OPINI: Masker dan Nasionalisme

Coronavirus disease 2019 (Covid-19), penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, menjadi perhatian penuh warga dunia. Outbreak ini bermula dari Wuhan, China, dan hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 60 negara terdampak oleh virus tersebut. hingga 6 Maret mengacu data World Health Organization (WHO), sudah lebih dari 98.000 orang terkonfirmasi positif terjangkit, dan sebanyak 3.383 meninggal dunia. Namun dari jumlah itu, separuh lebih atau sebanyak 55.444 penderita berhasil disembuhkan.

Pada Jumat 28 Februari 2020 WHO telah menaikkan status risiko dari virus Corona ke level tertinggi. Akhir Januari 2020, ketika kasus Covid-19 belum merebak seperti saat ini, penulis mencoba mencari masker N95 dan setelah mendatangi K-24, Guardian, Watson, Dina Farma, dan Kimia Farma di Jogja, staf setempat menyatakan masker habis. Bahkan tidak hanya masker N95, akan tetapi masker biasa (Sensi) yang sebenarnya dinyatakan tidak efektif untuk mencegah Covid-19 juga dinyatakan habis. Lalu pertengahan Februari penulis kebetulan pergi ke Jakarta, dan mencoba untuk mencari masker di Apotek Century, yang dijawab oleh petugas apotek habis juga.

Shawn Langlois pada 1 Maret 2020 memberitakan bahwa US Surgeon General mengeluhkan bahwa unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat (healthcare providers) di AS kesulitan untuk mendapatkan masker karena warga Amerika memborong masker-masker tersebut. Warga AS khawatir terhadap ancaman virus Corona. Hal itu mengakibatkan US Surgeon General mengirimkan pesan via Twitter bahwa jika para tenaga kesehatan kesulitan mendapatkan masker maka dikhawatirkan para tenaga kesehatan tersebut akan mengalami risiko tertular penyakit dari pasien. Artinya, hal tersebut bisa membahayakan para tenaga kesehatan termasuk komunitas pada umumnya.

Tenaga Kesehatan
Pada 2 Maret 2020 setelah Presiden Jokowi mengumumkan dua WNI positif terkena Covid-19, seperti dugaan warga semakin panik. Sebelum hari ini pun sudah sulit untuk mendapatkan masker Sensi yang sebenarnya adalah masker biasa yang dianggap tidak efektif untuk mencegah dari ancaman Covid-19.

Salah satu kolega dari penulis yang merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UGM pada 2 Maret 2020 malam mengeluhkan penyelenggaraan praktikum di FKG harus menggunakan masker dan alkohol. Namun, dosen tersebut kesulitan untuk mendapatkan masker. Kalaupun ada barangnya, harganya sudah melambung tinggi. Harga normal masker sekitar Rp40.000-Rp60.000 per boks. Tetapi sekarang harga masker menjadi Rp2,6 juta rupiah/boks di pasar daring. Padahal yang bersangkutan menyampaikan selama ini dua rumah sakit yang ada di bawah manajemen UGM mendapatkan masker langsung dari distributor. Hal ini membuat penulis merasa prihatin dengan kondisi baik di Indonesia maupun di AS dan mungkin di beberapa negara lainnya.

Penulis hanya tidak dapat membayangkan multiplier effect jika para tenaga kesehatan yang paling membutuhkan masker tidak dapat menggunakan masker sementara setiap harinya mereka bertemu pasien dengan berbagai macam penyakit. Tanpa masker, hal itu akan membahayakan kesehatan para tenaga kesehatan pada khususnya, dan masyarakat juga pada umumnya karena para tenaga kesehatan yang sakit lalu akan menulari orang lain.

Terkait hal itu, penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Diberitakan langkanya masker di Indonesia karena para distributor menjual masker tersebut ke negara-negara tetangga. Termasuk para individual yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berbisnis. Saat kebetulan penulis pergi ke Jakarta dan berkomunikasi dengan para driver Grab, penulis mendapatkan info teman dari salah satu driver tersebut berbisnis masker dengan menjualnya ke Hong Kong hingga meraup keuntungan setidaknya Rp200 juta.

Hal ini yang ingin penulis pertanyakan. Bisakah para distributor maupun para pelaku bisnis memikirkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dengan memastikan bahwa stok masker dalam jumlah yang reasonable bisa tetap ada di Indonesia. Sebab, WNI sendiri juga membutuhkan masker tersebut. Bisakah Pemerintah intervensi untuk memastikan tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Seperti intervensi langsung ke pabrik pembuat masker dan para distributor supaya masker dipasok ke yang paling membutuhkan seperti rumah sakit, puskesmas.

Kesadaran
Masker dan hand sanitizer ludes bahkan sebelum Presiden Jokowi mengumumkan adanya dua WNI positif terkena Covid-19. Penulis berharap ada upaya serius dari Pemerintah untuk terus menyosialisasikan ke WNI supaya orang sakit wajib menggunakan masker, tetapi orang sehat tidak perlu memakai masker. Dengan begitu, jangan sampai yang menyetok masker dalam jumlah besar adalah para individu yang sehat, sementara para tenaga kesehatan dan orang sakit yang paling membutuhkan justru kesulitan mendapatkan masker tersebut.

Harapannya ada edukasi dari pihak-pihak yang bewenang bahwa cara proteksi diri lebih kepada rajin mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, menjaga pola hidup sehat, mencegah/membatasi perjalanan ke negara-negara yang terdampak Covid-19, dan membatasi bepergian ke tempat-tempat umum.

Penulis telah membatalkan rencana perjalanan dinas ke Thailand dan Yunani yang semestinya dijadwalkan pada Maret dan April 2020 mengingat kedua negara tersebut termasuk ke dalam negara dengan jumlah kasus positif Covid-19 cukup banyak.

Penulis berpendapat kita semua perlu memiliki kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongan. Untuk itu, perlu ada kesadaran bagi orang sehat untuk tidak menyetok masker dalam jumlah besar yang saat ini sudah dirasakan dampaknya oleh yang benar-benar membutuhkan masker tersebut.

Di sisi lain, orang yang sakit wajib memiliki kesadaran untuk menggunakan masker supaya tidak menulari orang-orang sehat di sekitarnya karena diberitakan virus Corona yang berukuran 20-40 nm tersebut ketika keluar dari tubuh inangnya bisa menginfeksi orang sehat dalam waktu 15 menit dengan jarak infeksi mencapai dua meter seperti keterangan yang pernah disampaikan oleh Dr. Paul Cosford selaku Direktorat Medis Public Health England (PHE) kepada kantor berita BBC.

*Penulis merupakan dosen di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News