OPINI: Industri Kreatif dan Dana Desa

Ilustrasi - JIBI/Harian Jogja
06 Januari 2020 05:02 WIB Indra Tranggono Aspirasi Share :

Presiden Joko Widodo punya strategi menarik: membangun Indonesia dari pinggiran. Strategi ini merupakan antitesis bagi pembangunan yang mengutamakan pusat yang lebih menguntungkan kelas menengah dan atas. Dengan membangun dari pinggir, Jokowi berharap kemakmuran lebih distributif.

Orang-orang pinggiran (desa) pun ikut mengenyam hasil pembangunan, terutama ekonomi. Misalnya melalui pengembangan industri kreatif di desa-desa. Desa bisa dijadikan daerah tujuan wisata, di mana situ dijual berbagai produk dari kuliner, kerajinan, fesyen, seni rupa sampai seni pertunjukan. Ekonomi sektor informal pun bergerak. Rakyat bernapas.

Strategi Jokowi mirip metode makan bubur panas: menyisir dari pingginggir. Dana desa pun dikucurkan. Diharapkan ekonomi di desa-desa tumbuh dan bergerak. Kesejahteraan masyarakat pun bisa meningkat.

Tahun ini pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.954 desa. Dana desa digunakan antara lain untuk pembangunan desa (infrastruktur), pemberdayaan masyarakat desa, membuka lapangan kerja dan lainnya yang berdampak peningkatan kesejahteraan.

Dalam konteks ini, seperti yang diberitakan seputarpangandaran.com ada cerita menggembirakan dari Desa Pujon Kidul, Malang Jawa Timur. Desa Pujon menerima dana desa mulai 2015 sebesar Rp700 juta dan tahun 2019 sebesar Rp1,01 miliar. Selain untuk membangun infrastuktur fisik, dana tersebut juga digunakan untuk pengembangan industri pariwisata. Menurut Kades Pujon Kidul Udi

Hartoko dari industri wisata bisa didapat Rp1, 8 miliar. Sektor wisata ini mampu memperkerjakan warga desa dengan upah per orang Rp1, 5 juta/orang. Kades Udi mengklaim, pengangguran di desanya menjadi nol.

Bukan sapu jagat
Dana desa memang belum bisa dijadikan dana sapu jagat yang lansung mengubah keadaan menjadi terang benderang dalam kesejahteraan publik. Namun, ia bisa menjadi modal ekonomi untuk membuka ruang kemungkinan demi menciptakan kesejahteraan. Caranya, tentu melaui gagasan dan tindakan kreatif.

Dana desa bisa dipertemukan dengan industri kreatif di daerah, terutama industri pariwisata lokal. Industri kreatif yang dimaksud adalah sebuah aktivitas yang berbasis pada kreativitas gagasan yang memiliki dampak sosial-ekonomik, dengan produk material maupun imaterial. Pariwisata berbasis budaya termasuk di dalamnya, di mana pentensi keunikan, keindahan dan pesona alam dipertemukan dengan hal-hal lain yang mendukung seperti perhotelan, kuliner, kerajinan dan aktivitas budaya setempat.

Di berbagai desa di Indonesia banyak desa yang memiliki potensi wisata alam yang bisa dikembangkan. Contoh yang menarik adalah tempat-tempat wisata yang dikembangkan di Gunungkidul DIY seperti gua, pantai dan tempat-tempat yang unik. Juga di Bantul dengan hutan-hutan yang menarik.

Banyak potensi alam masih menjadi potensi statis. Belum aktual. Untuk itu dibutuhkan rekayasa kreatif sehingga mampu menjadi obyek wisata alternatif. Rekayasa itu berkaitan dengan hal-hal yang fisik demi memperindah obyek wisata dan memudahkan akses publik. Selain itu juga pentingnya membangun berbagai narasi yang mendorong masyarakat dari luar untuk mengunjungi dan membelanjakan uangnya. Namun narasi tersebut harus benar-benar sesuai dengan kondisi obyektif objek wisata. Bukan tipuan. Tentu dibutuhkan media untuk memasyarakatkan narasi-narasi obyektif.

Untuk memajukan dan menyejahterakan daerah yang masih dalam kondisi tertinggal dibutuhkan revolusi gagasan dan gerakan serta ongkos ekonomi. Dana desa merupakan jawaban yang cerdas. Namun ia juga memburtuhkan kerja sumber daya manusia yang cerdas, kapabel dan punya komitmen dan integritas. Juga sistem kontrol ketat sehingga setiap tetes dana desa menemukan maknanya. Tidak berbelok ke saku para pengelolanya.

Dengan kerja profesional, akuntabel dan hasil yang terukur, program yang didanai dana desa bisa menjadi tungku pemasak kesejahteraan masyarakat desa. Mungkin wujud kesejahteraan itu belum seperti roti, tetapi masih berupa bubur tapi tetap bergizi. Bubur itu kini dibagi untuk masyarakat pinggiran.

Meskipun baru berupa bubur, kesejahteraan kelas minimal itu sudah sangat lumayan bagi masyarakat desa. Setidaknya bisa mendorong masyarakat lebih berbudaya kerja kreatif dan mengurangi jumlah pengangguran. Angka kemiskinan pun lambat laun bisa menurun, seiring dengan peningkatan kualitas kegiatan yang didanai dana desa.

*Penulis merupakan pengamat kebudayaan, tinggal di Jogja