OPINI: Peluru Ekonomi ala Indonesia

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. - IST
23 Mei 2020 07:07 WIB Fikri C. Permana Aspirasi Share :

Maret 2020 bisa dikatakan jadi titik balik perubahan perekonomian Indonesia. Sejak pandemi Covid-19 diumumkan resmi pada 2 Maret lalu, awan hitam mulai menyelimuti wajah perekonomian domestik.

Untuk menjaga masyarakat dari pandemi dan dampak lanjutannya pada sosial ekonomi, pemerintah mengerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 pada tiga prioritas, yakni sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan kepada dunia usaha. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan tiga paket stimulus kebijakan demi menanggulangi hal ini.

Pada 6 Mei lalu petunjuk teknis stimulus bagi sektor informal (khususnya usaha mikro kecil  menengah/UMKM) juga telah disetujui oleh pemerintah dan DPR. Hal itu tampaknya sangat diperlukan mengingat hingga 21 April lalu Kementerian Ketenagakerjaan setidaknya telah mencatat 2,1 juta pekerja yang terpaksa dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi ini.

Padahal April belum menjadi puncak pandemi sekalipun. Karenanya akan sangat beralasan jika SMERU Research Institute memperkirakan ada tambahan 1,7 juta-3,8 juta orang miskin baru di tahun ini. Berkaca pada data pertumbuhan ekonomi triwulan I/2020 yang hanya mampu tumbuh 2,97% (year on year/yoy), terendah sejak 2001 silam, pun turut menjadi perhatian.

Terlebih, berdasarkan komposisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84% (yoy). Bahkan dengan catatan, inflasi di April hanya sebesar 2,67% (yoy), turun dibandingkan dengan Maret sebesar 2,96% (yoy), sehingga seolah menjadi peringatan bahwa tekanan daya beli masyarakat masih akan berlanjut.

Terlebih April merupakan awal Ramadan di mana tingkat konsumsi biasanya meningkat seiring dengan siklus konsumsi menjelang Idulfitri. Peningkatan pengeluaran pemerintah dalam hal ini telah diwanti-wanti, bahkan diperkirakan mencapai Rp853 triliun atau setara dengan 5,07% PDB pada tahun ini.

Kebutuhan selanjutnya didanai dalam bentuk pinjaman dari institusi internasional dan tambahan penerbitan surat berharga negara (SBN). Misalnya dengan penerbitan tiga instrumen global bond yang diluncurkan pemerintah pada April lalu senilai US$4,3 miliar (Rp67,5 triliun), salah satunya memiliki tenor hingga 50 tahun.

Bank Indonesia (BI) pun tidak mau kalah. Melalui enam bauran kebijakan moneter (penurunan suku bunga, stabilisasi nilai tukar rupiah, stabilisasi pasar uang dan valas, pelonggaran likuiditas, pelonggaran makroprudensial, dan sistem pembayaran domestik), bank sentral ingin berkontribusi mengurangi dampak negatif pandemi ini.

Begitupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang setidaknya telah mengeluarkan lima aturan sebagai bantalan counter cyclical dari sisi makroprudensial. Patut dimaklumi mengingat persepsi risiko Indonesia diindikasikan oleh nilai credit default swap (CDS) lima tahun yang bergerak dari 62,2 di akhir 2019 menuju 89,7 pada 2 Maret lalu. Selanjutnya melonjak mencapai 290,8% pada 23 Maret.

Hal ini cukup membuat rupiah terkapar di level Rp16.575 per dolar AS, hal yang telah cukup mendorong penjualan bersih asing di surat utang negara (SUN) sebesar Rp121,6 triliun dan  Rp6,2 triliun di pasar saham di bulan tersebut.

Akan tetapi seiring dengan kebijakan fiskal yang dilakukan, BI mampu secara perlahan menjaga rupiah kembali di bawah Rp15.000 per dolar AS pada akhir April dan ditutup di level Rp14.920 pada 8 Mei lalu. Tetapi di pasar suratutang, walau BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 bps (basis points) selama 2020 serta boleh intervensi di pasar primer, imbal hasil (yield) SUN dengan tenor 10 tahun masih bertengger di angka 8,2% pada awal Mei.

Sayangnya, kenaikan yield SUN 10 tahun tersebut berlangsung di tengah tren menurunnya yield surat utang negara lain seiring dengan rezim easing monetary policy untuk menangkal risiko lanjutan pandemi.

Akibatnya, tidak mengherankan bila selisih yield SUN dan US-treasury (surat utang AS) dengan tenor yang sama makin melebar, dari 510 bps di akhir 2019 menjadi 736 bps pada 8 Mei.

Terasa Kuat

Di pasar saham, dampak pandemi pun masih cukup kuat terasa. Pada 2 Maret, IHSG turun 1,68%, bahkan sempat berada di angka 3.911,72 pada 24 Maret. Dan hingga 8 Mei IHSG telah anjlok 27% dibandingkan dengan posisi di akhir 2019.

Di saat yang sama, hal itu telah cukup menguapkan Rp1.933 triliun kapitalisasi pasar IHSG meski telah dibantu auto rejection asimetris dan trading halt. DPR pernah mengusulkan perlunya BI mencetak uang sebanyak Rp600 triliun untuk diberikan pada masyarakat terdampak.

Sayangnya jumlah itu hampir sama dengan uang kartal di luar bank umum dan BPR, sehingga bila dilakukan tak cuma akan memicu inflasi 5%—6% sesuai perkiraan awal tetapi malah bisam endorong inflasi beranjak ke angka double digit atau bahkan hiperinflasi.

Lebih buruk lagi dapat mengikis kepercayaan pada rupiah, karena merupakan bentuk seignorage.

Walau berbagai pekerjaan rumah masih menyelimuti ekonomi Indonesia, ada hal positif yang tumbuh dengan sangat baik saat pandemi ini, khususnya kesadaran akan kehidupan bersama, baik dalam bentuk berbagai bantuan yang dihimpun dan disalurkan ke pihak yang membutuhkan, serta empati yang semakin besar terhadap sesama, khususnya tenaga kesehatan.

Hal yang dikenal dengan social capital atau gotong royong. Alangkah baiknya bila hal ini tidak diciderai dengan nila yang bisa memperkeruh suasana. Pun di sisi ekonomi.

Andai secara gotong royong kita mendorong peningkatan national saving, tentunya pemerintah cukup menerbitkan surat utang domestik, alih-alih global bond. Juga bila kesadaran membayar pajak dapat lebih ditingkatkan, tentunya tingkat utang pemerintah dapat dikurangi, risiko perekonomian pun dapat dikurangi, yield SUN dan biaya dana dalam negeri dapat lebih rendah, serta ketergantungan sektor keuangan domestik terhadap asing dapat dikurangi.

Alangkah indahnya bila pembayaran kupon dan dividen kepada investor domestik dapat diperbanyak, dapat digunakan untuk membangun ekonomi dalam negeri dan menciptakan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik.

*Penulis merupakan Economist PT Pemeringkat Efek Indonesia