OPINI: Pelajaran dari Kota Kecil Lopare

Presiden Jokowi memberi sambutan dalam acara peresmian pabrik bahan baku obat di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (27/2/2018). - JIBI/Yodie Herdiyan
28 April 2020 05:02 WIB Jusuf Irianto Aspirasi Share :

Lopare terletak di bagian utara Bosnia-Herzegovina. Infrastruktur jalan sangat buruk menyebabkan koneksi dengan wilayah lain terhambat. Menurut Euronews, total penduduknya hanya 10.000-an orang. Posisi geografis kota kecil ini sangat tidak strategis. Ada yang menarik. Sekitar 90% kegiatan ekonomi penduduk adalah membuat produk berorientasi ekspor. Sementara, komponen untuk produk ekspor harus diimpor dari negara lain, khususnya Italia.

Di masa krisis akibat pandemi virus corona, semua kegiatan ekonomi baik usaha berskala kecil, menengah, maupun besar, apalagi berorientasi ekspor, sangat sulit berkembang. Pasokan tersendat, permintaan pun berhenti. Saat ini, sekitar 5.000 penduduk Lopare bermigrasi ke Eropa Barat. Tujuannya satu: mencari pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika virus terus merajalela, separuh penduduk lainnya juga akan mengikuti langkah yang sama. Masa depan Lopare sangat suram. Bisa menjadi ghost-town, karena ditinggalkan penduduknya.

Sehari-hari sekitar 1,300 penduduk Lopare bekerja di usaha berskala kecil-menengah. Separuh dari mereka rentan terkena PHK. Dalam kondisi normal, penduduk menghasilkan yachts, tekstil, radiator, dan sistem pemanas udara diekspor ke Austria, Belanda, Jerman, Prancis, dan Swiss. Kini, situasi semua negara tujuan ekspor tersebut kian memburuk. Permintaan menurun secara drastis.

Apakah Eropa masuk ke jurang krisis finansial? Pertanyaan ini menghantui sebagian besar pihak yang selama ini memandang Uni Eropa (EU) sangat solid. Bisa dibayangkan betapa dilematis situasi penduduk Lopare. “Di negeri sendiri hujan batu, pindah ke tempat lain hujan abu”. Walikota Lopare, Rado Savi*, berinisiatif menghubungi pemerintah pusat segera melakukan langkah darurat. Anggaran Lopare sangat kecil. Saat ini tidak tersedia dana liquid.

Walikota berupaya keras membantu dunia usaha melalui pemerintah pusat. Berjanji menggaransi upah pekerja selama krisis. Jika pemerintah pusat tidak merespon, pemerintah kota bersiap mengajukan pinjaman ke bank atau melakukan restrukturisasi anggaran belanja. Tujuannya satu: menyelamatkan dunia usaha.

Jika disetujui, nantinya penduduk yang terkena PHK mendapat 150 sampai 200 euro per bulan, tergantung besar gaji pada saat normal. Namun, tidak seperti di Jerman atau negara maju lain yang dapat segera mengucurkan bantuan untuk warga. Di Bosnia-Herzegovina berbeda. Birokrasi tidak punya instrumen kedaruratan. Sebagian warga menganggapnya sekadar janji. Warga yang mengalami PHK sangat banyak. Mustahil mendapat pekerjaan pengganti dalam waktu dekat, sementara pemenuhan kebutuhan hidup tak dapat ditunda.

Gaji atau upah merupakan satu-satunya sumber pendapatan. Ada harapan, kerja di pertanian sebagai pekerja lepas harian. Tapi kesempatan juga terbatas karena harus berebut dengan warga lain.

Satu-satunya harapan untuk mengatasi paceklik penghasilan warga lokal adalah utang ke bank. Sebuah pilihan yang rasional saat tidak dapat berharap lagi pada bantuan pemerintah. Sementara itu, EU berkomitmen menyalurkan dana lebih dari 90 juta euro untuk Bosnia sebagai bagian dari total paket dukungan untuk mengatasi COVID-19 di Eropa sebesar 400 juta euro. Skema bantuan mencakup perbaikan sektor kesehatan dan sosial-ekonomi. Hanya saja, tahap implementasinya dilakukan lembaga internasional, United Nations Development Programme (UNDP), sehingga tidak dikelola sendiri.

Pelajaran apakah yang dapat dipetik dari Lopare? Mungkin, mengarah pada kemandirian.

Dampak penyakit COVID-19 yang disebabkan virus SAR-Cov-2, sangat kompleks. Tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga perkara substansial yakni survival hidup manusia. Kehidupan sosial-ekonomi, bahkan pendidikan terganggu. Di samping biaya ekonomi, social-cost yang harus dibayar akibat wabah corona sangat mahal. Semua kegiatan dilakukan di rumah. Pendapatan masyarakat menurun drastic, khususnya bagi self-employed di sektor informal. Tekanan psikologis kian berat, terutama masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.

Pindah tempat bukan solusi, karena yang dituju juga bermasalah. Tak mungkin ada lowongan kerja. Di Indonesia, para pedagang musiman tidak bisa menjual barangnya di kota lain, karena termasuk kategori zona merah. Apalagi dari Jakarta, akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ketergantungan pada produk komponen impor untuk produksi barang yang tidak dikonsumsi sendiri alias diekspor sungguh sangat bahaya. Saat supply kebutuhan raw material mandek, produksi berhenti. Apalagi jika permintaan barang mandek. Konsistensi kebijakan pemerintah saat ini juga sedang menghadapi ujian. Jika tidak serius memihak rakyat serta dunia usaha, trust akan hilang. Warga berjalan dengan caranya sendiri. Hal ini mengkuatirkan, dapat mengarah situasi chaos. Beruntung, pemerintah sigap, segera menetapkan kebijakan bidang sosial, dan ekonomi meringankan beban masyarakat.

Sudah saatnya Indonesia tidak lagi tergantung pada impor untuk memenuhi semua kebutuhan, baik konsumsi maupun produksi. Potensi segenap komponen bangsa dan kondisi alam Indonesia sangat besar untuk dapat digunakan bagi sebuah kemandirian. Pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas kebijakan Presiden Jokowi periode kedua harus konsisten dilaksanakan. Selain pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai pilar utama SDM, membangun modal sosial bangsa Indonesia juga penting. Semangat gotong royong tak boleh memudar.

COVID-19 menginspirasi kita untuk rethinking atau merenungkan kembali ide atau gagasan tentang kemandirian bangsa Indonesia sebagaimana telah dicita-citakan sejak proklamasi kemerdekaan pada 1945 lalu. Semoga wabah virus corona segera berlalu.

*Penulis merupakan Guru Besar Manajemen SDM FISIP Universitas Airlangga

Sumber : Bisnis Indonesia