OPINI: Reformasi Struktural

Output Gap sudah makin mengecil dan pertumbuhan potensial Indonesia saat ini mentok di sekitar 5,3%, sehingga reformasi struktural mutlak diperlukan. Pesan itulah yang ‘kompak’ disampaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dari hasil pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dengan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Output Gap sudah makin mengecil dan pertumbuhan potensial Indonesia saat ini mentok di sekitar 5,3%, sehingga reformasi struktural mutlak diperlukan. Pesan itulah yang ‘kompak’ disampaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dari hasil pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dengan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Apa makna dari terminologi output gap, pertumbuan ekonomi potensial, dan reformasi struktural? Apa implikasinya terhadap perekonomian Indonesia? Semua pertanyaan itu tentu akan muncul di kalangan masyarakat awam yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah-istilah tersebut.

Potensi perekonomian (sering kali disebut output potensial) merupakan output maksimal yang dapat dihasilkan pada tingkat kapasitas dan laju pertumbuhan yang aman dan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro, khususnya dari tekanan inflasi. Sementara ‘output gap’ adalah selisih antara output potensial dengan total output sebenarnya (aktual).

Jika kondisi perekonomian di-analogikan sebagai sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tertentu, maka output potensial merupakan kapasitas daya maksimal dari mesin kendaraan tersebut. Sementara pertumbuhan potensial ibarat kecepatan optimal yang disarankan dengan mempertimbangkan kondisi dan faktor-faktor pendukung kendaraan, seperti kualitas mesin, jenis bahan bakar, serta kemampuan pengemudi.

Output aktual yang lebih tinggi dari output potensial (output gap positif) akan mendorong tingginya permintaan yang pada gilirannya menimbulkan tekanan inflasi yang kontraproduktif terhadap perekonomian. Ibarat menjalankan kendaraan dengan kapasitas dan kecepatan berlebih, bukannya lebih cepat sampai tujuan yang diinginkan, yang terjadi malah mesin mengalami overheating mogok di tengah jalan.

Lalu bagaimana mengukurnya? Para ekonom umumnya menggunakan teknik filtering seperti HP Filter dan Band-pass Filter. Metode ini relatif sederhana untuk diaplikasikan tapi memiliki kelemahan terutama estimasi yang bias pada titik akhir. Metode lainnya yang biasa digunakan adalah pendekatan accounting for growth yang memasukkan model fungsi produksi Cobb-Douglas di mana output dipengaruhi oleh faktor kapital, tenaga kerja, dan total faktor produktivitas (TFP). Pendekatan ini lebih kompleks tapi mampu memberikan gambaran arah perbaikan dan rekomendasi kebijakan, setidaknya dari tiga komponen faktor produksi yang diestimasi.

Hasil pengukuran penulis terkait diagnosis pertumbuhan ekonomi dan output potensial Indonesia saat ini sejalan dengan pernyataan dua menteri di atas. Output gap pada 2018 berada pada kisaran -0,1% sampai dengan -0,2% yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi potensial berada pada kisaran 5,2%-5,3% (Nurwanda & Rifai 2018). Artinya, ruang peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan kondisi imbalance sudah tidak terlalu lebar. Hal ini juga sekaligus menjadi peringatan bahwa target pertumbuham yang ambisius di atas 6%, sangat sulit dicapai dalam waktu dekat.

Analisis dan hasil pengukuran dimaksud konsisten dengan analisis pada beberapa publikasi dari lembaga internasional, seperti IMF dalam “World Economic Outlook”, serta ADB dalam laporan “Policies to Support the Development of Indonesia’s Manufacturing Sector During 2020-2024”.

Lalu apa masalahnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 5%? Banyak negara lain yang iri dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas 5% seperti yang dicapai oleh Indonesia. Namun, jika merujuk pada Visi Indonesia 2045, hal tersebut diyakini belum cukup bagi Indonesia untuk menggapai mimpi menjadi negara maju dan menghindar dari kondisi middle income trap.

TERMINOLOGI

Lalu, timbullah terminologi ‘reformasi struktural’ yang juga disampaikan baik oleh Menteri Keuangan maupun oleh Kepala Bappenas sebagai preskripsi atas kondisi keterbatasan potensi perekonomian. Reformasi struktural mengacu pada perlunya peningkatan kapasitas ekonomi dari sisi suplai yang lebih terstruktur, sistematis dan masif, di luar kinerja rutin business as usual.

Reformasi struktural dapat dianalogikan sebagai proses untuk meningkatkan kualitas kendaraan dengan melakukan upgrade berbagai komponen di dalamnya. Peningkatan faktor kapital seperti meng-upgrade kualitas mesin dengan daya kuda dan torsi lebih besar sehingga bisa dipacu lebih cepat. Peningkatan faktor tenaga kerja (sumber daya manusia) ibarat meningkatkan kualitas dan ketahanan pengemudi supaya mampu mengemudi lebih cepat dan lebih lama. Sementara perbaikan TFP layaknya meng-aplikasikan teknologi dan aplikasi canggih ter-update supaya kinerja mesin dan penggunaan bahan bakar bisa lebih efisien.

Proses upgrade yang dilakukan terhadap kendaraan tersebut akan lebih berdampak nyata jika dilakukan secara komprehensif. Sama halnya reformasi struktural yang diupayakan, penguatan investasi kapital, perbaikan SDM, dan peningkatan TFP masing-masing punya peranan penting dan saling terkoneksi dalam meng-upgrade perekonomian. Oleh karenanya, bauran kebijakan yang disiapkan harus didesain secara menyeluruh. Menilik pada rancangan kebijakan yang tertuang dalam KEM-PPKF 2020, pemerintah telah menjelaskan upaya reformasi struktural yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sisi suplai untuk mendorong daya saing dan produktivitas.

Dari sisi investasi, dilakukan dengan cara melanjutkan pembangunan infrastruktur, mendorong penanaman modal baik domestik maupun investasi asing yang berorientasi ekspor, serta mendorong perbaikan di sisi kelembagaan, termasuk mendorong kemudahan investasi, deregulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan. Investasi, termasuk pembangunan infrastruktur difokuskan pada penguatan dukungan pada sektor strategis seperti industri manufaktur dan sektor pariwisata.

Dari aspek tenaga kerja, berbagai program akan disiapkan untuk pembangunan SDM terutama memperbaiki pendidikan vokasional dan merevitalisasi Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan keterampilan dan entrepreneurship, serta memastikan link and match antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Program perlindungan sosial yang komprehensif juga terus diperkuat termasuk pada aspek pemberdayaan kapasitas produktifnya. Selain itu, untuk meningkatkan TFP, peranan inovasi dan teknologi juga menjadi arah pembangunan SDM untuk mendorong penguasaan teknologi dan kemampuan adaptasi dengan Industri 4.0.

Kombinasi dari kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan potensi perekonomian Indonesia dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi potensial di atas 6%, setidaknya dalam jangka menengah. Masyarakat secara umum tentu menantikan keberhasilan dari implementasi resep-resep yang telah ditawarkan pemerintah dalam KEM-PPKF 2020 dimaksud.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan positif seluruh pemangku kepentingan termasuk koordinasi yang erat dan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemitraan yang erat dengan dunia usaha dan industri mutlak diperlukan. Selain itu, sebagai penumpang dalam kendaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat juga punya peranan penting untuk bersatu mendukung upaya menggapai cita-cita bangsa untuk bersama-sama sampai di tujuan, yakni Indonesia yang maju dan sejahtera.

*Penulis merupakan analis Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News