti membangun infrastruktur, pelatihan bertani, dan sebagainya. Hingga saat itu bantuan dana diterima, saat itu juga bantuan dana habis digunakan. Tentu tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun, gagasan untuk mengubah konsep pengakuan (recognition) terhadap penggunaan bantuan dana dari Pemerintah memang patut diapresiasi.

Meski sebenarnya penerapan konsep tersebut sangat sederhana, dari biaya periodik menjadi modal. Dengan mengakui penggunaan bantuan Pemerintah hanya sebagai biaya periodik, masyarakat desa tidak terbebani dengan kewajiban untuk memperoleh pengembalian apapun. Namun, begitu diakui sebagai modal, masyarakat harus mengelolanya secara profesional, agar menghasilkan pengembalian yang sepadan dengan investasi yang telah ditanamkan.

Itulah awal mulanya gagasan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena capital tidak mungkin dikelola secara langsung oleh pemerintah desa yang memang merupakan entitas profitless, yaitu lembaga yang tugasnya melayani masyarakat sepenuhnya, tidak bisa menggunakan cost-benefit secara finansial sama sekali.

Namun, melalui BUMDes, modal dapat dikelola dengan pendekatan bisnis secara profesional, dikelola oleh orang-orang yang kompeten, dan mengedepankan keuntungan finansial yang terukur. Dalam hal ini, Pemerintah Desa hanya berperan sebagai pemegang saham (modal) yang melakukan pengawasan terhadap entitas bisnis tersebut untuk memastikan operasional usaha berjalan sesuai dengan visi dan misi desa, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Alasan inilah yang membuat semua pengelolaan BUMDes dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa Ponggok. Salah satunya dapat dilihat dari karyawan BUMDes semuanya adalah warga Desa Ponggok, mulai dari manajer, karyawan administrasi, sampai dengan bagian rumah tangga. Bahkan para pengusaha cenderamata, warung makan, dan tukang parkirnya pastilah warga desa setempat.

Catatan Penutup
Meskipun BUMDes Ponggok tetap mengedepankan kompetensi dan kapabilitas untuk jabatan-jabatan tertentu agar memberikan jaminan keberlangsungan dan keberlanjutan bisnis yang dijalankan, serta agar mampu mengembangkan usaha-usaha baru yang cukup menguntungkan secara finansial. Ini sebabnya anak-anak muda Desa Ponggok yang berpendidikan baik, bahkan yang telah bekerja di berbagai daerah di Indonesia diundang untuk pulang ke desanya karena terbuka peluang untuk berkarya di tanah kelahirannya dengan reward yang tidak kalah dengan tempat kerja sebelumnya.

Kisah sukses BUMDes Ponggok yang kini mempunyai beberapa Perseroan Terbatas (PT) tentu bukan semata-mata karena mengubah pengakuan biaya periodik menjadi modal. Namun juga karena kemampuan membaca potensi desanya diiringi ketekunan dan keseriusan dalam membangun, mengembangkan, dan mengelola potensi desanya.

Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan desa lain di Indonesia melakukan hal yang sama karena pada dasarnya setiap daerah mempunyai potensi. Bahkan Kepala Desa Ponggok pernah mengatakan kemiskinan pun sebenarnya juga merupakan potensi, tinggal apakah masyarakat siap menerima tantangan membangun, mengembangkan, dan mengelola berbagai potensi di desanya atau tidak.

*Penulis merupakan dosen Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta