OPINI: Geliat Ekonomi Tol Laut

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) berbincang dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kedua kanan) saat menghadiri seminar nasional tol laut di atas kapal KM Dorolonda, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Senin (4/2/2019). - ANTARA/Abriawan Abhe
16 Oktober 2020 05:02 WIB Wihana Kirana Jaya, Staf Khusus Menteri Perhubungan Aspirasi Share :

Dalam perspektif new institutional economics (NIE), koordinasi dan kerja sama melalui sistem organisasi hirarkis di luar mekanisme pasar menjadi kunci alternatif untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya, transaksi, dan perdagangan. Aturan formal yang dapat memfasilitasi rendahnya biaya transaksi akan mendorong pengembangan ekonomi sebagaimana dikemukakan tokoh NIE dan peraih nobel, Douglas C. North.

Program Tol Laut digelar sejak 2015 atas gagasan Presiden Jokowi dan didesain terutama untuk menekan disparitas harga barang-barang kebutuhan pokok/penting antara di pulau Jawa dan di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), terutama kawasan timur Indonesia

Sebagaimana jalan tol di daratan, rute Tol Laut pun ada yang berkelas ‘backbone’ karena melayani muatan berangkat dan balik dengan kapasitas relatif besar dengan rute panjang. Demikian pula Tol Laut memiliki rute utama dan rute pendukung/penghubung. Untuk trayek utama ke wilayah 3TP di kawasan timur Indonesia digunakan kapal-kapal barang berkapasitas 100 kontainer–500 kontainer dan berbobot 2.000 GT–12.000 GT .

Trayek utama ini misalnya Tanjung Perak–Makassar–Tobelo–Makassar, sedangkan rute feeder adalah Tobelo–Maba–Pulau Gebe–Obi–Sanana–Tobelo. Sejumlah kapal tol barang/logistik dilengkapi dengan kontainer berpendingin untuk menampung muatan balik seperti ikan segar, cumi, dan udang yang potensinya besar di perairan Natuna, Maluku Utara, Maluku, Banda, dan Aru.

Kabupaten Pulau Morotai kiranya dapat menjadi barometer dampak program Tol Laut pada pengembangan ekonomi wilayah 3TP di kawasan Indonesia Timur, termasuk tumbuhnya industri pengolahan lokal yang dapat memasok bertumbuhnya muatan balik.

Wilayah ini memasuki tahun keempat sebagai salah satu pelabuhan singgah Tol Laut dan mencatat sukses sebagai ‘juara’ muatan berangkat/balik selama semester 1/2020, yakni sebanyak 381 TEUs (berangkat/dari Surabaya) dan 481 TEUs (balik/dari Morotai), diikuti kabupaten Sangihe sebanyak 341 TEUs (berangkat) dan 170 TEUs (balik), dan Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 309 TEUs (berangkat) dan 117 TEUs (balik).

Kita coba melacak dampak Tol Laut dari perkembangan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Morotai, setidaknya empat tahun (2016—2019). Berdasar data BPS Kabupaten Pulau Morotai, kontribusi sektor pertanian/kehutanan/perikanan masih tinggi, yakni 47,48% (2016) tetapi menurun menjadi 45,05% (2019). Adapun industri pengolahan cenderung stagnan dari 4,86% (2016) menjadi 4,17% (2019).

Kecenderungan penurunan kontribusi sektor pertanian atau stagnannya kontribusi sektor industri pengolahan disebabkan oleh melejitnya kontribusi sektor konstruksi dari 7,97% (2016) menjadi 9,15% (2019) dan sektor perdagangan dari 19,43% (2016) menjadi 20,95% (2019).

Hal ini dipahami karena intensifnya kegiatan sektor konstruksi dengan berbagai proyek seperti pembangunan jalan lingkar Morotai, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan lainnya. Adapun program Tol Laut berperan terhadap naiknya kontribusi sektor perdagangan.

Namun, KEK Morotai seluas 1.000 hektar lebih masih relatif kosong, belum ada kegiatan industri pengolahan, sehingga kontribusi sektor industri manufaktur hingga 2019 masih kecil. Mulai September lalu Morotai dilayani oleh dua trayek kapal (logistik) Tol Laut dari Surabaya, yakni rute T10 yang melewati Tidore dan rute T15 yang melewati Makassar. Penambahan layanan menjadi dua trayek akan mendorong meningkatnya perdagangan melalui Tol Laut dari dan ke Morotai.

Berdasarkan informasi dari Bupati Morotai, program Tol Laut juga berdampak positif dalam menekan disparitas harga. Contoh, sebelum dilalui Tol Laut, barang kebutuhan pokok dipasok dari Bitung dengan kapal kontainer melalui pelabuhan Ternate dan menelan biaya transportasi hingga Rp40 juta untuk sampai ke Morotai. Usai Tol Laut, barang-barang dapat langsung didatangkan dari Surabaya dan berdampak terhadap penurunan harga meski baru sekitar 5%—15%, antara lain besi beton, gula pasir, beras, dan minyak goreng.

Sebaliknya, dampak Tol Laut memberikan harga yang lebih baik terhadap produk-produk lokal, terutama ikan tuna yang dikirimkan ke Surabaya. Hal ini berdampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Morotai.

Terus beroperasinya program Tol Laut di tengah pandemi tentu harus disertai penerapan prosedur dan protokol kesehatan secara ketat, bahkan termasuk inspeksi virus corona pada kontainer pendingin dan komoditas beku seperti daging, ikan, dan lainnya, khususnya jika dipasok dari zona ‘merah/kuning’ Covid-19.

Perdagangan melalui Tol Laut membutuhkan skala ekonomi dengan volume muatan berangkat maupun baliknya yang memadai. Pada kasus Morotai, prospek pengembangan industri pengolahan ikan di KEK Morotai sudah didukung dengan keberadaan SKPT dan konektivitas Tol Laut.

Namun masih perlu dukungan lainnya, yakni peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan serta penambahan kapasitas listrik. Kapasitas listrik hanya sebesar 2,4 MW untuk memenuhi kebutuhan domestik dan kawasan wisata saja tidak mencukupi, apalagi industri.

Belum lagi konektivitas udara yang masih terbatas. Konektivitas udara yang lebih luas, misalnya dengan Jakarta, Makassar atau Manado dibutuhkan tidak hanya oleh turis tetapi juga oleh para pebisnis. Pada lingkup yang lebih luas diperlukan peningkatan koordinasi dan kerja sama antaraktor dalam ekosistem yang menunjang kegiatan logistik melalui Tol Laut, yakni sektor jasa keuangan, transportasi, perdagangan, perindustrian, pergudangan, dan lainnya, sesuai dengan Inpres Nomor 5/2020.

Sumber : Bisnis Indonesia