OPINI: Menjaga Ginjal, Memelihara Kehidupan

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (kanan) bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kiri) memberikan paparan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1/2019). - ANTARA/Rivan Awal Lingga
29 Maret 2019 17:07 WIB Caroline Riady Aspirasi Share :

Bayangkan sebuah keluarga yang semula hidup berkecukupan dan memiliki tabungan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun secara tiba-tiba keluarga tersebut jatuh miskin, karena sebuah penyakit yang menyerang salah satu anggota keluarga: gagal ginjal.

Tabungan ludes untuk biaya perawatan. Belum lagi jika yang terserang penyakit tersebut adalah anggota yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Tak hanya tabungan yang ludes, penghasilannya pun berkurang karena produktivitas menurun.

Masa depan lebih baik yang dicita-citakan pun akhirnya kandas di tengah jalan. Begitulah ilustrasi dampak penyakit gagal ginjal bagi keluarga.

Sebagai organ yang berfungsi membersihkan limbah dan racun di dalam tubuh, ginjal amat penting bagi keberlangsungan hidup seseorang. Ginjal yang rusak akan mengakibatakan fungsi detoksifikasinya terganggu, sehingga membahayakan nyawa penderitanya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal adalah bagian tak terpisahkan dari upaya memelihara kehidupan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ginjal, Hari Ginjal Sedunia diperingati setiap Kamis kedua Maret, yang tahun ini jatuh pada 14 Maret 2019. Tema yang diusung tahun ini adalah Kesehatan Ginjal untuk Siapa Saja di Mana Saja (Kidney Health for Everyone Everywhere).

Tema ini mengandung arti bahwa setiap orang, apapun status sosial-ekonominya dan di manapun mereka tinggal dan berada, berhak memiliki ginjal yang sehat.

Pembunuh Senyap

Penyakit gagal ginjal sering disebut sebagai pembunuh senyap (silent killer), karena gejalanya yang tak mudah dikenali hingga memasuki stadium lanjut dan sulit diatasi. Penyakit tersebut menyerang penderitanya secara perlahan tapi berdampak mematikan.

Orang yang terkena penyakit ini harus mengalami penderitaan permanen: rasa sakit berkepanjangan disertai keharusan menjalani cuci darah rutin seumur hidup yang membutuhkan biaya tinggi. Oleh karena itu, penyakit ginjal tidak melulu menggerogoti kesehatan penderita tetapi juga memporak-porandakan fondasi ekonomi keluarga.

Syukurlah bahwa sejak diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), biaya cuci darah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal ini tentu merupakan kabar baik bagi penderita gagal ginjal dan keluarganya, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial memadai untuk menanggung biaya perawatan.

Namun, pembiayaan pengobatan gagal ginjal merupakan beban yang cukup berat bagi BPJS. Dana yang dikeluarkan untuk menanggung perawatan penyakit ginjal terus meningkat dan merupakan yang tertinggi kedua untuk kategori penyakit katastrofik.

Menurut BPJS, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan gagal ginjal pada 2014 adalah Rp1,6 triliun. Angka ini meningkat drastis menjadi Rp2,5 triliun pada 2016. Di tengah defisitnya anggaran BPJS, hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah.

Sebagai perspektif, defisit anggaran BPJS pada 2016 adalah Rp9,7 triliun. Dengan kata lain, pembiayaan penyakit ginjal setara dengan seperempat jumlah defisit BPJS.

Prevalensi penyakit ginjal kronis di Indonesia juga cukup tinggi dan terus meningkat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sebanyak 3,8% dari penderita penyakit tidak menular adalah penderita gagal ginjal. Angka ini naik hampir dua kali lipat dari 2013 (2%).

Hal yang makin mengkhawatirkan adalah mayoritas penderita gagal ginjal berada dalam kategori usia produktif. Data Indonesian Renal Registry 2016 menunjukkan bahwa sekitar 80% pasien yang menjalani cuci darah berusia 25--64 tahun. Di saat mereka seharusnya dapat menggunakan kemampuan jasmani untuk berkarya dan menjalani hidup secara maksimal, penderita gagal ginjal justru harus berkutat dengan penyakit yang dapat memajalkan produktivitas mereka.

Biaya perawatan yang ditanggung BPJS memang dapat dihitung tapi opportunity cost yang hilang akibat tersia-siakannya usia produktif sungguh susah diukur.

Upaya Dua Level

Pepatah bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ungkapan ini paling tepat diterapkan untuk penyakit ginjal. Jelas bahwa biaya mencegah penyakit ginjal jauh lebih murah dibandingkan dengan pengobatannya, terlebih jika mempertimbangkan opportunity cost yang menyertainya.

Penyakit ginjal bersifat tidak menular dan dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Secara garis besar kita perlu menyasar dua level yang saling terkait satu sama lain guna mengurangi prevalensi penyakit ginjal, yaitu level individu dan level lembaga.

Di level individu, para ahli kesehatan telah banyak memberikan nasihat tentang pencegahan penyakit ginjal, seperti minum air putih yang cukup dan olah raga secara teratur. Aktivitas ini tak sulit dilakukan, cukup dengan modal kesadaran dan kemauan yang memadai.

Sayangnya, justru kedua hal tersebut kerap masih kurang di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran individu penting untuk dilakukan. Dalam konteks inilah Hari Ginjal Sedunia sangat relevan untuk diperingati.

Adapun pada level lembaga, instansi pemerintah dan swasta perlu bahu-membahu membangun lingkungan yang kondusif untuk kesehatan ginjal. Dalam tataran makro misalnya, pemerintah harus menjamin adanya akses terhadap air bersih yang higienis bagi seluruh rakyat. Hal ini juga merupakan salah satu dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu Tujuan 6 yang berbunyi “menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.”

Dalam konteks keindonesiaan, Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) telah mengatur bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Dengan demikian, dalam menjalankan amanat tersebut pemerintah perlu berkolaborasi dengan pihak swasta supaya lebih efektif.

Dalam tataran yang lebih mikro, pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mendorong dan mendukung pola hidup masyarakat yang sadar kesehatan ginjal. Misalnya, mewajibkan instansi pemerintah dan swasta untuk menyediakan air minum gratis bagi karyawan/konsumen/pengunjung dan memasang indikator dehidrasi di setiap toilet, sebagaimana telah diterapkan oleh sebagian instansi.

Di negara-negara maju, tempat umum seperti mal dan taman bahkan dilengkapi dengan fasilitas air minum gratis.

Perpaduan solusi dua level tersebut penting dilakukan untuk memastikan upaya menanggulangi prevelansi penyakit ginjal berjalan efektif.

Tuhan telah menganugerahi kita tubuh yang sehat. Adalah kewajiban kita untuk menjaganya dengan baik. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal adalah aspek penting dari upaya kita memelihara kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan.

*Penulis merupakan Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group