OPINI: Peran Vital Rupiah Digital

Vital tetapi tidak viral. Peranannya sangat penting tetapi jarang dibicarakan. Itulah Central Bank Digital Currency (CBDC). Setelah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diterbitkan, penambahan pasal menarik mengenai kebijakan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola Rupiah Digital, yaitu artinya CBDC Indonesia sudah disahkan dengan nama Rupiah Digital oleh pemerintah Indonesia dan rencananya mulai diimplementasikan pada 2024.

Sampai saat ini, sepertinya konsep CBDC masih belum banyak dikenal di kalangan masyarakat umum di Indonesia. CBDC adalah uang resmi yang berbentuk digital yang dikeluarkan secara resmi oleh bank sentral, sejenis crypto currency, tetapi legal karena dikeluarkan oleh otoritas negara terkait. Simpelnya, uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Akan tetapi, apa perbedaannya dengan uang yang ada di bank (online banking/m-banking) atau dompet digital e-wallet seperti gopay, shopeepay, dan OVO? Bukankah tidak ada bedanya saat digunakan untuk bertransaksi? Mungkin pemikiran simpel inilah yang membuatnya tidak viral, padahal di balik itu semua, teknologi rupiah digital jauh lebih rumit dan sangat canggih, sehingga menjadi game changer untuk pemerintah dari sisi kebijakan Indonesia dan masyarakat sebagai penggunanya. Maka dari itu, kita harus mengetahui dampak yang dihasilkan dari pengukuhan rupiah digital ini. 

Berdasarkan laporan IMF, baru sedikit negara yang telah menggunakan CBDC, yaitu The Bahamas dengan Sand Dollars, Jamaica dengan Jam Dex, Nigeria dengan eNaira, dan China yang masih dalam tahap adop-si dengan e-CNY. Sisanya, masih banyak negara yang sedang dalam tahap eksplorasi. Dalam kasus pilot e-CNY, transaksi dilakukan langsung dari aplikasi CBDC mereka ke penjual. Top up CBDC tidak dikenai biaya karena hanya mengubah uang tunai menjadi digital dengan cara seperti top up, tidak ada biaya yang dikenakan oleh transaksi ini. 

Dari sisi masyarakat atau konsumen, hal ini sangat menguntungkan karena kita tidak dikenai biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan untuk transaksi melalui pihak ketiga. Pada tahap selanjutnya, CBDC tidak hanya bisa dipakai pada saat online, tetapi dapat dipakai juga dalam keadaan offline. Terlepas dari keuntungannya, tentunya ada masalah yang timbul akibat penggunaan CBDC. Teknologi CBDC menggunakan teknologi kriptografi dan Distributed Ledger Technology (DLT), artinya CBDC memiliki fungsi untuk tracking transaksi sehingga peredaran uang tersebut dapat ditelusuri. Transparansi transaksi inilah yang menguntungkan karena dapat mendeteksi dan menjadi bukti kecurangan, penipuan, pencucian uang dan tindak kriminal lainnya. 

Lebih Aman

Namun, hal ini juga dikhawatirkan oleh sebagian pengguna di China, apakah privasi transaksi keuangan mereka akan tetap terjaga? Pencatatan transaksi ini sebenarnya dipegang penuh dan langsung oleh pemerintah, tanpa ada pihak lain. Ini dapat mengurangi risiko kebocoran data sehingga justru lebih aman daripada penggunakan e-banking atau e-wallet. Nilai yang sebenarnya dari CBDC bukanlah nominal atau bentuk dari uangnya, tetapi dari data yang tersimpan di arsitekturnya, yang merupakan sebuah fundamental penting bagi pemerintahan sehingga rupiah digital ini juga nanti mempunyai fungsi yang sama jika diterapkan di Indonesia. Apa sebenarnya kegunaan data dari Rupiah Digital ini? 

Sebagai contoh, pemerintah selalu membutuhkan data proyeksi. Data proyeksi variabel makroekonomi seperti PDB, PDRB, konsumsi, dan inflasi, digunakan untuk merancang strategi kebijakan yang akan disusun untuk lima atau bahkan sampai 20 tahun ke depan. Jika rupiah digital sudah diimplementasikan, data dari Rupiah Digital ini bisa digunakan untuk memproyeksi lebih akurat, karena data dicatat secara langsung, tidak hanya harian, melainkan di setiap transaksi, jutaan data akan terkumpul. 

Selain itu, data ini merupakan data granular yang artinya data terkait individu sehingga kita bisa melihat kebiasaan keuangan kalangan masyarakat tertentu. Contohnya, kita bisa melihat berapa total uang yang dikeluarkan ketika masyarakat sedang berwisata. Data ini tidak perlu lagi dilihat melalui survei, tetapi bisa otomatis terlihat dari pencatatan data Rupiah Digital.

Tentunya data ini berguna bagi strategi pariwisata kita ke depannya untuk pemasukan negara. Data Rupiah Digital juga nantinya bisa digunakan untuk menelusuri guncangan ekonomi dan mendeteksi sumber permasalahannya. Namun, di balik kegunaannya, kita juga harus mewaspadai kejahatan siber. Kebijakan atas teknologi harus dapat dibuat seimbang mungkin untuk memaksimalkan fungsinya dengan tetap meminimalisir risiko dari peluang kejahatan siber. Ketika data ini dipegang langsung oleh pemerintah, kita harapkan data ini dapat dipergunakan dengan baik sehingga pemerintah dapat melakukan proyeksi yang akurat sehingga perencanaan pun tersusun dengan baik dan tepat sasaran. Vital untuk pemerintah memiliki data yang akurat, karena strategi kebijakan nantinya akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Jika pemerintah bisa mengurai masalah yang sebenarnya, solusi yang dibuat pun diharapkan akan tepat sasaran. 

Marizsa Herlina

Dosen Prodi Statistika Universitas Islam Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia