OPINI: Corona Hantam Bisnis Travel

06 Maret 2020 05:02 WIB Abdul Manap Pulungan Aspirasi Share :

Dampak coronavirus (COVID-19) terus meluas dan menjalar ke sekitar 50 negara dengan jumlah korban yang terus meningkat. Secara total, World Health Organization (WHO) mencatat korban sudah lebih dari 80.000 orang. Awalnya, pengaruh virus tersebut diperkirakan tidak parah. Namun prediksi tersebut meleset karena penyebarannya sulit terdeteksi.

Salah satu sektor yang sangat terpuruk adalah industri penerbangan dan sektor yang terkait langsung dengannya. Secara alami, industri penerbangan bergantung pada aktivitas bisnis (business trips) dan rekreasi (leisure). The World Travel & Tourism Council (2020) menjelaskan bahwa porsi perjalanan bisnis mencapai 21,5% dari total penjalanan sepanjang 2019. Porsi untuk rekreasi cukup dominan, mencapai 78,5%.

Mengamati perkembangan COVID-19, International Air Transport Association (IATA) menjelaskan bisnis penerbangan akan turun signifikan untuk pertama kali dalam satu dekade terakhir. Di Asia Pasifik, kerugian mencapai US$27,8 miliar dan di luar Asia mencapai US$1,5 miliar pada 2020. Secara total, industri penerbangan akan rugi sekitar US$29,3 miliar. IATA mencatat bahwa Asia Pasifik menjadi wilayah paling besar dalam mendorong bisnis penerbangan sepanjang 2015-2035. Saat wabah SARS terjadi, bisnis penerbangan hanya turun sekitar 5,1% di Asia Pasifik.

Bisnis penerbangan dan travel berkorelasi positif. Keduanya bekerjasama, baik dari sisi promosi produk maupun pada penjualan tiket. Pada penjualan tiket misalnya, agen perjalanan biasanya memiliki porsi tertentu dari seluruh total kursi yang dijual oleh maskapai. Selain itu, agen travel mampu memberikan harga yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan harga tiket di maskapai resmi. Dengan terganggunya bisnis penerbangan, bisnis perjalanan wisata pun dipastikan terdampak.

Pada dasarnya, bisnis perjalanan wisata beraneka ragam. Ada yang fokus ke lini tertentu (seperti wisata religi) maupun yang mengelola kombinasi antara religi dan nonreligi. Pada agen yang tersegmentasi ke wisata religi, hidup-matinya perusahaan bakal bergantung pada permintaan umroh, haji maupun ibadah umat lainnya.

Ada beberapa alasan kenapa bisnis wisata religi terus bertahan, bahkan meningkat. Pertama, berlakunya hukum permintaan dan penawaran. Sisi permintaan didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dalam struktur penduduk tersebut, peranan kelas menengah sangat signifikan. Kelas menengah memiliki kekuatan konsumsi. Permintaan ibadah umroh bukan saja hanya dari individu kelas menengah, tetapi juga melibatkan keluarga.

Permintaan yang terus meningkat direspon oleh sisi supply, lewat munculnya penyedia jasa umroh. Artinya, bisnis tersebut (wisata religi) terus berkembang sebagai respon terhadap pemintaan konsumen.

Data Kementerian Agama (2020) juga mengonfirmasi kondisi tersebut. Pada 2014-2015, jamaah umroh mencapai 649.000, naik menjadi 677.000 pada 2015-2016, dan 876.000 pada 2016-2017. Sementara itu, pada 2017-2018 dan 2018-2019 perjalanan umroh melibatkan 1 juta dan 974.000 jemaah. Pada Januari 2020, jemaah umroh mencapai 350.000 orang.

Kedua, tidak dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia membaik dibandingkan dengan beberapa dekade dahulu. Hal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita rumah tangga. Dahulu, umroh dan haji menjadi ‘barang mahal’. Umroh juga menjadi preferensi teratas rumah tangga muslim di Indonesia. Ketiga, permintaan umroh terus meningkat karena relatif lamanya antrian ibadah haji. Saat ini, rata-rata waktu tunggu ibadah haji adalah 20 tahun. Waktu tunggu terpendek mencapai 9 tahun seperti di Landak, Kalimantan Barat, Buru Selatan (Maluku dan Maluku Utara), sedangkan terpanjang di Bantaeng (Sulawesi Selatan) mencapai 41 tahun.

Sejumlah data positif di atas pada akhirnya berbalik karena dampak penyebaran Corona. Pemerintah Arab Saudi pun menghentikan kedatangan warga negara asing sementara waktu. Keputusan tersebut patut dihargai karena penyebaran COVID-19 yang relatif sulit diidentifikasi. Indonesia cukup tersentak saat keputusan Pemerintah Arab Saudi tersebut berlaku untuk semua negara. Padahal saat itu belum ada korban positif di Indonesia. Namun Profesor Epidemiologi di Harvard University Marc Lipsitch pun tidak begitu yakin bahwa Indonesia sama sekali tidak terjangkit COVID-19 ketika negara-negara di Asia sudah terdampak.

Lipsitch juga memperingatkan kemungkinan pandemi global dengan 40%-70% populasi dunia bisa terinfeksi meski tak semuanya akan jatuh sakit. Kekhawatiran Lipsitch terjawab lewat konfirmasi Presiden Joko Widodo pada Senin (2/3) terhadap dua orang di Indonesia yang positif terjangkit. Kedua korban tertular warga negara Jepang yang berkunjung ke Jakarta.

Perlambatan bisnis travel berdampak pada subsektor, baik backward linkage maupun forward linkage. Pengaruh pada subsektor backward linkage berhubungan dengan sektor-sektor yang mendorong bisnis perjalanan umroh seperti subsektor makanan-minuman atau catering, subsektor pakaian dan alas kaki, maupun subsektor perdagangan. Sedangkan pada forward linkage terkait dengan sektor-sektor yang langsung ditopang oleh di ndustri travel, seperti industri penerbangan. Sebagai catatan, kinerja industri penerbangan terus melambat karena beberapa tekanan seperti harga tiket maupun dampak kenaikan harga minyak dunia (khususnya 2018).

Khusus untuk biro perjalanan, kerugian diperkirakan Rp1 triliun-Rp2 triliun per bulan, dengan asumsi pemberangkatan jemaah 50.000 orang per bulan dan biaya sekitar Rp20 juta. Walaupun biro perjalanan berpotensi merugi besar, harus ada jaminan dana umroh jamaah yang tidak berangkat dikembalikan.

Dalam kaitannya dengan biro perjalanan, pemerintah perlu memberikan stimulus agar bisnisnya tidak mati suri. Misalnya dengan memberikan sebagian porsi pengelolaan perjalanan kementerian/lembaga ke biro yang terdampak COVID-19. Bagaimanapun juga bisnis perjalanan berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

*Penulis merupakan Peneliti Center Macroeconomics and Finance Indef

Sumber : Bisnis Indonesia