OPINI: Urgensi dan Manfaat Rumah Dataku

Logo BKKBN - BKKBN
01 Agustus 2019 05:07 WIB Mardiya Aspirasi Share :

Setelah Kampung Keluarga Berencana diluncurkan oleh BKKBN pada 2016 sebagai miniatur pelaksanaan total program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat dusun yang melibatkan lintas sektor dan segenap komponen masyarakat, maka pada 2017, BKKBN kembali meluncurkan Rumah Data Kependudukan yang berfungsi sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah Kampung KB.

Rumah Data Kependudukan yang kemudian dikenalkan pada masyarakat luas sebagai Rumah Dataku tersebut dipastikan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di lokasi Kampung KB yang dibentuk di setiap kabupaten pada 2016, setiap kecamatan pada 2017 dan di desa stunting pada 2018. Apa pasal? Setidaknya ada tiga alasan mendasar.

Pertama, ketersediaan data dan informasi kependudukan yang akurat menjadi salah satu prasayarat wajib pembentukan Kampung KB. Data kependudukan ini dapat bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil ataupun sumber data lain yang berkualitas sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

Pemenuhan akan kebutuhan data tersebut diharapkan dapat dipenuhi melalui Rumah Data Kependudukan. Hal ini dikuatkan dengan hasil need assesment Analisis Dampak Kependudukan di tingkat mikro di Kampung KB Mertasinga, Cirebon (Kampung KB Pertama di Indonesia) serta keinginan warga untuk mengatasi masalah kependudukan, namun tidak memiliki data sebagai evidence based.

Pusat Data
Kedua, Kampung KB yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, sangat membutuhkan data yang terkini, akurat dan terpercaya sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan sekaligus sebagai salah satu alat ukur untuk menilai keberhasilan program-program yang telah dicapai di Kampung KB.

Ketiga, keberadaan Kampung KB yang juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga nonpemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, maupun meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, menjadikan kepemilikan data yang akurat dan terpercaya akan sangat bermanfaat.

Bukan hanya untuk mengidentifikasi masalah seperti adanya anak yang kurang gizi, teridentifikasi stunting, belum mempunyai akta kelahiran, banyaknya pengangguran, keluarga yang kurang mampu, keluarga yang rentan ketahanannya atau keluarga yang masih termasuk kategori PUS tetapi belum KB, tetapi juga bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan oleh pihak-pihak yang berkompeten, sehingga pembangunan bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat luas.

Rumah Data Kependudukan memang dalam konsep dasarnya difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro, mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, dan memanfaatkan data kependudukan yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di Kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga telah diamanatkan dalam Undng-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 58 yang menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Peran tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

Tiga Fungsi
Ada empat tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan rumah data kependudukan ini, yakni, pertama meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dan mitra kerja dalam pengelolaan data kependudukan level mikro di Kampung KB. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan.

Ketiga, meningkatkan sinergitas komponen badan kependudukan dan keluarga berencana nasional dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk intervensi berbagai permasalahan kependudukan, KB, pembangunan keluarga ataupun pembangunan sektor lainnya. Keempat, meningkatkan modal sosial, wahana belajar dan berinteraksi masyarakat melalui media data, modul-modul, buku-buku bacaan dan atau melalui penggunaan jaringan internet di Kampung KB.

Sejalan dengan tujuan pembentukannya, terdapat tiga fungsi utama rumah data kependudukan, yakni sebagai pusat data dan informasi, sebagai pusat intervensi permasalahan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga, serta sebagai pusat integrasi aktifitas Kampung KB. Ketersediaan data dan statistik andal yang disediakan melalui Rumah Data Kependudukan diharapkan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam melakukan perencanaan untuk membangun Kampung KB.

Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan, dan mengevaluasi sasaran program, sehingga tujuan pembangunan Kampung KB, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat tercapai.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Rumah Dataku sangat penting diidrikan di kampung-kampung KB yang telah dibentuk di setiap Kabupaten, Kota, dan Kecamatan. Hal ini sesuai dengan program KKBPK serta upaya lain berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam mengupayakan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, kualitas penduduk yang memadai serta persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta perkembangan sosial budaya.

*Penulis merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPMDP2KB Kulonprogo