OPINI: Strategi Menghadapi Ketidakpastian Global

Suasana pengelolaan barang pesanan di gudang Jet Commerce. - dok. Jet Commerce
11 Februari 2020 05:02 WIB Agus Herta Sumarto, Peneliti Indef Aspirasi Share :

Pada awal bulan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2019. Perekonomian Indonesia sepanjang tahun lalu tumbuh sebesar 5,02% atau lebih lambat daripada 2018 yang tumbuh 5,17%. Data BPS ini menjadi sinyalemen kuat bahwa Indonesia mulai terjebak pada pertumbuhan ekonomi rendah.

Struktur pertumbuhan ekonomi juga tidak mengalami banyak perubahan. Pertumbuhan ekonomi masih terpusat di pulau Jawa dengan kontribusi 59%, diikuti Sumatera 21,32% dan Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta Papua masing-masing sebesar 8,05%, 6,33%, 3,06%, dan 2,24%.

Hal yang cukup mengkhawatirkan terjadi pada struktur ekonomi menurut Lapangan Usaha. Sinyalemen adanya proses deindustrialisasi masih tetap terjadi. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan dari 19,86% pada 2018 menjadi 19,7% pada tahun lalu. Sepertinya pemerintah masih kesulitan untuk mendorong kinerja sektor industri supaya bisa meningkatkan kembali kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Padahal industri pengolahan merupakan sektor kunci yang menjadi engine of growth perekonomian suatu negara. Rata-rata perusahaan yang berada di sektor industri pengolahan merupakan industri padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi sektor industri tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun sepertinya tantangan ekonomi, baik untuk menggenjot industri pengolahan maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sepanjang tahun ini akan kian berat. Pasalnya, ada peningkatan risiko ekonomi global secara signifikan. Setidaknya terdapat tiga risiko ekonomi global yang akan menghantui kinerja perekonomian kita di tahun ini, yaitu efek negatif perang dagang Amerika Serikat (AS)–China, ketegangan di Timur Tengah, dan efek negatif wabah virus corona yang bermula dari China.

Perang dagang AS–China merupakan masalah warisan yang masih terjadi. Walaupun sempat melakukan ‘gencatan senjata’, para pelaku ekonomi global masih ragu terhadap komitmen kedua negara tersebut. Gencatan senjata ini disinyalir hanya bersifat temporal dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Oleh karena itu, pasca penandatanganan perjanjian perdagangan antara Donald Trump dan Xin Jinping, pasar dan para pelaku ekonomi global masih belum memberikan respon positif secara sinifikan.

Risiko kedua adalah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah pasca pembunuhan Jenderal Soleimani, pimpinan Garda Revolusi Iran. Pasar dan para pelaku ekonomi global meyakini bahwa aksi pembunuhan ini akan meningkatkan risiko terjadinya peperangan di Timur Tengah. Setelah aksi tersebut, pasar dan para pelaku ekonomi global menambah kehati-hatian dalam melakukan investasinya.

Risiko ekonomi yang ketiga adalah mewabahnya virus corona jenis baru di wilayah Wuhan, China. Mewabahnya virus ini telah melumpuhkan perdagangan di China. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menghentikan sementara proses perdagangan komoditas makanan dan minuman dari China. Aksi penghentian sementara perdagangan dengan China ini akan berdampak langsung dan signifikan terhadap perekonomian China secara keseluruhan.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 miliar orang, perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi China akan berdampak signifikan terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Alhasil, pertumbuhan ekonomi global sepertinya akan kembali melanjutkan tren perlambatannya. Peningkatan risiko ekonomi global tersebut memperberat tantangan dan rintangan bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020.

Indonesia akan semakin kesulitan untuk menembus angka pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah lebih realistis dengan membuat strategi yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Setidaknya terdapat dua strategi utama yang bisa dilakukan dalam menghadapi risiko ekonomi global sepanjang 2020.

Pertama, ‘survival first’. Pemerintah tidak perlu menargetkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ambisius. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, bertahan di angka pertumbuhan 5% untuk sementara sudah cukup bagus. Dalam kondisi ketidakpastian ini, pemerintah akan kehilangan dua sumber utama pertumbuhan, yaitu investasi asing dan ekspor.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sangat tinggi, investasi asing dan perdagangan internasional akan cenderung melambat dan tentunya tidak bisa diandalkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru selain yang sudah existing, karena tidak bisa lagi diandalkan.

Dalam teori ilmu ekonomi, pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama, yaitu pajak, utang, dan pendapatan badan usaha milik negara (BUMN). Di tengah kelesuan ekonomi saat ini, mengandalkan dua sumber pertama (pajak dan utang) bukanlah pilihan bijak.

Sumber ketiga menjadi pilihan yang paling realistis walaupun tidak mudah. Untuk menggenjot kinerja BUMN di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah bukan perkara mudah. Pemerintah harus bisa memilih sektor yang dapat bersinar. Selain itu juga harus disiapkan sarana infrastruktur yang memadai dari hulu sampai hilir agar daya saing produk BUMN bisa kompetitif di pasar global.

Pemerintah juga harus bisa melakukan sinergisitas dengan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas kebijakan moneter. BI harus tetap didorong untuk menciptakan era suku bunga rendah, sehingga bisa menciptakan stimulus ekonomi yang besar bagi BUMN untuk berekspansi.

Tidak mudah dan perlu waktu yang tidak sebentar. Namun di tengah kondisi yang tidak menguntungkan ini, dua strategi tadi menjadi pilihan paling realistis. Perlu kesabaran dan saling pengertian dari semua pihak, sehingga bisa terjadi sinergi dari seluruh pelaku ekonomi nasional.

*Penulis merupakan peneliti Indef

Sumber : Bisnis Indonesia