OPINI: Perempuan Memimpin dari Desa

Perempuan sebagaimana laki-laki, merupakan bagian utuh dari entitas sebuah bangsa. Seluruh hak-haknya, termasuk hak politiknya dijamin oleh konstitusi. Tidak ada satu pasal pun yang melarang perempuan untuk terlibat dalam konstestasi politik. Bahkan, Indonesia sudah mengatur secara khusus tentang afirmasi  perempuan dalam politik. Artinya, di atas kertas, kebijakan tentang partisipasi perempuan dalam politik sudah cukup memadai.

Namun, dukungan kebijakan tersebut tak cukup berpengaruh terhadap tingginya partisipasi dan keterpilihan pemimpin perempuan di eksekutif dan legislatif. Di Provinsi DIY misalnya, Jumlah anggota legislatif perempuan pasca pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi DIY hanya sembilan dari total 55 orang, atau hanya sekitar 16%, jauh dari kuota afirmatif 30% perempuan.

Data profil gender dan anak DIY Tahun 2019 di bidang politik dan pengambilan keputusan menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang tersebut. Jumlah perempuan yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif masih kalah jauh dibandingkan dengan laki-laki yang memegang posisi penting penting dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. Penurunan IDG dikontribusi oleh penurunan jumlah Perempuan di eksekutif dimana pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah camat perempuan dari 10 orang menjadi delapan orang. Begitupun jumlah kepala desa/lurah data tahun 2018 memperlihatkan penurunan dari 45 perempuan kepala desa menjadi 42.

Data penurunan kepala desa perempuan ini terjadi di Kulonprogo, yang juga terlihat bahwa jumlah kepala desa desa turun Jika dibanding laki-laki, persentase camat dan kepala desa perempuan berkisar di angka 10%, jauh dari afirmasi quota perempuan yang ditetapkan yaitu 30%. Jumlah Bupati/walikota di DIY hanya 1 orang dari total 5 orang bupati/walikota. Dalam Pilkada serentak yang digelar pada bulan Desember 2020, hanya ada 3 perempuan yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati dari 18 calon yang akan maju dalam kompetisi pemilihan kepala daerah. Jumlah anggota BPD perempuan juga masih minim, di Kabupaten Sleman misalnya dari total 904 orang anggota BPD, hanya 22 orang yang perempuan atau sekitar 2%.

Tidak Berkualitas
Fakta lainnya, pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan, seringkali hanya dijadikan pelengkap kouta pelibatan. Namun, kualitas partisipasi belum dibangun dengan memadai, Akhirnya, perempuan hanya sekedar dihadirkan dalam ruang-ruang pertemuan, namun tidak mengerti apa yang harus diperjuangkan.

Persoalan yang sering terjadi seringkali memang ada di internal partai politik sebagai pengusung dan dukungan konstituen yang tak cukup yakin dengan pemimpin perempuan. Faktor lainnya ialah terkait politik uang yang membuat konstestasi politik menjadi tidak berkualitas, banyak calon perempuan yang harus memupus harapannya terpilih sebagai pengambil kebijakan karena praktik kotor ini.

Di internal partai, persoalan klasik seperti rendahnya demokratisasi partai dan kecilnya kesempatan perempuan untuk menjadi bagian dari pengambil kebijakan partai masih terus terjadi. Pengurus-pengurus partai, baik nasional maupun daerah, masih didominasi oleh laki-laki. Dampaknya, akses perempuan terhadap nomor-nomor urut strategis saat pemilihan umum menjadi terbatas.

Menurut data yang dirilis the conservation dalam artikel Women and social media during legislative elections in Indonesia, persentase perempuan yang menduduki nomor urut pertama saat pileg tahun 2019 rata-rata berada di bawah 25 %. Padahal nomor urut menjadi salah satu penentu keterpilihan calon pemimpin, khususnya saat pemilihan umum legislatif.  Kebijakan terkait peletakan nomor urut ada di pihak partai, artinya, jika persentase nomor urut pertama pada calon perempuan masih rendah, komitmen partai untuk mengusung calon pemimpin politik perempuan juga masih rendah.

Kemudian persoalan lainnya ialah terkait masih rendahnya dukungan terhadap kepemimpinan politik perempuan. Meski saat pencalona di tahun 2019 lalu, partai sudah mengusung calon perempuan rata-rata pada angka 41,2 % namun keterpilihan perempuan masih rendah. Menurut data dari sumber yang sama, angka keterpilihan perempuan hanya pada angka 3.69%. Sehingga kouta 30% kursi parlemen tidak dapat terpenuhi.

Praktik Baik
Dibalik data-fakta yang tak cukup bagus di atas, kita sebenarnya masih bisa berbesar hati, karena meski sedikit secara partisipasi politik, ada banyak contoh keberhasilan yang bisa ditorehkan pemimpin perempuan, khususnya yang terkait langsung dengan pemberdayaan kelompok rentan.

Di Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul misalnya, ada Titik Istiyawatun, selaku lurah perempuan yang mampu mengangkat perekonomian warga desanya melalui pengembangan desa wisata dan budaya. Dalam sebuah kesempatan, Titik pernah bercerita langsung kepada penulis, bahwa dulu Kalurahan Imogiri nyaris tidak dikenal oleh orang, bahkan menurutnya banyak yang tidak tahu bagaimana jalan menuju ke Desanya.

Namun, berkat tekadnya untuk membangun Sriharjo bersama-sama dengan warga, saat ini Sriharjo menjadi tujuan destinasi favorit bagi para wisatawan, khususnya pesepeda, bahkan selama pandemi, ia mengakui desanya dihadiri oleh ribuan pesepeda dan wisatawan, meski akhirnya terpaksa harus ditutup karena kebijakan pembatasan sosial saat penyebaran kasus covid-19 makin meningkat.

Jika di Bantul ada Sriharjo, maka di Gunungkidul ada Kalurahan Plembutan, Playen. Lurah di Plembutan juga seorang perempuan, Edy Suprihatin namanya. Di kalurahan ini, Edy berhasil menyusun dan menetapkan satu perdes nomor 11 tahun 2017 tentang partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan desa. Perdes ini bahkan menjadi satu-satunya yang ditetapkan desa di Indonesia. Komitmen Edy yang afirmatif terhadap kelompok rentan bukan isapan jempol, karena nyatanya kalurahan Plembutan memang cukup ramah terhadap kelompok-kelompok yang selama ini dipinggirkan dalam pembangunan, kelompok difabel misalnya.

Selain dua contoh di atas, ada Wakil Badan Permusyawartan Kalurahan Condongcatur, yang juga turut berkontribusi menginisiasi perumusan dan penetapan perdes tentang Pengarusutamaan Gender Desa. Perdes ini juga masih satu-satunya yang berhasil diinisasi di level desa di Indonesia. Apa pentingnya? Tentu, untuk memastikan adanya pemenuhan akses, partisipasi, manfaat dan control pembangunan di Desa bagi seluruh warga.

Terus Memupuk Asa
Meski secara kuantitas sedikit, sensitifitas kepemimpinan perempuan, khususnya dalam konteks pemberdayaan memang harus kita apresiasi. Di sisi lain kita tentu juga berharap akan ada banyak lagi keberhasilan-keberhasilan lain yang muncul, seperti meningkatnya ketua parpol, RT, dukuh, lurah, BPKal, bahkan bupati atau walikota perempuan misalnya.

Untuk itu, mulai saat ini, kelompok perempuan harus berani memasuki arena-arena politik seperti parpol, pemilu legislative dan eksekutif, atau minimal berani untuk mengisi ruang-ruang politik di level yang kecil seperti RT, dukuh, lurah serta BPKal. Ini penting untuk menyemai bibit solidaritas antar perempuan serta menguatkan jejaring leader-leader perempuan di desa.

Kelompok perempuan juga harus mulai membangun personal brandingnya, di luar atau di dalam gedung pemerintahan, terpilih atau tidak terpilih dalam konstestasi politik. Personal branding yang dibangun akan makin sempurna jika isu yang dibangun memang terkait dengan keahlian atau kapasitasnya, Sehingga, konstituen akan melihat personalitas kader parpol perempuan berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Branding inilah yang kemudian bisa dijadikan daya tawar untuk dikonversi menjadi suara-dukungan politik.

Terakhir, sebagai warga, khususnya sesama perempuan, nampaknya penting untuk mulai menanamkan kepercayaan terhadap kelompok perempuan yang memberanikan diri terlibat dalam kontestasi politik, khususnya di Desa. Kita perlu memberikan kesempatan, lebih-lebih dukungan politik, agar perempuan yang selama ini banyak disekat oleh kerja-kerja domestic, dapat tampil ke publik dengan segala kapasitas yang dimilikinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News